Gerakan Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

367 views
Gebrak Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

 

Reaktor.co.id, Jakarta — Sejumlah elemen organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendeklarasikan penolakan atas rencana pemerintah dan pengusaha untuk merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, menyatakan pihaknya sangat menentang rencana revisi UUK yang diinisiasi oleh para pengusaha itu.

“Di negara kita sekitar 60 persen buruh dibayar di bawah UMK. Angkatan kerja dan sistem kontrak kerja tidak berikan kesejahteraan. Sekarang malah ada upaya revisi untuk pengurangan hak pesangon dan ini kami tidak bisa biarkan,” kata Nining dalam konferensi pers.

Nining mendesak pemerintahan Joko Widodo mampu melihat dari sisi kesejahteraan buruh, bukan malah mengakomodir kepentingan para pengusaha.

Bagi Nining, subyek dari kebijakan ketenagakerjaan adalah kaum buruh bukan pengusaha. Jadi, seharusnya yang diajak berdiskusi membahas regulasi tentang ketenagakerjaan adalah kaum buruh atau pekerja.

“Pemerintah harusnya terbitkan UU yang pro pada buruh. Stakeholder-nya adalah buruh, harus ajak buruh untuk bahas konsep-konsep dan arah kebijakan,” ujarnya.

“Karena esensi pemerintah adalah menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan buruh,” tegas Nining.

Maka dari itu, Nining pun akan mengonsolidasikan pergerakan perlawanan jika revisi UU Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh pengusaha itu tetap saja diakomodir pemerintah tanpa melibatkan peran kaum buruh di Indonesia.

“Gebrak juga mengajak dan menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak upaya revisi UUK ala lengusaha dan pemerintah ini,” tutup Nining.

Wacana Pengurangan Pesangon

Ketua Departemen Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Dian Septi, menambahkan, rencana revisi UUK tidak pro terhadap nasib dan kepentingan buruh. Dian menunjuk adanya wacana pengurangan pesangon bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu tidak manusiawi dan akan memiskinkan buruh yang di-PHK bersama keluarganya. Kami menolak revisi UU Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap buruh. Beberapa di antaranya terkait dengan pesangon yang maksimal tujuh bulan. Artinya berapa lama pun kita bekerja, masa kerja kita hanya diakui maksimal adalah tujuh bulan upah. Dan itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan apa yang digembar-gemborkan pemerintah tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,” jelas Dian.

KPBI juga menyoroti rencana penambahan masa kerja buruh kontrak, yang sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi 5 tahun. Hal itu membuat kepastian buruh kontrak untuk menjadi buruh tetap semakin tidak menentu. Akibatnya, posisi buruh akan semakin lemah dan keberanian buruh untuk berserikat semakin kecil.

Di kesempatan yang sama, pengacara publik LBH Jakarta, Aprillia L Tengker, menyebut alasan pengusaha dan pemerintah merevisi UUK bertolak belakang dengan kondisi buruh.

Menurut Aprillia, sejumlah aturan yang ada di UUK justru dalam praktiknya masih jauh dari undang-undang. Ia mencontohkan aturan tentang pengangkatan buruh kontrak yang sudah bekerja 3 tahun menjadi buruh tetap, belum banyak dilakukan kalangan pengusaha.

“Undang-undang Ketenagakerjaan bisa dibilang sebagai undang-undang yang justru pelaksanaannya bikin buruh semakin sulit. Dengan revisi ini pun akan semakin mempersulit, kecuali jika revisi untuk memperbaiki. Tapi ini yang digaungkan adalah revisi versi pengusaha,” tandas Aprillia.

Bagi Aprillia, penolakan atas revisi UUK merupakan opsi paling tepat saat ini. Sebab, buruh tidak memiliki jaminan bahwa revisi UUK itu nantinya akan berpihak kepada buruh. (AF)*

 

Gerakan Buruh reaktor Revisi UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply