Gekanas Bedah Wacana Revisi UU Ketenagakerjaan

671 views

Gekanas menangkap adanya keresahan kaum pekerja secara luas terkait adanya informasi rencana revisi UU Ketenagakerjaan oleh pemerintah atas desakan pengusaha.

Aksi long march Gekanas (foto istimewa)

Aksi long march Gekanas (foto istimewa)

Reaktor.co.id – Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mengadakan acara bedah wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan di Jakarta pada 9 Juli 2019.

Gekanas merupakan forum aksi bersama yang terdiri dari 25 organisasi serikat pekerja dan LSM.

Gekanas menangkap adanya keresahan kaum pekerja secara luas terkait adanya informasi rencana revisi UU Ketenagakerjaan oleh pemerintah atas desakan pengusaha.

Aspirasi tolak revisi yang berkembang secara sporadis berusaha dirumuskan lebih sistematis dan komprehensif agar bisa menjadi pedoman gerakan bersama.

Presidium Gekanas R.Abdullah, yang saat ini menjadi koordinator acara menyatakan bahwa seluruh elemen perlu menyatukan persepsi menghadapi rencana amandemen dimaksud.

Acara akan diawali dengan halal bil halal tim Gekanas dan berlanjut dengan diskusi bedah wacana revisi lalu menentukan agenda atau aksi bersama SP/SB (Gekanas) apabila revisi terus dipaksakan.

“Kita sangat memahami perasaan dan kekecewaan massa pekerja terkait dengan pernyataan sepihak yang terlalu dipaksakan oleh pengusaha dan pejabat pemerintah terkait revisi UU Nomor 13/2003,” ujar Abdullah.

R.Abdullah ( Foto Sukardi/FSP LEM SPSI)

R.Abdullah ( Foto Sukardi/FSP LEM SPSI)

Abdullah menambahkan, pengusaha dan pemerintah saat ini mestinya menyadari dari sanubari yang terdalam bahwa eksistensi semua pasal-pasal UU No.13/2003 itu sebenarnya sangat normatif dan bertujuan “nguwongke” (memanusiakan-red) pekerja Indonesia.

Lebih lanjut dia menyatakan, jika dibedah secara seksama sebetulnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu terlihat sederet hak-hak dasar pekerja yang sesuai dengan deklarasi dan konvensi ILO.

Usaha untuk merevisi UU sebenarnya sangat kontradiksi dengan fokus pemerintah mendatang yang katanya akan menitikberatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Bukankah pekerja merupakan tulang punggung dan mayoritas SDM bangsa yang perlu dikembangkan dan disejahterakan terlebih dahulu, instrumen bangsa untuk itu ya pelaksanaan UU itu secara konsekuen” ujar Abdullah.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) itu menekankan, jika ada masalah antara pengusaha dengan pekerja mestinya diatasi dalam konteks hubungan industrial, bukan malah membongkar atau merevisi UU Ketenagakerjaan yang lahir karena semangat dan gelora rakyat pascareformasi.

“Sekadar pengingat, UU itu diundangkan pada 25 Maret 2003. Hingga sekarang pasal-pasal dalam UU itu masih banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengusaha dan pemerintah, namun justru akan dipreteli,” ujar dia.

Workshop hubungan industrial ( foto Sukardi-Tim Media FSP LEM SPSI)

Workshop hubungan industrial ( foto Sukardi-Tim Media FSP LEM SPSI)

Perkuat Hubungan Industrial

Abdullah menyatakan bahwa eksistensi hubungan industrial itu sebenarnya adalah sarana yang tepat untuk menjembatani masalah ketenagakerjaan apa pun kasusnya.

“Jika ada masalah terkait dengan lesunya investasi janganlah mengkambing hitamkan UU No.13/2003 dan menuntut revisi. Yang relevan untuk itu ya mestinya yang direvisi UU terkait dengan investasi atau penanaman modal. Jangan lantas ambisi investor asing justru mengalahkan segalanya, termasuk mengorbankan nasib dan masa depan pekerja.

“Saya sangat menyesalkan, pada saat sebagian besar organisasi serikat pekerja bersama para pekerja tengah berusaha untuk memperkuat hubungan industrial dengana berbagai cara, seperti workshop dan pertukaran pengalaman hubungan industrial antar negara, namun justru terusik dengan wacana revisi UU 13 yang digencarkan lewat media mainstream terus menerus,” kata Abdullah.

Dia juga menyatakan baru saja bergotong-royong antar serikat pekerja dan bersinergi dengan pengusaha menyelenggarakan Workshop ke-10 bertajuk “Membangun Hubungan Industrial Konstruktif”  bertempat di Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Bekasi pada 27 Juni 2019. Acara dibuka oleh Yoshihiro Kobi, President Director, Bekasi Fajar Industrial Estate (MM2100). Workshop juga bekerjasama dan mendatangkan nara sumber dari Japan Council Metalworker (JCM).

Abdullah menyampaikan bahwa misi kedepan Gekanas dalam kelangsungan berbangsa adalah ikut merumuskan mekanisme keadilan sosial-ekonomi yang dilandasi tiga prinsip dasar, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya bisa membentuk bangunan keadilan dalam masyarakat.

Jika satu di antaranya terganggu atau hilang, niscaya bangunan menjadi runtuh. Langkah untuk merevisi UU utamanya yang terkait denga upah dan pesangon merupakan bentuk rusaknya mekanisme keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Salah satu sisi wajah keadilan sosial di Indonesia tergambar dalam pasal-pasal UU No.13/2003. Dalam kebijakan yang lain pemerintah justru memberikan banyak insentif lewat bermacam paket ekononi. Sebagian besar paket terlihat mengistimewakan para investor yang notabene adalah para kapitalis,” kata Abdullah.

Dalam acara bedah lusa, Abdullah akan menyoroti kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan yang seharusnya searah dengan esensi nilai keadilan sosial yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Dimana paham keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya adalah sosialisme Indonesia yang mampu mengendalikan kapitalisme.

Akhmad Jajuli (foto istimewa)

Akhmad Jajuli (foto istimewa)

Perlu Pemahaman Pasal

Terkait dengan rencana revisi UU Ketenagakerjaan Akhmad Jajuli secara tegas menolak, aktivis serikat pekerja yang pernah menjadi anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan DKI Jakarta memberikan tanggapan bahwa sebenarnya tuntutan pengusaha merevisi UU adalah bentuk ketidakpahaman para pengusaha terhadap makna pasal-pasal utama UU itu.

Jajuli menegaskan bahwa sejak UU itu diundangkan pada tangagal 25 Maret 2003 sudah banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap materi Undang-undang tersebut.

Untuk itulah Menaker saat itu atas masukan serikat pekerja perlu program untuk membangun persamaan pemahaman terhadap isi Undang-undang tersebut.

Oleh karena itu pemerintah saat itu dalam hal ini Menakertrans Jacob Nuwa Wea yang notabene juga sebagai tokoh buruh berupaya membuat pedoman pemahaman UU Nomor 13 Tahun 2003.“Pedoman yang berbentuk buku tersebut telah mendapat dukungan ILO melalui Declaration Project on Industrial Relation in Indonesia,” kata Jajuli.

Jazuli menekankan bahwa sebenarnya pasal-pasal utama UU No.13/2003 bersifat sangat normatif, tidak ada yang radikal, pasal-pasal itu merupakan pengganti dari berbagai perundangan ketenagakerjaan yang lama yang mengatur mengenai Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan,Pengupahan dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraih Magister Manajemen kelahiran kota mangga Indramayu itu menepis argumentasi para pengusaha bahwa beberapa pasal UU No.13/2013 terutama yang terkait upah dan pesangon dijadikan kambing hitam terhambatnya investasi masuk ke Tanah Air. “Kalau kondisi investasi di Indonesia saat ini kurang sehat, jangan dilakukan terapi simtomatis yang justru tidak mengobati penyakit yang sebenarnya,” ujar Jajuli.

Jajuli menginformasikan bahwa LKS Tripnas pernah membuat agenda untuk mengkaji dan membahas revisi dengan tahapan sebagai berikut:
1. Kajian revisi UU versi LIPI yang dipegang pemerintah.
2. Membedah DIM dan naskah akademik versi pemerintah karena ini sudah jadi di pemerintah/Kemnaker.
3. Masukan dan versi Apindo
4. Masukan dan versi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
5. Masukan dari NGO perburuhan, perguruan tinggi dan stake holder lainnya
6. Sikap dan posisioning LKS Tripnas.

Dari 6 agenda tersebut baru terselenggara no.1 karena ketika masuk ke no.2 pemerintah tidak mau membuka DIM dan naskah akademiknya dengan berbagai alasan sampai hari ini dimana masa bakti LKS Tripnas periode 2014-2019 berakhir dan belum ada tanda tanda periode 2019-2022 akan dilantik.

Jajuli mewanti-wanti hal diatas mesti diwaspadai, bisa jadi akan ada sesuatu keputusan saat kekosongan LKS. Mirip seperti terbitnya PP 78/2015 yang lalu, juga saat terjadi kekosongan.

Terhitung awal Mei 2019 masa bakti LKS Tripnas periode 2016-2019 telah berakhir. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda adanya keberadaan LKS Tripnas periode berikutnya. Jajuli kuatir munculnya peraturan-peraturan baru tanpa ada pembahasan dengan LKS Tripnas.

Bob Azzam (foto istimewa)

Bob Azzam (foto istimewa)

Argumentasi Pengusaha

Sementara itu Ketua Komite Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bob Azzam seperti dilansir oleh CNN Indonesia (04/07) menyatakan bahwa kebijakan pemberian pesangon untuk pekerja formal di Indonesia terbilang lebih tinggi dibanding negara lain.

Ia mencontohkan pemerintahan Eropa hanya memberikan tiga kali gaji untuk masa kerja 10 tahun, khususnya Spanyol maksimal tujuh kali gaji.

“Di Indonesia itu bisa sampai 13 kali gaji, kalau diterapkan seperti itu secara teknis pengusaha bangkrut semua,” tutur Bob.

“Ini bukan dalam rangka mengurangi kesejahteraan buruh, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dan sustainability perusahaan,” ujar dia.

Diketahui, dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 156 menyebutkan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Sebagai contoh, masa kerja delapan tahun atau lebih berhak mendapatkan pesangon sebesar sembilan kali gaji. Lalu untuk uang penghargaan dengan masa kerja tersebut adalah empat bulan gaji. Dengan demikian, total yang didapatkan adalah 13 kali gaji. (Totoksis).*

 

Gekanas Ketenagakerjaan Revisi UU Ketenagakerjaan Tripnas

Related Post

Leave a reply