Gubernur Jabar “Pinjam Tangan” ILO Atasi Masalah Pengupahan

212 views

Arif Minardi

Catatan  Arif Minardi

Reaktor.co.id – Gubernur Jawa Barat beserta perangkat daerah dan pihak terkait mengadakan pertemuan dan diskusi dengan ILO  bertempat di Gedung Sate (29/07) Kota Bandung untuk membahas masalah pengupahan.

Wakil dari ILO yang hadir adalah Daniel Kostzer, spesialis regional, senior pengupahan ILO Bangkok.  Sasaran akhir diskusi  yang menyajikan 4 makalah utama adalah untuk mencari jalan tengah atau kompromi terkait relokasi industri karena adanya perbedaan besaran upah antar daerah.

Pertemuan mengandung framing bahwa sistem pengupahan selama ini tidak kondusif bagi investasi. Lebih lanjut ada nuansa menyebar ketakutan bahwa sekitar 130 ribuan pekerja di Jabar bakal kehilangan pekerjaan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Framing sepeti itu kontraproduktif dan cenderung menihilkan aspirasi dan kepentingan serikat pekerja yang kini tengah berjuang menolak revisi UU Ketenagakerjaan.

Posisi International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi pekerja sedunia sudah barang tentu sikap resminya searah dan seirama dengan serikat pekerja (SP) yang ada di Indonesia. Jangan ada nuansa untuk “mengadu domba” terkait sikap tegas SP terkait pengupahan.

Pertemuan Gubernur Jabar dan jajaran dengan ILO ( foto istimewa)

Menurut Kadisnaker Jawa Barat pertemuan dengan ILO Jakarta untuk menentukan masa depan atau Future Search Dialogue (FSD) bagi sistem pengupahan dengan cara membentuk task force.Namun gugus tugas yang dibentuk tersebut justru tidak lazim dan bisa-bisa bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

Gubernur mestinya tidak perlu “meminjam tangan” ILO untuk justifikasi langkah kebijakannya yang ujung ujungnya untuk menekan upah secara sepihak. Tidak perlu mencari kambing hitam penyebab industri di Jabar hijrah ke daerah lain. Hanya karena upah (UMK) tertinggi di Indonesia terdapat di Jabar yaitu mencapai Rp 4,2 juta.

Penyebab industri padat karya relokasi sangat kompleks, jangan jadikan faktor pengupahan sebagai kambing hitam. Banyak faktor lain yang menjadi pernyebab, seperti korupsi dan pungli yang masih terjadi.Juga faktor kreativitas dan kapasitas inovasi di daerah yang masih belum baik.

Portofolio Ketenagakerjaan

UMK di Jabar pada 2019 hanya mengalami kenaikan 8,03 persen. Kenaikan itu kurang berarti untuk mendongkrak kesejahteraan kaum pekerja.

Serikat pekerja menilai gubernur masih menganut teori lama, dimana faktor upah murah dijadikan iming-iming untuk menarik investor. Padahal hal itu sudah ketinggalan jaman.

Pada saat ini adalah era dimana para kepala daerah mestinya berebut tenaga kerja yang terampil dan ahli agar bersedia datang kedaerahnya untuk mendongkrak produktivitas dan melakukan transformasi teknologi dan industri.

Para investor selama ini justru enggan memperluas usahanya ke kabupaten karena kesulitan mencari pekerja dengan kualifikasi yang sesuai. Kondisinya semakin parah karena daerah belum mampu menyusun portofolio ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Apalagi pada era ekonomi digital dan Industri 4.0 ada fenomena dimana antar daerah berebut tenaga kerja berbakat untuk bersedia bekerja di daerahnya. Fenomena itu telah terjadi secara sengit di negara yang industrinya maju.

Dengan mengacu kondisi diatas mestinya kepala daerah berusaha keras untuk mengatasi ketimpangan upah antar daerah. Kepala daerah harus cerdas dan berani meningkatkan produktivitas dan memiliki kemampuan memperluas nilai tambah produksi di daerahnya dengan titik berat pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja hanya omong kosong tanpa disertai dengan peningkatan upah yang signifikan.

Generasi milenial yang notabene pekerja bertalenta semakin tidak tertarik untuk bekerja dan berkarya di daerah yang UMK nya rendah. Kini angkatan kerja generasi milenial sangat tertarik kepada daerah yang memiliki struktur pengupahan yang sangat atraktif seperti di Kabupaten Karawang. UMK di sini selama empat tahun terakhir tertinggi di Indonesia.

Ada baiknya kita menyimak pertumbuhan tentang upah secara global yang dikeluarkan Nikkei Asian Review. Ternyata pekerja di Asia mengalami pertumbuhan upah riil tertinggi di dunia pada tahun 2018.

Pertumbuhan upah yang tinggi itu berkat perubahan struktur ekonomi regional yang semakin solid serta komitmen yang tinggi untuk mengelola portofolio kompetensi tenaga kerja menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Negara Asia yang mengalami pertumbuhan upah tiga teratas adalah India, Vietnam, dan Thailand. Untuk India, upah riil tumbuh 4,7 %, menjadikan negara ini sebagai yang terbaik pada 2018. Untuk Vietnam dan Thailand tumbuh 4,5 %.

Postur Naker Jabar

Menurut BPS Jumlah penduduk Jabar pada 2018 adalah 48.683,7 ribu jiwa. Diantaranya 22,39 juta adalah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,34 %.

Daya saing tenaga kerja di Jabar masih rapuh. Karena didominasi lulusan SD. Para angkatan kerja asli Jabar belum mampu memanfaatkan peluang kerja pada kawasan industri. Secara umum mereka kalah bersaing dengan pekerja dari luar. Padahal 54 % industri manufaktur nasional berlokasi di Jabar.

Penduduk yang bekerja formal 51,36 % dan informal 48,64 %. Dari yang bekerja formal, mayoritas berpendidikan SD ke bawah (41,52 %).Proporsi terbesar kedua adalah pendidikan SMA umum maupun kejuruan 27,60 %. Pekerja berlatar PT hanya 13,20 %.

*) Arif Minardi, Pemimpin Umum Reaktor.co.id. Ketua Umum FSP LEM SPSI

 

Gubernur Jawa Barat ILO portofolio ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply