FSP LEM SPSI Jabar Minta Revisi UU Ketenagakerjaan Ditunda

235 views

Revisi UU KetenagakerjaanReaktor.co.id, Bandung — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta, meminta pemerintah menunda revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sidarta kawatir, jika revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, UU Ketenagakerjaan hasil revisi itu tidak memiliki legitimasi kuat.

Ia menambahkan, sebelum revisi dilakukan, diperlukan kajian mendalam dan seksama dengan melibatkan seluruh stakeholder ketenagakejaan.

“Revisi nanti setelah terbentuk kabinet baru agar hasilnya memiliki legitimasi kuat, fair, adil, dan diterima oleh semua pihak,” katanya.

Muhammad Sidarta

Muhammad Sidarta

Sidarta mengakui, UU Ketenagakerjaan tidak mengenakan bagi pemberi kerja maupun penerima kerja. Namun, setidaknya sejumlah pasal melindungi pekerja yang posisinya rentan, lebih-lebih bagi pekerja yang tidak ada serikatnya.

Isu revisi UU Ketenagakerjaan mencuat sejak 2006. Gelombang protes dari kalangan pekerja membuat pemerintah batal melakukan revisi.

Pihak serikat pekerja/serikat buruh tidak dilibatkan secara serius untuk menggunakan hak kontitusinya dalam menentukan arah dan kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti saat menetapkan PP 78/2015 tentang pengupahan dan Permenaker 15/2018 tentang upah minimum.

“Padahal, ada Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit, daerah dan nasional, sebagai forum komunikasi dan konsultasi untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan,” kata Muhammad Sidarta dirilis laman resmi FSP LEM SPSI, Sabtu (29/6/2019).

Sudah Tidak Relevan

Rencana revisi UU Ketenagakerjaan saat ini munculĀ  atas permintaan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ketika perwakilan masing-masing asosiasi menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019 mereka meminta Presiden Joko Widodo merivisi sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang langsung direspons presiden dengan mengundang sejumlah menterinya.

Menurut Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani,beberapa poin dalam UU Ketenagakerjaan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, perubahan tren industri dari padat karya menjadi padat modal.

Salah satu poin yang sudah tak relevan adalah soal upah pekerja. Apalagi, UU tersebut tidak pernah diubah sejak diterbitkan pada 2003 silam.

“Dari 2003 sampai sekarang itu kan sudah beralih persepsi bahwa upah minimum itu menjadi upah rata-rata,” ungkap Hariyadi dikutip CNN Indonesia.

Pada poin upah, katanya, pemerintah menginginkan dunia usaha memberikan kenaikan upah kepada pekerja sesuai dengan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada pula ketentuan batas minimum upah. Penyesuaian upah sendiri dilakukan setiap tahun.

Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dipenuhi industri, khususnya industri padat karya yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah banyak.

Akibatnya, perkembangan industri ini tersendat lantaran investor lebih memilih negara lain dengan upah pekerja yang terjangkau, namun keterampilannya lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilanka, dan Kamboja.

Selain persoalan upah, Hariyadi mengatakan poin lain yang juga perlu dipertimbangkan dari UU Ketenagakerjaan saat ini adalah soal jaminan pensiun. Sejumlah negara di dunia sudah meninggalkan skema jaminan pensiun dan beralih ke iuran pasti.

Alokasi perlindungan kepada para pensiunan dinilai memberatkan keuangan perusahaan, padahal untuk pekerja yang sudah tidak bekerja lagi.

“Jangan sampai nanti (perusahaan) baru berjalan beberapa saat, lalu kekurangan dana karena tadi, kita salah menerapkan sistem,” jelas Hariyadi.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani. Ia juga menilai UU Ketenagakerjaan perlu segera direvisi, khususnya terkait upah pemutusan hubungan kerja (severance payment).

Pasalnya, poin ini menjadi salah satu hal yang kerap dipertimbangkan investor sebelum memutuskan masuk ke dalam negeri. “Severance payment adalah satu yang paling memberatkan karena itu yang dikeluhkan investor luar,” ucapnya. (R1).*

 

Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply