DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat: PT. HIKARI Diduga Lakukan Pelanggaran Upah

374 views

Reaktor. co.id – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jakarta Barat (DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat) sangat menyesalkan perlakuan manajemen PT HIKARI terhadap 121 pekerjanya.

Ketua DPC FSP LEM Jakarta Barat, Krisna Sembiring, mengatakan, berdasarkan kronologi kejadian yang disampikan oleh Ketua PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI, Asrim Susanto, pihaknya selaku kuasa para korban PHK mensinyalir manajemen PT HIKARI telah melakukan pelanggaran upah terhadap pekerja.

BACA JUGA: Di-PHK Sepihak, 121 Pekerja dan PUK SP LEM PT HIKARI Lakukan Perlawanan

PT HIKARI, yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Gang Macan No. 3 Jakarta Barat,  bergerak di bidang industri perlampuan yang memproduksi lampu listrik.

“Kami selaku kuasa menilai, PT HIKARI diduga telah melakukan pelanggaran upah terhadap para pekerjanya,” ujar Krisna.

Ketua DPC FSP LEM Jakarta Barat, Krisna Sembiring

Sebagai informasi, Ketua PUK SP LEM PT HIKARI Asrim Susanto bersama 120 rekan kerjanya yang notabene anggota PUK SP LEM PT HIKARI menerima upah dari perusahaan PT. HIKARI secara terus menerus dalam sebulan, dengan upah terakhir yaitu sebesar Rp 3.941.000 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dengan surat No 015/HKR/XI/2018 tertanggal 26 November 2018, Saudara Ali Anwar selaku direktur PT HIKARI melayangkan permohonan PHK karyawan PT. HIKARI ke Sudin Nakertrans Jakarta Barat, dengan alasan perusahaan tidak mendapatkan izin industri (zonasi).

“Tindakan PT. HIKARI yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan zonasi sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada, karena sampai saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi dan berproduksi,” terang Krisna.

Selain itu, DPC FSP LEM Jakarta Barat mengkritisi keputusan manajemen PT HIKARI merumahkan Asrim Susanto dkk (30 orang) melalui surat dengan No 016 – 047/HKR/XII/2018, tertanggal 15 Desember 2018.

“Tindakan manajemen PT HIKARI merumahkan Saudara Asrim Susanto dan kawan-kawan ditempuh tanpa melalui proses perundingan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI dan para pekerja bersangkutan,” lanjut Krisna.

Menyikapi tindakan semena-mena manajemen PT HIKARI tersebut, pengurus PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI lantas mengirimkan surat kepada DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat, dengan nomor surat 034/PUK/SP LEM/SPSI/Hikari/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 untuk mendapatkan pendampingan.

Pihak DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat juga menerima pengaduan bahwa terhitung sejak Februari 2019, 30 pekerja yang dirumahkan tersebut sudah tidak lagi mendapatkan upah dari perusahaan.

PUK SP LEM PT HIKARI beraudiensi dengan DPC FSP LEM SPSI Jakbar

Selaku kuasa, pihak DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat telah melayangkan dua surat, masing-masing surat nomor 249/DPC FSP LEM SPSI/JAK- BAR/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019 dan surat nomor 252/DPC FSP LEM SPSI/JAK-BAR/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019, kepada manajamen PT HIKARI.

“Tujuan dan maksud kami melayangkan kedua surat itu adalah untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan yang ada di PT. HIKARI, tetapi sangat disesalkan tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak perusahaan,” ungkap Krisna Sembiring.

Bukan hanya melalui surat, DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat juga telah menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT HIKARI secara bipartit, bahkan sampai dengan mediasi di Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat.

Fakta menarik lainnya, meskipun sudah berstatus pekerja yang dirumahkan, BPJS Asrim Susanto dan kawan-kawan ternyata masih aktif. Itu artinya manajemen PT. HIKARI masih melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan Asrim Susanto dan kawan-kawan sampai dengan sekarang. Sesuai aturan, pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan Asrim Susanto dan kawan-kawan dipotong sesuai dengan upah yang diterima setiap bulannya.

“Tetapi kenyataannya dari Februari 2019 sampai sekarang, Saudara Asrim dan kawan-kawan tidak pernah menerima upah lagi dari perusahaan. Bahkan, saat Asrim Susanto dan kawan-kawan yang masih punya rasa tanggung jawab masuk kerja, mereka tidak diizinkan oleh pihak manajemen PT. HIKARI untuk masuk kerja,” kata Krisna.

Krisna mengutip ketentuan pasal 93 ayat 3 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang berbunyi: “Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha“.

Selanjutnya ketentuan pasal 186 UU Ketenagakerjaan, berbunyi: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 dan ayat 3, pasal 93 ayat 2, pasal 137 dan pasal 138 ayat 1 dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)“.

“Tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 186 UU Ketenagakerjaan itu merupakan tindak pidana pelanggaran. Apa yang dilakukan manajemen PT HIKARI adalah pelanggaran upah terhadap pekerja,” tandas Krisna Sembiring.

Sanksi Pidana bagi Pengusaha

Dalam penelusuran reaktor.co.id, sanksi pidana bagi pengusaha yang ditetapkan dalam  UU Ketenagakerjaan bermacam-macam, yakni mulai berupa denda, kurungan, dan hingga penjara. Berikut beberapa ketentuan pidana yang bisa menjerat pengusaha apabila mengabaikannya.

Sanksi pidana penjara 2-5 tahun dan/atau denda Rp200-500 juta diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan.

Sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp100-500 juta diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaannya di dalam program pensiun.

Sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan/atau denda Rp100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan pada:

  1. mempekerjakan tenaga kerja asing tak sesuai aturan (Pasal 42 Ayat (1) dan (2));
  2. mempekerjakan anak (Pasal 68);
  3. mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tak sesuai persyaratan (Pasal 69 Ayat (2));
  4. tidak memberikan kesempatan ibadah bagi pekerja (Pasal 80);
  5. tidak memberikan istirahat yang berhak pagi pekerja yang ingin melahirkan (Pasal 82));
  6. membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Pasal 90 Ayat (1));
  7. Menghalangi hak mogok kerja pegawai (Pasal 143 Ayat (1)); dan
  8. Tidak mempekerjakan pekerja kembali setelah terbukti tak bersalah atau memberikan hak atas pemutusan hubungan kerja (Pasal 160 Ayat (4) dan (7)).

Sanksi pidana kurungan satu sampai dua belas bulan dan/atau denda Rp 10 juta sampai Rp 100 juta dalam hal melanggar ketentuan pada:

  1. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta tidak memiliki izin (Pasal 37 Ayat (2));
  2. Pemberi kerja tenaga kerja asing tidak menaati ketentuan (Pasal 44 Ayat (1));
  3. Pemberi kerja tenaga kerja asing tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan (Pasal 45 Ayat (1));
  4. Pengusaha tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja cacat (Pasal 67 Ayat (1));
  5. Pengusaha yang mau mempekerjakan anak tidak memenuhi syarat (Pasal 71 Ayat (2));
  6. Pengusaha melanggar ketentuan mempekerjakan perempuan (Pasal 76);
  7. Pengusaha tidak membayar upah lembur sesuai ketentuan (Pasal 78 Ayat (2) dan Pasal 85 Ayat (3));
  8. Pengusaha tidak memberikan waktu istirahat atau cuti sesuai ketentuan (Pasal 79 Ayat (1) dan (2)); dan
  9. Pengusaha melakukan larangan yang diatur undang-undang terkait mogok kerja (Pasal 144)

Sanksi pidana kurungan satu sampai dua belas bulan dan/atau denda Rp 10 juta sampai Rp 100 juta dalam hal melanggar ketentuan pada:

  1. Lembaga pelatihan kerja swasta tidak terdaftar (Pasal 14 Ayat (2));
  2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta memungut biaya tidak sesuai ketentuan (Pasal 38 Ayat (2));
  3. Pengusaha tidak membuat surat pengangkatan dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan (Pasal 63 Ayat (1));
  4. Pengusaha yang mau mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tidak memenuhi syarat (Pasal 78 Ayat (1));
  5. Pengusaha yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya sepuluh orang tidak memiliki peraturan perusahaan setelah disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 Ayat (1));
  6. Peraturan perusahaan tidak diperbaharui setelah jangka waktu dua tahun (Pasal 111 Ayat (3));
  7. Pengusaha tidak memberitahukan atau menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja (Pasal 114); dan
  8. Pengusaha tidak memberitahukan secara tertulis kepada pekerja dan/atau serikat pekerja, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum penutupan perusahaan (Pasal 148).

Sanksi pidana penjara satu bulan sampai empat tahun dan/atau denda Rp10-400 juta dalam hal melanggar ketentuan pada:

  1. Tenaga kerja tidak diberikan perlindungan oleh pelaksana penempatan kerja atau pemberi kerja (Pasal 35 Ayat (2) dan (3));
  2. Tidak memberikan upah kepada pekerja dalam hal yang diatur dalam Pasal 93 Ayat (2);

Demikian sanksi-sanksi pidana dalam UU Ketenagakerjaan yang harus diketahui pengusaha. (AF)*

 

 

dpc fsp lem spsi krisna sembiring pelanggaran upah pt hikari reaktor sanksi pidana bagi pengusaha

Related Post

Leave a reply