Gelombang Penolakan RUU Ciptaker Kian Besar, Banyak Pasal yang Konyol

521 views

Pasal-pasal RUU Ciptaker banyak yang mencabut dan menghapus kewenangan daerah serta mengubur perda yang dengan susah payah telah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Dengan pasal-pasal seperti itu boleh dibilang omnibus law memberangus otonomi daerah.

Reaktor.co.id- Gelombang penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) semakin meluas.

Protes keras dan keresahan nasional tidak hanya terjadi di lingkungan serikat pekerja/buruh, namun sudah meluas di kalangan aktivis lingkungan hidup, aktivis perikanan hingga pemerintah daerah.

Tak kurang dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ikut menolak isi RUU Ciptaker karena banyak pasal yang mematikan peran otonomi daerah.

Padahal otonomi daerah merupakan amanah dari konstitusi dasar negara ini, yang mana pasal UUD 1945 dalam Perubahan Kedua pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
RUU Ciptaker bisa dibilang akan “mengangkangi” UUD 1945 dan menyebabkan otonomi daerah bisa sekarat.

Bahkan Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyatakan bahwa penarikan kewenangan daerah ke pusat lewat Omnibus Law RUU Ciptaker justru merupakan kebijakan yang kontraproduktif.

Pasal-pasal RUU Ciptaker banyak yang mencabut dan menghapus kewenangan daerah serta mengubur perda yang dengan susah payah telah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut boleh dibilang bahwa omnibus law bertujuan pemberangusan otonomi daerah. Hal itu justru bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di daerah yang berpotensi menjadi bom waktu.

Pasal Konyol

Proyek omnibus law RUU Cipta Kerja terus disorot banyak kalangan. Salah satunya soal perlindungan lingkungan dalam RUU tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut banyak kekonyolan dalam RUU itu.
“Direduksinya beberapa norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja sudah dapat diduga dengan ditunjuknya Ketua Umum Kadin sebagai ketua Satuan Tugas Bersama (Task Force) Naskah Akademik dan Draf RUU,” kata Manager Kajian Kebijakan Walhi Boy Even Sembiring dikutip Detik.

Boy Even Sembiring

ATerlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2017. Pada pokoknya APHI dan GAPKI terkait dengan norma-norma penegakan hukum pidana, administrasi, dan perdata mengenai larangan dan pertanggungjawaban kebakaran hutan dan lahan.

APHI dan GAPKI menggugat pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berbunyi :

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Belakangan, gugatan itu dicabut. Namun materi perubahan Pasal 88 itu masuk dalam draf RUU Cipta Kerja, Pasal itu diubah menjadi :
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

“Hal yang paling konyol lainnya, ruang partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh pemerintah dihapus,” cetus Boy.

Menurut Walhi, RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka. Karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis.

“Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja tidak pantas,” pungkas Boy.

Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. (TS).*

Apkasi menentang pasal RUU Ciptaker Walhi tolak RUU Ciptaker

Related Post

Leave a reply