Gejolak THR dan PHK Massal Perlu Penanganan “New Normal”

351 views

 

Catatan  Arif Minardi

Sudah saatnya pemerintah membuka diri dengan tulus sembari bersama-sama menciptakan kenormalan baru (new normal) dalam hubungan antar pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Surat Edaran Menaker tentang THR

Reaktor.co.id – Niat baik Menteri Tenaga Kerja ( Menaker) untuk melindungi para pekerja mengenai pembayaran THR melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), justru menimbulkan masalah atau gejolak.

Karena surat tersebut menyiratkan bahwa Menaker memberikan ruang bagi pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

Yang diperlukan dalam situasi krisis adalah tindakan nyata, kejujuran, kreatifitas dan solusi yang ditunggu oleh masyarakat dalam hal ini adalah para pekerja. Karena tugas Menaker yang utama adalah melindungi segenap pekerja dan keluarganya.

Sedangkan untuk menilai kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan finansial ada kementerian atau lembaga khusus yang berkaitan dengan keuangan.

Kondisi krisis harus ditangani dengan cara yang tidak biasa. Karena hal-hal yang standar telah diatur dalam Undang-Undang dan telah dilakukan bertahun-tahun.

 

Ilustrasi New Normal

 

Kenormalan Baru

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Perppu tentang penanganan krisis, mengapa di sektor ketenagakerjaan yang notabene langsung berhubungan dengan krisis ekonomi bahkan sebagai pelaku ekonomi yang kerap kali menjadi korban paling awal, tidak ada penanganan yang menunjukkan sedang terjadi krisis ?.

Para pekerja dapat apa ?, dari anggaran sebesar 405 triliun rupiah yang dianggarkan untuk menangani krisis dan jelas-jelas salah satunya adalah untuk kepentingan pemulihan ekonomi. Bahkan Perppu menyatakan penggunaan anggaran tanpa harus “dipertanggung-jawabkan”.

Mengapa hanya pengusaha saja yang selalu diajak bicara, ditanya pendapatnya. Sedangkan para pekerja tidak pernah.
Perlu dicatat sekali lagi, ”tidak pernah diajak bicara”, seolah-olah kita ini segenap pekerja hanya obyek dan alat yang tidak punya otak dan tidak punya solusi.

Dengan demikian, tidak salah jika selama ini, kami para pekerja langsung berteriak. “bayar sesuai peraturan” atau ”tidak setuju”, hal itu dituding sebagai argumen pokrol bambu.

Lantas sekarang siapa yang sebenarnya pokrol bambu, siapa yang arogan, siapa yang tidak sensitif.

Sebenarnya jika diakumulasikan secara nasional, para pekerja sebenarnya memiliki dana yang sangat besar bahkan “tidak terbatas”. Peran pekerja mestinya jangan diremehkan, bisa saja ide dan solusinya justru datang dari kalangan pekerja.

Ditengah-tengah kondisi krisis multidimensi saat ini ( krisis kesehatan, sosial dan ekonomi ) yang sangat memprihatinkan ini, marilah kita bersama-sama seluruh anak bangsa dipimpin oleh pemerintah mencari solusi yang mudhorotnya/keburukannya paling kecil jika kita tidak dapat mencari manfaat yang terbaik.

Bukan sekedar surat edaran atau pernyataan basa-basi usang yang tidak dapat diimplementasikan dan malah menimbulkan gejolak baru.

Sudah saatnya pemerintah membuka diri dengan tulus sembari bersama-sama menciptakan kenormalan baru (new normal) dalam hubungan antar pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Hal tersebut bukan berarti kelemahan, karena seluruh dunia akan dan telah menghadapi “New Normal” dalam berbagai bidang, termasuk bidang ketenagakerjaan dengan berbagai turunannya.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah membentuk board atau katakanlah semacam “Crisis Center” yang bertugas untuk menghadapi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan akibat terjadinya perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis keuangan.

Dan beranggotakan pemerintah, pengusaha, pekerja, ditambah dengan para pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi sesuai kebutuhan. Hal ini pernah dilakukan pada jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk tim solusi “Cicak vs Buaya” ketika terjadi krisis hukum.

 

New Deal Atasi Chaos

Tujuan yang esensial dari crisis center adalah untuk mengatasi keterpurukan bangsa dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan PHK massal. Diikuti dengan kebuntuan nasional terkait dengan kondisi sebagian pengusaha yang merasa kesulitan membayar kewajiban pesangon PHK sesuai dengan ketentuan UU.

Kebuntuan diatas sangat sulit diselesaikan lewat jalur hukum dan tentunya akan berlarut-larut hingga terjadi chaos. Satu-satunya jalan keluar atau solusi kebangsaan adalah segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan menyepakati semacam “New Deal” untuk mencari terobosan yang tidak biasa.

New Deal adalah gentlemen agreement dari segenap tokoh bangsa, atau bisa juga disebut sebagai proklamasi kesepakatan nasional untuk mengatasi krisis multidimensi, seperti halnya pada era tahun 1930-an ketika itu dunia dilanda great depression, dimana negara mengalami jalan buntu dan keterpurukan perekonomian.

New deal sama sekali tidak bermaksud alienasi atau meminggirkan UU Ketenagakerjaan, tetapi semacam “dekrit kebangsaan” hasil rembuk nasional yang dilandasi oleh kejujuran dan komitmen tertinggi dari pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk mengatasi krisis multidimensi.

Pada prinsipnya new deal ketenagakerjaan itu berhasil jika didukung oleh semua pihak organisasi pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Secara garis besar New Deal dirumuskan secara nasional, tetapi teknis pelaksanaan atau detailnya bisa diwujudkan dalam unit kerja terkecil (perusahaan).

Bisa berupa perjanjian kerja menghadapi kedaruratan. Sedangkan untuk perusahaan yang belum terbentuk organisasi pekerja (SP/SB) bisa langsung dibentuk oleh pekerja dengan bantuan induk organisasi SP/SB yang sudah eksis.

Setelah terwujud New Deal Ketenagakerjaan barulah seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan merancang program massive action yang konkrit untuk mengatasi terjadinya PHK massal dan persoalan lainnya.

Dalam tim Crisis Center itu dapat dibicarakan tentang seluruh kemampuan perusahaan baik yang mampu bertahan maupun yang tidak mampu bertahan. Bagaimana seluruh perusahaan dapat bahu-membahu mengatasi krisis multidimensi yang sedang dan akan terjadi. Juga kemampuan keuangan negara dalam mengatasi dan mencari solusi.

Hari ini, yang harus dibicarakan bukan lagi sekedar mampu bertahan atau tidak mampu bertahan.
Akan tetapi bagaimana menghadapi krisis dan keluar dari krisis secara bersama-sama sebagai suatu bangsa, “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”. Sebagaimana pernyataan Presiden RI, “Presiden Joko Widodo mengakui, tantangan menghadapi pandemi ini tidaklah mudah. Harus dihadapi bersama-sama.”

Mudah-mudahan pernyataan Bapak Presiden kali ini dapat diimplementasikan, bukan lagi sekedar basa-basi politik.

Sekarang ini sikap kami para pekerja adalah menolak penundaan pembayaran THR dan pembayaran THR dengan dicicil.

Rumah LEM, Jakarta, 8 Mei 2020

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium GEKANAS ( Gerakan Kesejahteraan Nasional )

Gejolak THR dan PHK Massal Perlu Penanganan New Normal

Related Post

Leave a reply