Hakordia 2019, Pemberantasan Korupsi Jangan Mundur

384 views

Kekecewaan rakyat memuncak karena Presiden Joko Widodo hingga menjelang Peringatan Hakordia 2019 belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi dipertanyakan publik.

Reaktor.co.id – Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019,Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap agar Presiden Jokowi hadir dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember. Lebih elegan dan menggembirakan rakyat jika Presiden hadir dengan membawa Perppu atas UU KPK 19/2019.

Puncak peringatan Hakordia 2019 digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12).

Adapun tema yang diambil untuk Hari Antikorupsi Sedunia 2019 adalah “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”.

Jokowi Diundang

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya telah mengundang Presiden Jokowi untuk hadir pada peringatan puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di Gedung Merah Putih KPK pada hari Senin (9/12).

Agus mengatakan bahwa kehadiran Presiden sangat diharapkan sekaligus lembaganya juga akan melaporkan perkembangan aplikasi JAGA kepada Presiden.

JAGA merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan.

“Harapan kami ini juga bisa kami laporkan perkembangannya karena pada tahun 2016. Saya pada waktu itu mendampingi Pak Jokowi meresmikan JAGA ini waktu itu dengan Pak Wiranto (Menkopolhukam). Kalau tidak salah pada tahun 2016,” kata Agus dikutip ANTARA.

Selain Presiden, KPK juga turut mengundang empat pimpinan KPK baru, yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

 

Pesan Hakordia 2019

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/12), bersama dengan Ketua KPK RI Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa melalui rangkaian kegiatan Hakordia 2019, KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Sementara itu, Agus mengharapkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 ini bisa menjadi semangat antikorupsi untuk seluruh komponen bangsa, seperti instansi pemerintah dan masyarakat.

Ia juga sempat meminta maaf karena penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 lebih sederhana karena digelar di Gedung Merah Putih KPK. Namun, hal tersebut, kata dia, tidak mengurangi semangat KPK untuk selalu menggelorakan semangat antikorupsi. Diketahui pada peringatan Hakordia sebelumnya selalu dilakukan di luar KPK.

Penghargaan Jurnalis

Banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakkan Hari Antikorupsi Sedunia 2019.

Rangkaian kegiatan dimulai pada hari Jumat (6/12) dengan diselenggarakannya Festival Suara Anti-Korupsi (Saksi) dan penghargaan Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi 2019.

Untuk penghargaan jurnalis, Perum LKBN Antara berhasil meraih penghargaan melalui dua jurnalis TV-nya, yakni Achmad Syaiful Afandi dan Yusup Fatoni yang masing-masing berhasil meraih juara satu dan kedua untuk kategori video.

Selanjutnya, pada hari Minggu (8/12) sampai Jumat (13/12) banyak rangkaian kegiatan yang digelar seperti Premiere dan Awarding Anticorruption Film Festival (ACFFest) 2019 dan Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, serta lelang eksekusi 22 barang rampasan negara.

Kemudian, sejumlah workshop bagi stakeholder (pemangku kepentingan) antikorupsi yang melibatkan media massa, CSO, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah, dan mitra pembangunan, serta diskusi tentang kajian KPK terkait dengan sistem integritas partai politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol, seminar dengan tema “Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik”, kegiatan Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi, dan lain-lain.

Sementara itu, puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 yang digelar pada hari Senin (9/12), KPK turut mengundang pimpinan kementerian/lembaga, kepala pemerintahan daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.

Hakordia 2019 juga merupakan peringatan yang terakhir untuk pimpinan KPK periode 2015 sampai dengan 2019, yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Alexander Marwata akan menjabat lagi sebagai pimpinan KPK periode 2019—2023.

Teknologi Anti Korupsi

Betapa besarnya tuntutan rakyat agar pemberantasan korupsi di negeri ini bisa dilakukan secara cepat, menyeluruh, tuntas dan tanpa pandang bulu. Namun, tuntutan itu belum terpenuhi dengan baik. Lantaran KPK selalu dilemahkan secara sistematik untuk kepentingan elite politik yang korup.

Bangsa Indonesia perlu meneguhkan strategi dan implementasi konvensi anti korupsi. Perlu Strategi nasional yang efektif dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi antara lain, strategi pencegahan, penindakan,pengembalian aset negara, kerjasama internasional dan strategi mekanisme pelaporan, yang selama ini masih belum efektif perlu ditingkatkan kinerjanya.

Langkah yang paling tepat untuk meneguhkan strategi dan implementasi anti korupsi tiada lain adalah dengan jalan penerapan teknologi anti korupsi seluas-luasnya.

Hal ini sejalan dengan hasil konferensi PBB tentang anti korupsi atau Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption.

Maraknya modus korupsi di negeri ini membuat volume dan bobot kasus korupsi yang ditangani oleh KPK semakin besar. Sehingga mengharuskan lembaga itu mencari gedung yang lebih layak, merekrut personel lebih banyak serta mewujudkan sistem kerja yang lebih efektif dengan dukungan teknologi canggih.

Sujanarko (foto istimewa)

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko dalam ceramahnya di ITB memaparkan, bahwa dalam penindakan kasus korupsi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi. Selain itu, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah berdampak besar dalam suatu penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Kompetensi yang dimaksud Sujanarko adalah pertama computer forensic. “Jadi computer forensic merupakan ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemukan pada komputer dan media penyimpanan digital. Ilmu ini bertujuan untuk keperluan investigasi korupsi. Penyelidikan ini memerlukan seorang yang ahli karena data yang diteliti bisa mencapai jutaan file,” terangnya.

Kompetensi kedua ialah akuntasi forensic yang merupakan keahlian dalam mengidentifikasi aliran keuangan. Dengan begitu, ahli-ahli yang bekerja di KPK, tidak hanya seorang ahli hukum saja melainkan juga harus ahli dalam bidang teknologi. “Tentu saja dengan keahlian ini kita dapat melakukan audit, valuasi bisnis, dan mendeteksi pencucian uang,” tuturnya.

Keahlian lainnya adalah intercept communication. Sujanarko mengatakan bahwa keahlian ini dalam rangka menangkap atau memintas jalur komunikasi pada pelaku atau suatu instansi yang terduga melakukan tindak pidana korupsi. “Berantas korupsi perlu insinyur-insinyur dan tenaga ahli dalam bidang tersebut karena Indonesia masih ketinggalan jauh dari sisi teknologi,” tambahnya.

Pada prinsipnya ada tiga aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini, yakni transparansi, pengawasan dan investigasi. Ketiga aspek itu bisa efektif jika melibatkan perangkatteknologi, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perlu menerapkan teknologi yang mendukung aspek transparansi. Aspek tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, rekrutmen personel, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi hasil pekerjaan. Esensi transparansi adalah keterbukaan informasi, sehingga konvergensi TIK dengan derivatif pengembangannya sangat berperan di sini.

Untuk mewujudkan aspek transparansi ada beberapa aplikasi TIK yang bisa menunjang antara lain dengan sistem e-Budgetting, e-Sourcing, e-Recruitment, e-Procurement dan sebagainya. e-Budgetting merupakan aplikasi untuk sistem penganggaran lembaga pemerintah dan swasta yang bisa mencegah duplikasi, mark-up maupun penganggaran untuk kegiatan fiktif. e-Recruitment merupakan aplikasi untuk merekrut calon pegawai.

Dengan aplikasi ini bisa mencegah KKN dalam seleksi penerimaan pegawai. Sedangkan e-Procurement adalah aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa secara on-line. Sehingga prosedur dan ketentuan terkait tender bisa diakses oleh publik.Terkait dengan e-Procurement sebaiknya bersifat busines intelligent. Sehingga monitoring atau pengawasan terkait tender bisa dilakukan secara mudah dan cepat.

Aspek pengawasan pada saat ini tidak cukup hanya dengan cara konvensional untuk memeriksa neraca obyek yang diawasi. Neraca mesti ditransformasikan sehingga tidak sekedar bersifat tabular, tetapi bisa tersaji secara detail dan tersaji juga dalam data spasial. Dimasa mendatang aspek pengawasan membutuhkan sistem data spasial yang berbasis Geographical Information System (GIS).

Seperti misalnya sistem informasi perpajakan yang kini menganut asas self assesment harus diimbangi dengan sistem aplikasi Quickbird yang mampu mengidentifikasi dengan cepat dan akurat aset-aset yang ada di suatu tempat yang tersaji dalam data spasial. Sehingga kasus penggelapan pajak bisa diatasi dengan baik. Apalagi, pada saat ini kasus kejahatan pajak oleh mafia pajak semakin marak.

Aspek ketiga adalah investigasi. Biasanya aspek ini dimulai dari analisis berkas laporan transaksi keuangan, baik yang ada di bank maupun hasil audit akuntansi dan audit atas peralatan TIK yang dipakai. Dimasa mendatang strategi dan implementasi konvensi anti korupsi sangat membutuhkan teknologi canggih dalam menginvestigasi suatu kasus.

Misalnya dalam hal membedah anatomi korupsi dalam sebuah proyek yang penuh dengan inventory maka akan lebih praktis jika lembaga anti korupsi seperti KPK memiliki aplikasi Materials Requirement Planning (MRP) yang lebih canggih lagi. Sehingga memudahkan para penyidik KPK di lapangan.

Aplikasi MRP itu tentunya dapatmenganalisa dan menelusuri secara cepat berbagai bentuk penyelewengan dalam bidang inventory. Selain itu teknologi diatas secara cepat dapat memantau segala macam spesifikasi dari bill of materials yang berasal dari berbagai pemasok atau vendor lokal maupun luar negeri sehingga praktik penggelembungan dan penyimpangan dapat diketahui dengan baik.

Tak pelak lagi, konvergensi TIK telah menjadi fenomena baru dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ironisnya, fenomena itu justru membuat pejabat, birokrat dan elite politik di DPR menjadi keder lalu bereaksi negatif dengan cara merintangi pembangunan sarana buat KPK.

Program pemberantasan korupsi tidak bisa efektif tanpa dukungan teknologi yang bisa mentransformasikan alat bukti. Transformasi alat bukti juga membutuhkan saksi ahli yang kredibel baik dari domain perguruan tinggi, lembaga ristek maupun para inventor pengembang TIK dari lembaga swasta. Transformasi alat bukti sudah saatnya dikuatkan dalam organisasi KPK serta menjadi agenda penting. (TS).*

Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption. Hakordia

Related Post

Leave a reply