Gelombang Unjuk Rasa Terus Mengalir, FSP LEM SPSI Desak Pemerintah Terbitkan PERPPU

1097 views

Pascapengesahan UU Cipta Kerja, gelombang unjuk rasa penolakan terus terjadi secara sporadis di sejumlah kota. Dalam tiga hari terakhir (20-22/10) terjadi maraton unjuk rasa besar-besaran oleh berbagai elemen buruh, mahasiswa dan rakyat semesta. Pengunjuk rasa semakin militan dan tak gentar hadapi rintangan.

 

 

Aliran massa buruh yang akan unjuk rasa di Istana Merdeka 22 Oktober 2020 ( Foto Media DPP LEM SPSI)

Reaktor.co.id – Gelombang unjuk rasa hari ini (22/10/2020) berlangsung di Ibukota dan beberapa kota besar lain. Menurut pantauan Reaktor unjuk rasa di Jakarta, Surabaya, Tangerang, Bekasi, Batam dan kota besar lainnya tampak didominasi oleh massa buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Bendera FSP LEM SPSI, spanduk dan mobil komando sudah banyak berkibar menyertai rombongan aksi yang berasal dari berbagai pabrik atau kawasan industri. Pantauan Reaktor dari kawasan industri di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Sejak pukul 10 pagi sudah tampak ribuan massa dari DPC FSP LEM SPSI yang bersiap menyerbu Istana Merdeka.

Massa buruh Banten bersiap serbu ibukota 22 Oktober 2020 ( Foto DPD Banten FSP LEM SPSI )

Reaktor juga mendapat laporan dari Tangerang Banten, bahwa ribuan massa FSP LEM SPSI sudah bersiap menyerbu ibukota. Di Surabaya dan kawasan industri di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan, massa buruh berbendera biru muda itu juga mulai terlihat menyemut menuju sasaran unjuk rasa.

Konvoi demonstran buruh menuju Istana Merdeka ( Foto DPP FSP LEM SPSI)

 

Desak Pemerintah Terbitkan PERPPU

Siaran Pers FSP LEM SPSI untuk aksi unjuk rasa hari ini (22/10) diterima oleh Reaktor, berikut isi selengkapnya :

 

SIARAN PERS

Aksi Unjuk Rasa FSP LEM SPSI 22 Oktober 2020, Penolakan UU Cipta Kerja dan Meminta Presiden untuk Menerbitkan PERPPU Membatalkan UU Cipta Kerja

FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), akan melakukan unjuk rasa Kamis, 22 Oktober 2020, jam 10.00 s/d 16.00, di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020, dengan tuntutan “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja”.

Penyebab utama kami tetap melakukan aksi unjuk-rasa adalah karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Dan hal tersebut dapat kami buktikan dari kronologis mulai dari pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja sampai dengan disahkannya menjadi UU Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan sebagai domain utama kami sebagai pengurus serikat pekerja dan relatif kami menguasai baik substansi maupun proses pembuatan undang-undang.

Mengapa Kami Melanjutkan Unjuk-Rasa

  1. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat.
  2. Prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) sebagai ejawantah dari Pancasila dan UUD 1945, yang berbunyi : “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerint” Artinya lembaga ini tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja, padahal disinilah seluruh permasalahan dunia usaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat dicari win-win solution melalui musyawarah untuk mufakat. LKS Tripartit ini dipimpin langsung oleh Menteri dan anggotanya diangkat  melalui Keputusan Presiden. Sehingga apabila pengusaha merasa ada permasalahan pada pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, dapat dikomunikasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan di dalam LKS Triparti ini, dengan di dukung oleh data-data yang otentik.
  3. Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.
  4. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini. Hal ini jelas ada korelasinya dengan UU ketenagakerjaan khususnya tentang hubungan industrial melalui LKS Tripartit. Sehingga dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja sejak awal wajib dilibatkan, dan inipun sesuai dengan amanah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Tim yang dibentuk atau pertemuan-pertemuan yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hanyalah sebagai formalitas saja, atau hanya untuk legitimasi, tidak mencerminkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan tidak mengikuti amanah atau perintah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya tim-tim tersebut dibentuk setelah draft/rancangan UU Cipta Kerja resmi diserahkan kepada DPR, padahal undang-undang memerintahkan seharunya SP/SB dilibatkan sejak perencanaan penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja.
  6. Kami tidak/belum dapat membahas tentang substansi UU Cipta Kerja, karena hingga saat ini dokumen resminya belum kami dapatkan. Dan para pejabat/birokrat ketika menjelaskan substansi UU Cipta Kerja seharusnya setelah dokumen resminya ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Saran

Memohon kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Para Pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945. Karena UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah akan terdampak langsung terhadap masa depan mereka, belum lagi para orang tua mereka yang mengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak dengan kepastian pekerjaan sampai dengan pensiun/masa tuanya, yang menyangkut kepada nasib 90 % rakyat Indonesia.

Penutup

Memohon kepada Bapak Presiden RI untuk menerbitka PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Arif Minardi

Ketua Umum

 

 

 

FSP LEM SPSI Desak Terbitkan PERPPU

Related Post

Leave a reply