Eselon ASN Segera Dipangkas, Pegawai Mulai Resah

130 views

Fokus reformasi birokrasi Kabinet Indonesia Maju dimulai dengan pemangkasan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai terlalu buncit dan bisa menghambat investasi. Posisi eselon IV akan lebih dulu dipangkas yang kemudian dilanjutkan pemangkasan di tingkat eselon III.

Tjahyo Kumolo

Reaktor.co.id – Langkah Pemerintahan Jokowi yang menyederhanakan eselonisasi ASN menjadi 2 level saja akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo telah menyiapkan struktur kepegawaian yang baru. Hal itu harus segera melakukan sosialisasi agar tidak timbul keresahan hingga gejolak dikalangan pegawai negeri.

Butuh Orientasi

Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan rencana Jokowi memangkas jumlah lapisan eselon di pemerintahan telah membuat sebagian Aparatur Sipil Negara resah.

“Kalau eselon III dan IV sudah mulai pada resah, sudah pada bertanya ke saya benar enggak Pak Presiden mau motong eselon III dan IV? Jadi sudah mulai bertanya-tanya,” ujar Zudan dikutip Tempo.

Di samping itu, kata Zudan, para ASN juga bertanya kapan kebijakan itu akan diterapkan dan bagaimana nasib para pejabat eselon III dan IV. “Kalau mau difungsionalkan itu ke mana, dan kapan pelatihannya,” kata dia. Sebab, menurut dia, untuk menjadi pejabat fungsional, ASN perlu melewati pelatihan terlebih dahulu.

ASN, kata Zudan, tidak bisa langsung masuk ke jabatan fungsional lantaran membutuhkan orientasi sesuai dengan jabatan yang diisi. Sebab, semua jabatan membutuhkan kapasitas dan ilmu yang khusus.

Karena itu, Zudan mengingatkan bahwa kebijakan itu mesti diambil dengan memegang prinsip komprehensif, dikaji, dievaluasi, dan tidak terburu-buru. Di samping, dipersiapkan pula mitigasi risikonya.

“Ini juga kan perlu ada perubahan regulasi karena kan di Indonesia itu meletakkan kewenangan adalah kepada pejabat struktural, lantaran desain birokrasi kita pada jabatan,” kata Zudan. Karena itu, agar tidak ada kekosongan hukum, dia ingin kebijakan ini disiapkan dan disimulasikan dengan benar dan rapi.

Salah satunya, ia menyarankan adanya uji coba untuk satu hingga dua kementerian atau pemerintah daerah terlebih dahulu dan dimitigasi dulu risikonya. “Juga nantinya, setiap kewenangan harus ada pejabat yang menangani. Apakah pejabat fungsional diberi tambahan tugas, misalnya fungsional tapi punya kewenangan tertentu,” tutur Zudan.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.

Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.

Sistem Eselon

Berdasarkan data Kementerian PAN RB, jumlah eselon III sebanyak 98.947 orang dan eselon IV 327.771 orang.
Eselon adalah tingkat jabatan struktural ASN. Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Jabatan Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari dua jenjang yaitu Eselon IA dan Eselon IB. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/e.

Secara kepangkatan, personelnya sudah berpangkat Pembina yang makna kepangkatannya adalah Membina dan Mengembangkan. Di tingkat provinsi, Eselon I dapat dianggap sebagai pcuk pimpinan wilayah (Provinsi) yang berfungsi sebagai penanggungjawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya.

Hal itu dilakukan melalui keahliannya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pokok yang akan membawa provinsi mencapai sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Contoh di tingkat pusat (Kementerian): Eselon I terdiri dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan,dll. Contoh di tingkat daerah (Provinsi misalnya): Eselon I yaitu Sekretaris Daerah

Jabatan Eselon II

Eselon II merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IIA dan Eselon IIB. Jenjang pangkat bagi Eselon II adalah terendah Golongan IV/c dan tertinggi Golongan IV/d.

Ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga sudah berpangkat Pembina. Eselon II bisa dianggap sebagai manajerpuncak satuan kerja (instansi). Mereka mengemban fungsi sebagai penanggungjawab efektivitas instansi yang dipimpinnyamelalui keahliannya dalam perancangan dan implementasi strategi guna merealisasikan implementasi kebijakan-kebijakan pokok provinsi.

Contoh di tingkat pusat (Kementerian): Eselon II terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dll. Contoh di tingkat daerah (Provinsi misalnya): Eselon I yaitu Sekretaris Daerah

Jabatan Eselon III

Eselon III merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IIIA dan Eeselon IIIB. Jenjang pangkat bagi Eselon III adalah terendah Golongan III/d dan tertinggi Golongan IV/d.

Ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga berpangkat Pembina atau Penata yang sudah mumpuni (Penata Tingkat I). Di tingkat provinsi, Eselon III dapat dianggap sebagai manajer madya yang berfungsi sebagai penanggungjawab penyusunan dan realisasi program-program yang diturunkan dari strategi instansi yang ditetapkan oleh Eselon II.

Contoh di tingkat pusat (Kementerian): Eselon III terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, dll. Contoh di tingkat daerah (Provinsi misalnya): Eselon III yaitu Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dll.

Jabatan Eselon IV

Eselon IV merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IVA dan Eselon IVB. Jenjang pangkat bagi Eselon IV adalah terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d.

Ini berarti secara kepangkatan,personelnya berpangkat PENATA yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu. Oleh karenanya di tingkat provinsi, Eselon IV dapat dianggap sebagai manajer lini satuan kerja. (TS).*

Aparatur Sipil Negara eselon ASN

Related Post

Leave a reply