FSP BUN Dihadang Masalah Krusial Perusahaan

72 views

Kinerja BUMN sektor perkebunan masih memprihatinkan ditengah serbuan impor komoditas. Pekerja perkebunan was-was terhadap masalah krusial perusahaan yang bisa mengancam nasibnya. Setelah disuntik dana triliunan rupiah oleh pemerintah, kondisi BUMN perkebunan belum juga membaik bahkan justru meningkatnya praktik korupsi. Selain itu  juga tidak mampu berperan sentral dalam program strategis nasional, seperti bauran energi nasional dengan biofuel lewat kebijakan mandatory B20. Justru kalah aktif dengan perusahaan swasta.

Karyawan perkebunan berangkat kerja ( foto istimewa)

Reaktor.co.id – Anggota Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN) tersebar dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN I  sampai  XIV (Persero) serta serikat pekerja perkebunan pada asosiasi, lembaga dan anak perusahaan lingkup BUMN perkebunan.

Sampai dengan saat ini FSP BUN merupakan serikat pekerja BUMN terbesar di Indonesia karena memiliki jumlah anggota yang terbanyak  yaitu dengan anggota kurang lebih 350.000 anggota.

Sederet masalah krusial kini dihadapi BUMN perkebunan. Pertama, kondisi cashflow perusahaan masih bermasalah dan perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya. Terutama pada beberapa entitas anak perusahaan seperti PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Mereka selalu mencatatkan kerugian dan tidak bankable.

Masalah krusial lainnya adalah semakin menurunnya produktivitas lahan. Penyebabnya antara lain semakin menuanya umur tanaman sehingga perlu direvitalisasi dan diremajakan. Tapi terkendala oleh persoalan keuangan. Selain itu, banyak lahan yang berkonflik dan belum jelas penyelesaiannya. Ini menganggu kinerja produksi.

Terdapat masalah yang fundamental yakni nilai tambah usaha masih rendah karena masih berkutat pada sektor hulu. Padahal, perkembangan pasar komoditas perkebunan saat ini telah berubah, dari hanya sekedar penyediaan bahan mentah menjadi bahan siap jadi.

Dirut PT Perkebunan Nusantara III Dolly Pulungan tersangka korupsi ( foto istimewa)

Korupsi juga semakin mendera BUMN perkebunan. Hal itu ditunjukkan dengan ditetapkannya Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Dolly Pulungan (DPU) sebagai tersangka kasus dugaan suap distribusi gula di PTPN III.

Hingga kini manajemen BUMN perkebunan kurang visioner dalam mengembangkan usahanya hal itu terbukti dengan tidak terlibatnya perusahaan dalam program strategis nasional untuk memenuhi biofuel. Justu pihak swasta yang dominan dalam program diatas.

Padahal Industri biofuel juga berkembang pesat sejak diberlakukannya kebijakan mandatory B20 yaitu campuran 20 % biofuel ke dalam solar. Kebutuhan pasar mencapai 4,8 juta ton setiap tahun. Pasar biofuel juga didukung oleh pemerintah melalui program subsidi sehingga secara kelayakan bisnis, sektor ini sangat menjanjikan. Sayang, tak ada satupun PTPN yang menggarap bisnis ini.

Terkait dengan sederet masalah krusial diatas FSPBUN selaku induk organisasi Serikat Pekerja menyikapi berbagai aspek dan mengambil tindakan secara konfrehensif untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana motto FSPBUN “Perusahaan Sehat Karyawan Sejahtera”.

Disisi lain dipahami bersama bahwa core bisnis perkebunan adalah bersifat real sehingga berpikir dan bertindak selalu berorientasi kepada kualitas dan kuantitas kerja dengan tetap memperhatikan stakeholders sebagai mitra kerja perusahaan.

FSP BUN berperan aktif mewujudkan Tridharma Perkebunan yaitu :

1. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mengurangi pengangguran rakyat Indonesia,
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan diseluruh pelosok Indonesia,
3. Memberikan sebagian keuntungan perusahaan berupa deviden kepada negara.

FSP BUN telah meminta perhatian pihak Kementerian BUMN dalam hal transformasi bisnis gula BUMN menuju industri bio refinery berbasis tebu di PTPN VII, VIII, IX dan XII, dimana implementasi dari program dimaksud dengan melakukan konversi komoditi karet dan/atau komoditi lainnya ke komoditi tebu yang mencapai ribuan hektar, hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan rasionalisasi karyawan sehingga terjadi konflik antara karyawan dengan manajemen perusahaan.

Terkait hal tersebut, pengurus FSP BUN memandang berbagai kebijakan dilingkup perkebunan haruslah memperhatikan berbagai aspek dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders di BUMN perkebunan.

Mengingat BUMN Perkebunan PTPN I s.d XIV  bukanlah perusahaan jasa sebagaimana perusahaan BUMN lainnya, dengan memperhatikan wilayah kerja, karakteristik dan letak geografis serta komoditi yang berbeda-beda, karena wilayah kerja dimaksud terdapat di pedalaman, pedesaan dan kecamatan bukan terdapat di wilayah kota di masing-masing provinsi.

Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BUMN Perkebunan (Foto FSP BUN)

Upah Masih Rendah

Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP BUN) dan PTPN III (Persero) selaku Induk Holding PTPN menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk Periode 2018 – 2019 yang disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, di Kementerian Ketenagakerjaan.

PKB induk dimaksud adalah periode yang kesembilan sejak adanya PKB Induk yang pertama Tahun 2000 di lingkup BUMN Perkebunan. Sebelum terbentuk Holding PTPN, FSPBUN merundingkan PKB Induk dengan Badan Musyawarah Direksi (BMD) PTPN dan PT RNI.

Setelah terbentuk Holding BUMN Perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2014, maka sejak PKB Perode 2015 – 2016, FSPBUN merundingkan PKB Induk dengan PTPN III (Persero) selaku Induk Holding PTPN.

Dari penelusuran Reaktor.co.id, besaran upah pekerja sektor perkebunan terlihat lebih rendah dibanding dengan sektor lainnya. Seperti terlihat dalam besaran upah Untuk perusahaan perkebunan besar negara dan swasta di Jawa Barat. Upah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.345-Yanbangsos/2019 adalah sebesar Rp 1.716.000.

Namun demikian upah minimum diatas masih berada di atas UMP Jabar 2019 sebesar Rp 1.668.372. Namun di level kota/kabupaten, lebih rendah daripada UMK daerah masing-masing.

Menurut Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jabar, untuk perusahaan perkebunan besar, dengan pertimbangan perusahaan yang semakin tak mampu menanggung beban upah jika harus mengikuti besaran UMK kota/kabupaten. Apalagi saat ini harga komoditas dunia yang menjadi andalan perkebunan Indonesia seperti teh, karet dan sawit terus anjlok, sehingga pendapatan perusahaan tak seimbang dengan pengeluaran.

Jika tidak dibantu dengan kebijakan, ketidakmampuan perusahaan tersebut bisa berimbas pada PHK terhadap karyawan perkebunan yang saat ini berjumlah sekitar 240.000 orang di Jabar.

Kunci Lini Bisnis

Konsolidasi bisnis menjadi penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ini menjadi tantangan utama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan.

Terdapat 14 BUMN yang mengelola usaha perkebunan, mulai dari PT Perkebunan Nusantara (Perseroan) atau PTPN I sampai PTPN XIV. Mereka terfragmentasi dalam berbagai lini bisnis perkebunan dan malah saling bersaing satu sama lain sehingga tak kompetitif.

Sejak tahun 2014, pemerintah melakukan konsolidasi bisnis melalui pembentukan holding BUMN sektor perkebunan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, pemerintah menetapkan PTPN III sebagai induk usaha (holding) dari semua PTPN di Indonesia.

Holding ini mengontrol luas lahan perkebunan sebesar 991.000 hektare dengan komposisi sebagai berikut: perkebunan sawit (51,8%), tebu (20,1%), karet (16,6%), teh (3,1%), kopi (1,3%), kakao (0,6%), dan tembakau (0,1%). Total asetnya Rp 115,5 triliun dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 33 triliun- Rp 35 triliun per tahun.

Lini bisnis di perkebunan sawit jadi kunci meningkatkan kinerja perusahaan. Masalahnya, persaingan di lini bisnis ini sangat ketat karena berhadapan langsung dengan perusahaan multinasional yang mengontrol penguasaan lahan dan pasar, seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, Golden Agri Resources Group, Salim Group, dan Sime Darby Group. Jika tak dikonsolidasikan menjadi holding, sulit bagi PTPN bisa bersaing. Malahan sudah dikonsolidasi pun, penguasaan pasarnya masih minim baru sebesar 5 % – 6 %. (TS).*

BUMN Perkebunan FSP BUN

Related Post

Leave a reply