Gelombang Unjuk Rasa Buruh Hari Ini : Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Mogok Total Nasional

248 views

Massa Buruh tumplek blek menyerbu Gedung DPR dan kantor Menko Perekonomian. Selain aksi unjuk rasa di Ibukota, para buruh juga melakukan aksi di berbagai daerah.

Massa buruh menyerbu Gedung DPR/MPR untuk menggagalkan pengesahan RUU Cilaka ( Foto tim Media DPP FSP LEM SPSI)

Reaktor.co.id – Seluruh organisasi serikat pekerja/buruh membuktikan tekadnya dengan menggeruduk gedung DPR/MPR/DPD dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Selasa (25/8/2020). Aksi ini tidak lepas akibat terus berjalannya pembahasan RUU Cilaka alias RUU pembawa malapetaka yakni RUU Cipta Kerja.

Berbagai siaran pers dari beberapa serikat telah diterima oleh Reaktor, antara lain dari FSP LEM SPSI.
Federasi SP tersebut nampak dominan dan terlihat barisan aksi tampak menjaga jarak dan menyesuaikan diri dengan protokol pencegahan Covid-19.

Sepanjang jalan menuju sasaran unjuk rasa para orator dari atas mobil komando menyerukan “Tolak dan gagalkan Omnibus Law Cipta Kerja, jika tidak buruh akan lakukan mogok total nasional”. Kali ini seluruh elemen buruh bersatu padu dan konsisten dengan tuntutannya.

“Meskipun ada pihak yang memecah belah dan menciptakan tim boneka dalam tripartit yang seolah wakil buruh yang mendukung RUU Cilaka, bisa dipastikan mereka itu adalah oknum-oknum gadungan yang dibayar untuk mengkhianati aspirasi kaum buruh.

Jumlah mereka hanya beberapa gelintir saja, tetapi mereka dijadikan alat atau boneka yang digembor-gemborkan seolah-olah serikat pekerja/buruh bisa menerima dan sepakat dengan draft RUU Cilaka,” tegas seorang orator dari mobil komando yang tengah menuju lokasi unjuk rasa.

Tokoh buruh nasional Arif Minardi memimpin aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2020 ( Foto Tim Media DPP LEM SPSI )

Hingga siang hari ini, aksi unjuk rasa juga dilakukan serentak di 20 provinsi dengan mengusung isu yang sama.
“Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya,” kata beberapa tokoh buruh.

Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Bilamana DPR dan pemerintah tetap memaksa untuk pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar,” kata tokoh buruh nasional, M Iqbal.
“Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi.

Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pers release.

RUU Cilaka sudah nyata-nyata merugikan buruh, karena menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum. Termasuk mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja.

Kemudian penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, bahkan waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Omnibus Law juga mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.

Instruksi untuk Massa Buruh

Menurut pantauan Reaktor, instruksi organisasi serikat pekerja/buruh untuk melakukan perang puputan atau perang baratayudha untuk menggagalkan RUU Cipta Kerja sangat massif hingga ke akar rumput.

Instruksi yang massif tampak dilakukan oleh FSP LEM SPSI yang ditandatangani oleh Ketum Arif Minardi dan Sekjen Idrus.

Berikut cuplikan instruksi tersebut :

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melindungi serta menyelamatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota FSP LEM SPSI dari wabah covid 19 ini.

Sehubungan dengan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terus berlanjut di DPR dan belum ada tanda-tanda klaster ketenagakerjaan akan dicabut, maka DPP FSP LEM SPSI memutuskan untuk mengadakan unjuk rasa meminta DPR untuk menghentikan dan membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersama-sama dengan organisasi pekerja lainnya.

Sebagaimana yang telah disepakati untuk melakukan aksi unjuk-rasa yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 25 April 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka DPP FSP LEM SPSI menginstruksikan kepada seluruh anggota FSP LEM SPSI untuk mengikuti unjuk rasa pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Seluruh anggota agar mengikuti aksi unjuk-rasa yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh
Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2020.
2. DPP FSP LEM SPSI akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Gedung DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
3. Bagi Daerah yang lokasinya dekat dengan Jakarta, agar mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR
RI Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
4. Bagi daerah yang jauh dari Jakarta, diinstruksikan untuk melaksanakan aksi unjuk-rasa didaerah
masing-masing, dan segera membuat surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa ke kepolisian
setempat.
5. Bagi daerah yang jauh dari Jakarta agar mengirimkan perwakilannya ke Jakarta.

Mengenai teknis pengerahan massa selanjutnya untuk di pusat dan daerah akan diatur lebih lanjut oleh panitia pelaksana unjuk rasa, termasuk merumuskan unjuk-rasa sesuai dengan protokol kesehatan agar aman dari wabah virus corona.

Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, peralatan yang harus dipersiapkan masing-masing peserta unjuk-rasa adalah APD (alat pelindung diri) sesuai standar seperti masker, kacamata renang (agar masker dan kacamata dapat menutup wajah), sanitizer untuk cuci tangan, sarung tangan, jas hujan.

Dan wajib mempunyai pengetahuan yang memadai tentang cara penyebaran covid 19 dan cara menghindarinya. Sehingga ketika berunjuk rasa, seluruh anggota dapat terhindar dari terinfeksi virus corona.

Teknis di lapangan pada saat berunjuk-rasa, adalah sesuai dengan standar physical/social distancing yaitu jarak antara setiap peserta 2 meter.

Serta hal lain yang berhubungan dengan keamanan agar terhindar dari infeksi virus corona akan dirumuskan dan disosialisasikan dalam teklap.

Kepada seluruh anggota FSP LEM SPSI, senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita semua keluarga besar FSP LEM SPSI dan seluruh rakyat Indonesia, dicukupkan keperluannya dan diberikan perlindungan dan keselamatan dari wabah virus corona covid 19.

Dan keselamatan dalam aksi unjuk-rasa tanggal 25 Agustus 2020, serta mohon kepada Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, agar membukakan pintu hati para pimpinan negara khususnya Presiden RI dan Anggota DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, agar seluruh anggota FSP LEM SPSI mengikuti aksi unjuk rasa sebagaimana telah diatur diatas. (*)

 

 

Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Mogok Total Nasional

Related Post

Leave a reply