Gejayan Memanggil: Pernyataan Sikap Aliansi Rakyat Bergerak

292 views

Gejayan Memanggil

Reaktor.co.id, Yogyakarta —  Mahasiswa dari beragam kampus di Yogyakarta hari ini, Senin (23/9/2019), akan berdemonstrasi di Gejayan, Yogyakarta, mulai pukul 13.00 WIB.

Massa akan menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan DPR.

Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak membuat poster bertuliskan #GejayanMemanggil yang menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Gerakan ini juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR.

“Kami kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik,” kata Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Syahdan, kepada Tempo.

Menurut Syahdan, gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif.

Tahun 2019 ini, menurut dia, kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

Di media sosial bermunculan buzzer pro-penguasa yang berusaha menggembosi aksi Gejayan Memanggil, dengan menyebutkan aksi ini disusupi kelompok HTI, Anarko, dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Buzzer banyak yang memfitnah aksi kami. Tapi, kami tetap jalan,” kata Syahdan.

Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Nailendra menyebutkan, dari rapat konsolidasi terakhir yang digelar dua hari lalu, Sabtu (21/9), aksi akan diikuti sekitar 2.000 orang.

“Tapi jumlahnya kami prediksi akan lebih banyak karena sampai hari ini ada banyak pihak yang di luar rapat konsolidasi telah menyatakan bakal bergabung #GejayanMemanggil,” kata Nailendra kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/9/2019).

Rapat konsolidasi terakhir diikuti oleh belasan universitas di Yogyakarta. Meski demikian Nailendra mengatakan aksi #GejayanMemanggil tak eksklusif sebagai gerakan mahasiswa.

Selain mahasiswa, gerakan ini juga melibatkan pelajar SMP, SMA, dan masyarakat sipil pro-demokrasi.

Dilansir Tempo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta juga menyatakan bergabung dengan aksi ini karena organisasi profesi jurnalis ini menolak RKUHP yang rawan mengkriminalisasi jurnalis.

Massa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM.

Mereka memprotes beberapa revisi undang-undang bermasalah, di antaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam privasi dan demokrasi, juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Aliansi Rakyat Bergerak

Sikap Aliansi Rakyat Bergerak

Dalam rilisnya, Aliansi Rakyat Bergerak menyampaikan kajian lengkap dan mendalam tentang kondisi Indonesia saat ini.

Mereka menyebutkan, pengaruh besar elit politik dan jaringan oligarki terhadap arah kebijakan negara telah secara historis mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil.

Rangkaian peristiwa politik dan lingkungan beberapa waktu terakhir merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, Aliansi Rakyat Bergerak, sebagai salah satu medium gerakan masyarakat sipil, mengajukan beberapa tuntutan yang meliputi:

  1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
  2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
  4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
  5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.
  6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
  7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Tidak Ada Perubahan

Dalam kajiannya, Aliansi mengutip hasil studi Winters (2013) mengenai politik kontemporer di Indonesia. Winters menyataka tidak ada perubahan berarti pasca reformasi.

Menurutnya, hanya satu perubahan yang hadir yaitu bahwa Indonesia tak lagi dipimpin oleh diktaktor. Namun, orang-orang lingkaran Soeharto, sanak kerabat, dan figur-figur penting membentuk kartel politik .

Sistem desentralisasi memungkinkan lingkaran lebih luas bagi para pelaku bisnis dan elite politik memperoleh akses ke kontrak-kontrak dan konsesi.

Konsep penting yang diajukan oleh Winters (2011) dalam menteorisasikan oligarki adalah pertahanan kekuasaan. Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki memilki satu sifat mendasar yaitu akan mempertahankan kekuasaan.

Pertahanan kekuasaan terbagi menjadi dua jenis yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Model pertahanan kekayaan sebagai basis dari kekuasaan ini menentukan bagaimana oligarki akan terdiferensiasi dalam beberapa bentuk.

Satu masa oligarki bisa terlibat langsung dalam politik, bisa juga oligarki terlibat dalam mempertahankan kekayaan dengan senjata, pada masa yang lain tidak menggunakan senjata melainkan memanfaatkan saluran demokrasi. Hari ini oligarki membajak demokrasi salah satunya melalui pengendalian proses pembuatan kebijakan publik.

Bahkan, mereka masuk dan mengendalikan institusi demokrasi seperti partai politik dan media. Melalui pemahaman ini, konsep oligarki pada akhirnya juga berperan dalam proses perusakan lingkungan yang pada konteks Indonesia beberapa waktu terakhir termanifestasikan dalam kerusakan lahan.

Senada dengan Winters, Robinson & Hadiz (2005) juga mengemukakan bahwa pasca reformasi bukan berarti oligarki hilang.

Oligarki di Indonesia mengalami transformasi dan reorganiasai menyesuaikan dengan sistem yang ada. Kendati sistem senteralisasi yang dijalankan oleh Orde Baru sudah tumbang, namun elemen-elemen oligarki telah mengorganisasi dan membentuk jejaring patornase baru yang bersifat desentralistik.

Konfigurasi oligark berubah menjadi lebih cair dan saling bersaing satu sama lain merebutkan kekuasaan ditingkat lokal .

Pada titik ini oligarki telah menjerat demokrasi. Saluran partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan publik menjadi tertutup.

Senada dengan hal tersebut studi yang dilakukan oleh Hanif (2017) dengan menakar kualitas dan pelembagaan demokrasi menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung semakin liberal, namun secara subtansial tidak demokrastis.

Aspek kebebasan terlembaga dengan baik, namun kontrol masyarakat atas kebijakan publik dan penentuan pembangunan nasional belum dapat dilakukan secara maksimal.

Saluran demokrasi yang seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat digunakan untuk melayani oligarki. Apalagi dengan konsep good governance yang menjadi dalih pasar/swasta dapat masuk dan ikut campur dalam pengambilan kebijakan publik.

Salah satu sarana yang digunakan oleh oligarki adalah lewat pembentukan undang-undang. Sebab, undang-undang yang akan menguntungkan oligark digunakan untuk melakukan pertahanan kekuasaan (baik pertahanan kekayaan maupun pendapatan).

Hal ini penting untuk kita sadari, bahwa kadang kepentingan para oligark tersembunyi dalam pasal-pasal yang ada. Pardoks yang terjadi justru demokrasi mati melalui saluran demokrasi itu sendiri.

Rakyat Bergerak: Mengajukan Klaim atas Ruang Publik

Melihat konteks di atas, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengajukan kembali klaim terhadap demokrasi adalah melalui penguatan masyarakat sipil.

Berdasarkan minimnya akses vertikal yang ada, masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi lebih dalam untuk merumuskan civic engagement yang terstruktur untuk memperkuat posisinya dalam menentukan arah
kebijakan negara.

Upaya untuk merebut kembali kontrol atas demokrasi dan arah kebijakan kepada masyarakat mengarah kepada perubahan relasi kekuasaan yang selama ini berlangsung.

Pada praktiknya, proses pembuatan kebijakan publik tidak semata-mata dilakukan oleh negara, karena dalam arena pengelolaan urusan publik senantiasa berlangsung pertarungan kepentingan. Terutama kepentingan dari oligark yang ingin mempertahankan kekuasaanya seperti yang dijelaskan oleh Winters.

Lebih dalam lagi oligarki melakukan kontrol atas demokrasi dan arah kebijakan tidak publik lewat regulasi dan aturan yang diproduksi seperti RUU yang akhir-akhir ini meresahkan.

Namun, oligarki juga melakukan politik diskursus untuk mengklaim kebenaran tentang kebijakan publik diambil. Wacana yang diciptakan adalah batasan-batasan tentang kriteria bagaimana kebijakan publik diambil secara demokratis, seperti pada konsep good governance yang didefinisikan secara instrumental seperti
nilai -nilai akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya.

Meskipun pada praktiknya nilai tersebut tidak terlaksana secara maksmimal. Wacana yang mempersempit hanya menekankan nilai-nilai pada good governance akan mengabaikan praktik yang berbeda yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil.

Masyarakat sipil perlu keluar dari tempurung wacana yang dibuat dengan cara melakukan tindakan menjadikan isu dan kepentingan masyarakat yang semula terabaikan atau tereksklusi menjadi agenda dan kepentingan publik melalui aksi maupun deliberasi . Merawat partisipasi dalam demokrasi dalam artian mendorong kesadaran masyarakat untuk merebut kembali akses di ruang publik, baik mengikuti proses pembuatan keputusan, keterlibatan dalam networking civil society, merumuskan advokasi kebijakan alternatif, atau mengisi ruang publik melalui aksi turun ke jalan. (RL).*

 

Aksi Demonstrasi Demo Mahasiswa Gejayan Memanggil

Related Post

  1. author

    […] Reaktor.co.id — Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Gejayan Yogyakarta dalam gerakan #GejayanMemanggil. […]

Leave a reply