Gekanas Audensi dengan Plt Gubernur Kepulauan Riau

98 views

Tolak Revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Gekanas Kepulauan Riau Audiensi dengan Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Gekanas Audiensi Gubernur Kepri

REAKTOR.CO.ID, BATAM — Isu mengenai Revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang sekarang merebak, mau tidak mau membuat para buruh menjadi was-was, tak terkecuali buruh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Isi draft Revisi Undang-undang yang banyak beredar, sama sekali tidak berpihak kepada kaum buruh, mulai dari kebijakan mengenai upah, pesangon, status pekerja, hingga kesejahteraan buruh, tidak ada sama sekali rasa keadilan terhadap buruh.

Hal itulah yang mendorong gabungan serikat pekerja Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) untuk melakukan audensi dengan Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, Senin (23/9/2019).

Dimotori Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Federasi Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP) Kepri, audensi berlangsung di Graha Kepri, Kota Batam.

Rombongan Gekanas Kepri disambut langsung Isdianto dan Kadisnakertran Kepri, Tagor Napitupulu.

Penyampaian aspirasi dilakukan perwakilan buruh yang diawali oleh Syaipul Badri (Sekretaris DPD FSP LEM SPSI Kepri).

“Kami selaku serikat pekerja menginginkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat dukungan terhadap buruh atas penolakan Revisi UU 13 tahun 2003, karena jika Undang-Undang tersebut jadi direvisi, maka akan sangat menyengsarakan para kaum buruh,” ujarnya.

Hal senada disampaikan wakil buruh lainnya, Daniel dari DPC FSP LEM SPSI Kota Batam. Ia juga menyampaikan keresahan anggotanya terkait isu Revisi Undang-Undang No 13 tahun 2003 dan kenaikan iuran BPJS.

“Para anggota kami resah akan isu adanya revisi UU 13  tahun 2003. Coba bayangkan sistem ketenagakerjaan kita saja masih banyak penyimpangan apa lagi jika di tambah revisi UU yang sangat tidak berkeadilan dan sangat merugikan kaum buruh dan buruh sangat butuh jaminan berkeadilan,” ucapnya.

Dikemukakan, kenaikan BPJS sangat memukul kaum buruh karena dampak kesalahan tata kelola BPJS.

Ia juga mengeluhkan, beberapa tahun belakangan ini, Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tidak ada.

“Kami berharap 2020 momentum untuk membuka lagi ruang yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk terwujudnya UMS Kota Batam,” katanya.

Isdianto mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kebutuhan buruh dan secepatnya akan mengirimkan dukung bagi buruh. Untuk UMS kota Batam, ia sudah sepaham dengan buruh akan skala prioritas guna menghindari polemik berkepanjangan.

“Apa yang disampaikan rekan-rekan serikat pekerja, kami akan mempelajari terlebih dahulu pasal-pasal yang akan direvisi, apakah merugikan pekerja. Karena kami belum sampai ke sana. Jika memang menurut kami itu benar benar merugikan para pekerja, kami akan dorong perjuangan kaum buruh,” tegasnya.

Ia mengatakan, pertemuan ini bukan pertemuan final.

“Jadi kita harus buat forum untuk melanjutkan diskusi ketenagakerjaan ini untuk merumuskan apa yang lebih baik dunia ketenagakerjaan di Provinsi Kepri dan kita juga sama-sama menjaga kondusifitas dunia usaha,” tambahnya. (DN).*

 

Audiensi FSP LEM SPSI Gekanas Kepulauan Riau Revisi UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply