Fleksibilitas Jam Kerja dan Sistem Pembobotan

422 views

Sistem Flexible Working Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel akan diterapkan bagi pegawai negeri. Sayangnya sistem tersebut belum mengelaborasi lebih lengkap dan detail terkait pembobotan kerja. Mestinya kapasitas dan kinerja ASN mesti dilakukan sistem pembobotan  dan evaluasi dengan standardisasi global. 

Reaktor.co.id – Pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN). Rancangan ini tecermin dari pilot project Manajemen Kinerja ASN untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

Dengan sistem baru ini, ASN akan mendapatkan libur tambahan dalam sepekan dan bisa bekerja dari rumahnya. Keberadaan tambahan libur bagi PNS ini merupakan salah satu konsep dalam penerapan flexible working arrangement (FWA).

Langkah Pemerintah yang menyiapkan reward bagi para ASN yang memiliki penilaian kinerja yang cukup baik selama ini belum disertai pembobotan kerja yang sesuai dengan kaidah global. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 30 tahun 2019 masih dangkal dan kurang berat bobotnya.

Ketentuan fleksibilitas terkandung dalam PP 30 tahun 2019 dengan FWA atau pengaturan kerja yang fleksibel. Sayangnya konsep tersebut banyak diwarnai perihal hak pendapatan ASN, utamanya terkait tunjangan kerja.

Mestinya PP tersebut mengelaborasi lebih lengkap dan detail terkait pembobotan kerja. Keniscayaan, jalan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja ASN mesti dilakukan sistem pembobotan pekerjaan dan evaluasi jabatan dengan standardisasi global dengan metode tertentu.

Antara lain meode Hay Group yang menekankan domain of knowledge and skill. Ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja, kompetensi dan bobot pekerjaan ASN, antara lain : Hay Group, Mercer, Watson & Hyatt, Malcolm Balridge. Tools atau metode diatas sudah diadopsi oleh beberapa lembaga negara dan korporasi kelas dunia.

Mestinya aspek profesionalitas birokrasi yang menyangkut remunerasi harus terukur secara obyektif dengan standardisasi job establisment and grade system yang berlaku secara adil.

Selama ini sebagian besar ASN baru bersedia bekerja keras atau sungguh-sungguh jika ada honor ekstra dan upah pungut. Jika tidak ada maka kemalasan kerja terus terjadi di kalangan ASN. Honor ekstra dan upah pungut yang diberi istilah TKD alias tunjangan kinerja daerah yang jumlah nominalnya seolah-olah berdasarkan prestasi kerja menjadi semakin bias dan menyesatkan.

Legalisasi dalam bentuk atau istilah apapun mestinya harus segera dihentikan/dihapuskan karena mengakibatkan sistem keuangan daerah menjadi amburadul. Selain itu bisa menyuburkan modus korupsi berjamaah.

Bobot Kerja

Jika ingin daya saing negeri ini meningkat maka para ASN harus menjadi pekerja yang memiliki profesionalitas tinggi. Bukan sekedar priyayi birokrasi tanpa bobot kerja layak yang mesti dipikul.

Hingga saat ini bobot atau beban kerja rata-rata ASN masih rendah jika diukur dengan metode pembobotan pekerjaan. Bahkan, dengan standar dan metoda Domain of Knowledge and Skill ( DOKS ) yang berlaku secara global, bobot kerjanya masih rendah.

Mestinya ada pembobotan pekerjaan dan evaluasi jabatan PNS yang sesuai dengan tantangan jaman. Seperti contohnya dengan metoda Hay. Metode itu merupakan salah satu yang bisa digunakan untuk mengukur. Metoda yang diciptakan oleh Edward Hay tersebut sudah banyak dipakai di seluruh dunia.

Baik untuk jenis pekerjaan manajerial maupun non-manajerial. Mengukur bobot kerja dan evaluasi jabatan para PNS lalu memproyeksikan dengan faktor remunerasi dengan metode ilmiah sangatlah penting.

Faktor-faktor pekerjaan yang terapliaksi didalam Hay Guide Chart pada intinya meliputi parameter know how, yakni pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh ASN.

Kemudian faktor problem solving, yakni kreatifitas, daya inovasi dan jenis-jenis pemikiran yang diperlukan untuk melayani publik serta menjalankan tetakelola pemerintahan yang berdaya saing. Dan accountability, yakni bentuk tanggung jawab konkrit yang dipikul oleh ASN.

Bila diaplikasikan secara baik maka metoda Hay mempunyai kontrol mutu yang inheren terhadap pembobotan pekerjaan terhadap organisasi atau tatakelola pemerintahan yang ideal.

Fleksibilitas Jam Kerja

Beberapa konsep FWA pada ASN adalah flexi working time atau waktu kerja pegawai yang fleksibel dan flexible working space atau ASN lebih fleksibel dalam memilih tempat kerja. Nantinya, pegawai negeri yang biasanya kerja pukul 7 pagi, bisa mulai 9.30, dan ada mungkin jam masuk dan pulangnya beda.

Selain itu, salah satu pilihan untuk menerapkan konsep FWA adalah waktu libur ASN lebih banyak, di luar Sabtu dan Minggu. Namun, untuk mendapatkan libur tersebut harus memadatkan waktu kerja. Sehingga mungkin setiap hari Jumat ganjil atau genap bisa libur. Hal ini sesuai dengan konsep compress work.

Hanya, meski ASN bisa memilih libur saat hari kerja, jam kerjanya tetap memenuhi ketentuan. Artinya, jam kerja PNS yang memilih libur hari kerja akan dipadatkan. Misalnya, sehari bekerja wajib dalam dua pekan 10 hari kerja, 40 jam. Berarti kalau dua pekan harusnya 10 hari kerja, 80 jam.

Itu bisa diubah menjadi sembilan hari kerja 80 jam atau 80 jam, namun sembilan hari kerja sekitar dua pekan. ASN yang memilih libur hari kerja harus disiplin dalam pembagian tugas dengan rekannya, agar pelayanan publik berjalan dengan baik. Dengan kata lain, pelayanan publik tetap harus jalan, sehingga harus dengan yang mempunyai kewajiban pelayanan yang sama tetap harus masuk bergantian atau jobs sharing.

Sementara itu, untuk ASN yang bisa bekerja di rumah mengacu pada proses seleksi ASN sejak 2014 yang telah banyak mengandalkan sistem komputer. Diketahui, separuh ASN pada 2024 sudah menguasai teknologi informatika atau IT. Kurun 2014–2018, jumlah rekrutmen ASN mencapai 317.979 orang dan sejak pendaftaran sudah menggunakan sistem komputerisasi.

Diharapkan tahun 2024, ASN memiliki basis IT yang cukup kuat karena jumlahnya akan 50 persen dari total PNS. Asumsinya per tahun rekrutmen 200 ribu formasi. Berdasarkan kemampuan IT itu akan mempengaruhi fleksibilitas kerja para PNS masa depan, sehingga bisa bekerja dari rumah masing-masing. Jadi, ASN bisa berkerja dari rumah dan tinggal mengatur aturannya saja. (TS).*

bobot kerja ASN Fleksibilitas jam kerja

Related Post

Leave a reply