Gaji Bulanan Buruh Bakal Diganti dengan Upah Per Jam

206 views

Upah Buruh - Gaji Pekerja

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah berencana menghapus sistem gaji bulanan bagi pekerja/buruh dan menerapkan upah per jam. Pemerintah juga tengah mengkaji soal fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen dan PHK.

Aturan seputar upah pekera tersebut akan diatur dalam RUU Omnibus Law yang tengah disiapkan pemerintah.

Perubahan sistem pengupahan tersebit untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun soal upah minimum antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, salah satu hal yang membuat alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

“Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang,” ujar Ida seperti dikutip Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima diterima pekerja sesuai dengan jam kerja.

Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju. Ida menjelaskan, saat ini kementeriannya masih dalam proses inventarisasi dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah minimum dan pesangon.

Target penyelesaian draft omnibus law ketenagakerjaan dipastikan pada Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, di dalam omnibus law ketenagakerjaan, pemerintah bakal merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prinsip easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA).

Selain itu, di dalam omnibus law juga bakal memperlonggar aturan mengenai fleksibilitas jam kerja.

“Ini masih dibahas Kemenaker, belum final. Termasuk dengan upah, tapi pembahasan belum final,” ujar Airlangga.

Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi. Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. (Kompas)

 

Gaji Pekerja Omnibus Law Upah Buruh

Related Post

Leave a reply