Efektivitas Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

218 views

Hubungan Industrial yang berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memerlukan teknik perundingan atau negosiasi untuk menghindari jalan buntu (dead lock). Jalan buntu memicu aksi mogok oleh pekerja dan tentunya akan dibalas oleh pengusaha dengan lock out atau menutup perusahaan.

Acara Bimbingan Teknis dan Pembuatan PKB ( Foto SP LEM SPSI PT ADM)

Reaktor.co.id – Perwakilan PUK SP LEM SPSI, PT Astra Daihatsu Motor mengikuti program “Bimbingan Teknis Perundingan & Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019” yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta di Hotel Sahira Bogor, 25-26 Juli 2019.

Pembuatan PKB idealnya diikuti oleh perwakilan serikat pekerja (SP) yang memiliki kemampuan berunding khususnya teknik negosiasi. Selain itu juga dibutuhkan wakil SP yang mampu membedah manajemen perusahaan dan memiliki kemampuan untuk melihat kondisi obyektif baik internal maupun eksternal perusahaan.

Selain itu wakil SP yang ditunjuk dalam pembuatan PKB harus pandai menulis proposal atau usulan pasal-pasal yang mesti disepakati. Anggota SP yang tukang ngocol (banyak bicara) atau suka orasi bakar emosi biasanya tidak cocok menjadi perunding yang handal.

Perunding yang Efektif

Undang undang telah menempatkan serikat pekerja dan pihak pengelola perusahaan sama-sama kuat. Dalam arti jika serikat pekerja memiliki hak sekaligus senjata pamungkas berupa aksi mogok kerja dalam menuntut hak-hak normatifnya, begitupun para pengusaha juga memiliki hak sekaligus senjata berupa langkah untuk me-lock out perusahaannya.

Hanya saja, mekanismenya diatur lebih lanjut oleh UU yang mana secara garis besarnya para pengusaha dilarang secara diam-diam, melainkan harus membicarakan lebih lanjut dengan serikat pekerja yang ada dilingkungannya lewat forum perundingan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa forum perundingan tidak diikuti oleh para perunding yang efektif. Akibatnya proses perundingan secara dini sudah mengalami kebuntuan.

Atau hasil perundingan yang diperoleh tidak memuaskan karena dalam status win-lose atau lose-lose. Begitu pula teknik bernegosiasi juga sering kurang memadai. Padahal dalam situasi penting seperti itu kuncinya terletak kepada kepiawaian bernegosiasi.

Ada baiknya merujuk pakar negosiasi Leight L. Thompson dalam bukunya The Mind and Heart of the Negotiator, bahwa alasan yang menyebabkan seseorang menjadi perunding yang buruk bukanlah terletak pada faktor motivasi dan kemampuan intelektual dari si perunding.

Menurutnya, akar masalahnya terjadi pada tiga hal yang mendasar yaitu; faulty feedback, satisfacing, dan self reinforcing incompetence. Dalam berbagai kasus sengketa ketenagakerjaan, tidak jarang para perunding justru melakukan faulty feedback atau umpan balik yang salah.

Problem yang sering dihadapi para perunding sehingga menyebabkan tidak efektif dalam melakukan perundingan karena kurangnya umpan balik yang tepat waktu dan akurat. Tidak adanya umpan balik tersebut menyebabkan bias persoalan. Sehingga para perunding gagal mendapatkan manfaat yang optimal.

Selain ketidakakuratan umpan balik, perundingan ketenagakerjaan juga sering diwarnai oleh satisficing atau terpaksa menerima hasil perundingan yang bernilai rendah. Dalam proses perundingan, para perunding harus memahami dengan baik keterbatasan yang dia miliki.

Jangan sampai pihak pengurus serikat pekerja kekurangan materi perundingan. Pemerintah dan perusahaan perlu memberikan bahan-bahan yang terkait dengan kondisi terkini. Hal itu untuk mencegah fenomena self reinforcing incompetence. Karena fenomena tersebut menyebabkan ketidakefektifan dalam melakukan perundingan.

Sebelum perundingan dimulai atau memasuki substansi pembahasan isi perundingan secara detail, masing-masing pihak sebaiknya melakukan klarifikasi atau menjelaskan mengenai tuntutan yang merekan inginkan.

Sedikit banyaknya tuntutan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak serta baik tidaknya kerjasama yang ada di antara mereka selama proses tersebut, akan menentukan terbangun atau tidaknya suasana yang kondusif bagi proses selanjutnya.

Perundingan PKB Astra Daihatsu Motor ( Foto SP LEM SPSI PT ADM)

Perunding yang berpengalaman biasanya memfokuskan pembicaraaan pada masalah-masalah yang relatif sederhana atau tidak kontroversial, sehingga dengan mudah dapat dituntaskan. Dengan cara ini diharapkan terbangun suasan kerjasama diantara para perunding.

Setelah tuntutan awal diungkapkan, masing-masing pihak sebaiknya menentukan hal-hal yang mereka inginkan dan hal-hal yang dapat mereka berikan sebagai konsesi. Pada tahap ini masing-masing pihak perlu melakukan perundingan dalam wilayah ZOPA (zone of possible agreement) yang tersedia.

Dalam hal diatas masing-masing pihak mempunyai batas toleransi atau reservation price untuk dapat mencapai kesepakatan atau untuk meninggalkan proses perundingan atau terjadi jalan buntu.

Dalam proses perundingan titik sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak tentunya tidak bersinggungan atau overlap.

Hal itu berarti bahwa nilai atau jumlah tuntutan yang diajukan oleh para perunding dari pihak serikat pekerja lebih banyak daripada yang dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Begitupula sebaliknya. Idealnya, nilai toleransi minimum yang dapat diterima untuk menerima kesepakatan (reservation price) dari masing-masing perunding akan bersinggungan (overlap).

Hal itu berarti nilai atau jumlah tuntutan yang dapat dipenuhi oleh para perunding dari pihak perusahaan adalah lebih besar dari nilai toleransi minimum yang dapat diterima oleh pihak perunding dari serikat pekerja, dan begitu juga sebaliknya.

Untuk mencari titik singgung perundingan bisa diarahkan dengan membahas standardisasi dan benchmarking. Bisa juga menyangkut tentang tinjauan produktifitas dan job establisment system.

Sayangnya kebanyakan proses pemogokan yang pernah terjadi di negeri ini tidak melalui perundingan yang diwarnai dengan proses negosiasi hingga bedah masalah. Pemerintah dan pengusaha cenderung melakukan tindakan pemaksaan atau represif. Sehingga menyebabkan sengketa ketenagakerjaan yang berlarut-larut. (Totoksis).*

Perjanjian kerja bersama perundingan

Related Post

Leave a reply