DPC LEM SPSI Mukakuning Gelar Penyuluhan Hukum KDRT

69 views

Penyuluhan KDRT

Reaktor.co.id, Batam — DPC FSP LEM SPSI Mukakuning, Batam, menggelar penyuluhan hukum penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Minggu (10/11/2019.

Acara ini digelar mengingat ketahanan masyarakat dan negara dimulai dari ketahanan keluarga. Keluarga yang utuh dan harmonis akan turut menciptakan kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan nasional.

Penyuluhan hukum seperti ini untuk mendorong agar keluarga di Indonesia bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Acara diikuti para pekerja wanita dan pengurus unit kerja LEM SPSI Mukakuning.

Ketua Bidang Diklat LEM SPSI Mukakuning, Doni Kurniawan, yang membuka acara ini mengatakan, penyuluhan dimaksudkan guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga untuk meningkatkan kinerja karyawan/anggota PUK di tingkat perusahaan.

Penyuluhan KDRT

Diselenggarakannya penyuluhan hukum tentang KDRT ini didasari atas semakin meningkatnya KDRT di Kota Batam, meskipun tidak menambah prosentase.

Untuk itu, Doni dalam sambutannya berharap penyuluhan hukum ini dapat memberi dan menambah wawasan. Jika terjadi perlakuan tidak wajar, baik terkait KDRT maupun tindak pidana lainnya, anggota atau pengurus PUK diharapkan memiliki keberanian atau kepedulian untuk melapor (sense of responsive gender).

Hadir sebagai pembicara yaitu Tetmawati Lubis yang membahas, “Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Dikatakan, ada beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran/ekonomi.

Semua bentuk kekerasan tersebut merupakan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28G ayat 1, 2.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. ( vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27).

Pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. (hsn)

Penyuluhan KDRT

FSP LEM SPSI Batam Penyuluhan KDRT

Related Post

Leave a reply