Dorong Industri ke Luar Pulau Jawa, Kemenperin Cuma Targetkan Sektor Industri Tumbuh 5 Persen

94 views

Terlalu banyak insentif dan fasilitas namun pertumbuhan industri nasional justru tumbuh di bawah kapasitasnya. Dibandingan dengan negara tetangga, yakni Vietnam pertumbuhan industri nasional dan volume ekspor jauh tertinggal. Vietnam pada 2019 mencapai pertumbuhan industri hingga 7 persen.

Jumpa Pers Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ( Foto Humas Kemenperin )

Reaktor.co.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 Kemenperin menyampaikan pemaparan tentang Kinerja Tahun 2019 Dan Outlook Pembangunan Sektor Industri Tahun 2020 kepada wartawan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 6/1/2020.

Menteri Perindustrian menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan industri ke luar Pulau Jawa. Hingga akhir tahun 2019, tercatat ada 103 kawasan industri di seluruh Indonesia yang telah operasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 74 kawasan industri.

Pemerintah akan fokus menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berbagai langkah strategis telah dijalankan guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat strukturnya.

“Maka tidak salah apabila pemerintah sekarang fokus untuk menumbuhkembangkan sektor industri manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumpa Pers.

Menperin Agus optimistis terhadap kinerja industri manufaktur pada tahun 2020 masih tumbuh positif, meskipun di tengah kondisi global yang belum pasti. “Untuk pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019, kami perkirakan sebesar 4,48  – 4,60 persen,” ungkapnya.

Sedangkan, pada tahun 2020, diproyeksi bisa menyentuh di angka 4,80 – 5,30 persen. Target peningkatan tersebut seiring dengan melonjaknya produktivitas sejumlah sektoral melalui penambahan investasi. “Kami juga terus mendorong terkait jaminan ketersediaan bahan baku sehingga adanya keberlanjutan produktivitas. Hal ini menjadi salah satu upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menperin menambahkan, kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas terhadap total PDB pada tahun 2019 diperkirakan 17,58 – 17,70 persen. Pada tahun 2020, kontribusi tersebut diharapkan menanjak menjadi 17,80 – 17,95 persen.

“Selama ini, sektor industri memiliki peranan yang strategis karena konsisten memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian nasional. Apalagi, aktivitas industri membawa efek ganda yang luas bagi peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor,” paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah gencar menarik investasi, khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, menghasilkan produk substitusi impor, berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya. Pada periode Januari-September 2019, nilai investasi sektor industri menembus Rp147,3 triliun, dengan nilai kumulatif sejak tahun 2015 sebesar Rp1.216,2 triliun.

“Kami memproyeksi, nilai investasi di akhir 2019 tercatat sebesar Rp 188,8 – 204,6 triliun,” sebutnya. Sedangkan pada tahun 2020, investasi sektor industri ditargetkan menyentuh Rp 307 – 351 triliun.

“Hal itu tentunya perlu didukung dengan adanya penyelesaian kendala investasi dan kepastian berusaha dengan pemangkasan regulasi melalui RUU Omnibus Law yang saat ini sedang terus dimatangkan pembahasannya oleh pemerintah,” tegas Agus.

Seiring peningkatan investasi di sektor industri, tren penyerapan tenaga kerja juga sedikit bertambah. Pada kurun waktu 2015 hingga Agustus 2019, jumlah tenaga kerja sektor industri sudah mencapai 18,93 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja sektor industri diperkirarakan hanya sekitar 19,59 – 19,66 juta orang.

Guna memfasilitasi investasi yang masuk di Tanah Air, Pemerintah tetap memprioritaskan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa, salah satunya melalui pengembangan kawasan industri prioritas. Pada tahun 2020-2024, ada 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan, yaitu 14 di Pulau Sumatera, enam di Kalimantan, satu di Madura, satu di Jawa, tiga di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, satu di Papua, serta satu di Nusa Tenggara Barat.

“Pemerintah tengah mengawal beberapa investasi besar sektor industri dari Taiwan dan Amerika Serikat, antara lain CPC Corporation (Taiwan) di sektor industri petrokimia, LiteMax (Taiwan) di sektor industri elektronika dan Smart City, Taiwan Sugar Corp (Taiwan) di sektor industri gula, dan UNICAL (AS) di sektor industri dirgantara,” sebutnya.

Agus pun mengemukakan, dalam melaksanakan program pembangunan industri, ada tujuh tantangan yang dihadapi saat ini. Pertama, kekurangan bahan baku seperti kondensat, gas, naphta, biji besi. Kedua, kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. Ketiga, kurangnya utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah limbah.

Keempat, kurangnya tenaga terampil dan supervisor, superintendent. Kelima, tekananan produk impor. Keenam, limbah industri seperti penetapan slag sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri. Ketujuh, Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan yang tertinggal, hingga pemasaran.

Pada kesempatan yang sama, Menteri AGK menyampaikan, untuk mewujudkan agenda pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan berbagai program prioritas jangka pendek (quick wins).

Di bidang perekonomian, terdapat 15 program prioritas, di mana Kemenperin turut terlibat dalam 13 program, di antaranya Implementasi Mandatori B-30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal, Pengembangan Litbang Industri Farmasi, Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama, Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Penerapan Kartu Pra Kerja.

Selanjutnya, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Perjanjian Investasi BIA Indonesia-Taiwan, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Green Refinery di Plaju, Sumatera Selatan, serta Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kontribusi Industri Pengolahan

Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia pada triwulan III-2019 hanya tumbuh 5,02% (yoy) atau melambat dari pertumbuhan triwulan II dan I-2019 masing-masing 5,05 persen dan 5,07 persen.

Pada triwulan III-2019, di tengah kondisi ekonomi yang melambat, kontribusinya antara lain ditopang dari industri pengolahan sebesar 19,62 persen.

Kontribusi industri pengolahan terhadap ekonomi memang pada triwulan III-2019 naik tapi tak signifikan dibandingkan triwulan II-2019 yang sempat mencapai 19,52 persen. Capaian 19,52 persen adalah yang paling rendah setidaknya sejak tahun 2014, yang pada 2014 sempat tercatat 21,26 persen.

Bisa dibilang kontribusi industri pengolahan stagnan, bahkan bila ditarik lebih jauh beberapa tahun terakhir tren kontribusinya makin menipis terhadap ekonomi.

Secara kinerja pertumbuhan, industri pengolahan memang masih tumbuh 4,15 persen tapi agak melambat dibandingkan triwulan III-2018 yang sempat mencapai 4,35 persen. Ini mengindikasikan tak ada banyak ekspansi selama periode tersebut.

“Industri triwulan III-2019 tumbuh melambat,” kata Kepala BPS Suhariyanto.
BPS juga mencatat industri manufaktur besar dan sedang hanya tumbuh 4,35 persen di triwulan III-2019. Capaian ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (YoY) sebesar 5,04 persen.

Suasana Ibukota Vietnam

Vietnam Melejit

Pertumbuhan ekonomi Vietnam terus melejit di tengah lesunya perekonomian dunia. Hal ini berbeda dengan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia, yang proyeksi pertumbuhan ekonominya cenderung melemah.

Seperti dikutip dari Bloomberg, hal itu disebabkan data-data perekonomian yang dirilis  menunjukkan perekonomian negara tersebut tumbuh lebih dari 7 persen pada kuartal III tahun 2019.

Citigroup merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi Vietnam sepanjang tahun 2019 menjadi 6,9 persen dari yang sebelumnya 6,7 persen. Hal ini didukung dengan kian solidnya performa perekonomian Vietnam di kuartal IV.

Kinerja ekspor dan manufaktur yang solid mendorong kinerja perekonomian Vietnam tumbuh hingga 7,31 persen di kuartal III-2019.

Terjaganya kinerja perekonomian Vietnam berbalik dengan kondisi negara kawasan lain yang cenderung melambat lantaran ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China serta Jepang dan Korea yang menyebabkan permintaan global yang terus merosot.

Ekspansi indstusri di Vietnam terus tumbuh sejak akhir tahun lalu, dan menunjukkan pesatnya pertumbuhan manufaktur Vietnam lantaran perpindahan industri China yang menggeser pusat produksinya untuk menghindari pengenaan tarif yang lebih tinggi oleh AS.

Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal langsung (FDI) serta permintaan domestik yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penjualan ritel, diprediksi akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Vietnam hingga akhir 2020 mendatang.

Sementara ekonomi negara-negara sekawasan lainnya, seperti Indonesia, justru diproyeksikan turun. Terakhir EOCD memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5 persen saja dari sebelumnya 5,1 persen. Sementara Singapura bahkan sudah berada di bibir jurang resesi. Pada kuartal II 2019, ekonominegeri Singa ini tumbuh hanya 0,1 persen. Angka ini jauh di bawah ekspektasi para ekonom yang disurvei Bloomberg, yakni 1,1 persen.

Sesungguhnya munculnya Vietnam sebagai penerima berkah utama perang dagang bukanlah hal yang mengejutkan. Jauh sebelum perang dagang memanas, UNCTADstat pada April 2018 lalu mencatat, Vietnam merupakan negara dengan indeks pertumbuhan ekspor produk manufaktur tertinggi di dunia.

Tak tanggung-tanggung, indeksnya menunjukkan angka 2.051. Mengungguli India yang disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri manufaktur terbesar di dunia, terutama mengingat besarnya ketersediaan jumlah tenaga kerja dan kemajuan pendidikan vokasi di negara tersebut.

India tercatat berada pada indeks 798. Lalu, bagaimana dengan Indonesia. Indeks industri manufaktur Indonesia hanya 183. Angka tersebut, bahkan, lebih rendah dibanding Kenya dan Bangladesh, dua negara berkembang yang kondisi politiknya kerap labil.

Pada akhir 2018, World Economic Forum (WEF) mencatat, kecuali indikator kemudahan menjalankan bisnis (ease of doing business), dari sembilan indikator ranking daya saing investasi yaitu, daya saing bisnis, dinamisme bisnis, kelembagaan, stabilitas makroekonomi, tenaga kerja, pasar produk, sistem keuangan, korupsi, dan kemudahan menjalankan bisnis, Indonesia pada umumnya unggul dibanding Vietnam dalam daya saing. (TS).*

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pertumbuhan industri nasional

Related Post

Leave a reply