Ditarget Kelar 1 Januari 2021, Buruh Tetap Menolak Ajakan Basa-basi untuk Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

914 views

Pemerintah menargetkan perumusan seluruh aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai sebelum 1 Januari 2021. Sebagai langkah basa-basi dan sekedar pemanis bibir, pemerintah dan DPR mengajak buruh dan masyarakat untuk berpartisipasi menyusun aturan turunan.

Namun, serikat pekerja/buruh sudah krisis kepercayaan kepada DPR dan pemerintah, mereka menolak mentah-mentah dan kapok lombok tak sudi tertipu lagi. Kaum buruh kini menempuh jalan perjuangan dengan caranya sendiri. Mereka terus konsolidasi organisasi untuk menyusun agenda perjuangan kedepan.

 

Sosialisasi UU No.11/2020 tantang Cipta Kerja ( Foto istimewa )

Reaktor.co.id – Bentuk peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang mencakup berbagai sektor atau klaster.

“Belum ada UU yang mengamanatkan aturan turunan sebanyak ini dan secepat ini. Targetnya pada Januari 2021, PP UU Cipta Kerja ini bisa dilaksanakan,” ujar konseptor UU Ciptaker yang juga Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi dalam Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Palembang, Kamis (26/11/2020).

Untuk mempercepat penyelesaian RPP sebelum disahkan sebagai PP, Kemenko Perekonomian bersama kementerian-kementerian terkait giat bertandang ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan cara ala kadarnya. Seolah-olah pemerintah telah membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

Bertandang ke daerah justru menimbulkan ironismua pasalnya UU Cipta Kerja menurut tim FH UGM yang beranggotakan para guru besar justru menimbulkan hilangnya esensi desentralisasi yang sangat merugikan daerah.

“Semua langkah pemerinah dan DPR diatas untuk sosialisasi UU Cipta Kerja dan penyerapan aspirasi untuk menyusun aturan turunan hanya basa-basi politik, karena draft RPP sebenarnya tinggal disahkan saja. Paling-paling usulan dan konsep yang berasal dari publik ujung-ujungnya hanya masuk keranjang sampah. Seperti yang sudah-sudah,” ujar tokoh buruh dari Bandung kepada Reaktor.

Hingga kini 32 federasi konfederasi serikat buruh masih istiqomah tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Hal itu diamini oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Said Iqbal meyakini, pemerintah bakal hanya menjadikan buruh ‘stempel’. Ia yakin pemerintah tak akan benar-benar menampung aspirasi Serikat buruh sebagaimana penyusunan RUU Cipta Kerja. Padahal, kata Said, saat itu buruh sempat mengirimkan draf RUU Ciptaker harapan mereka, tapi tak disenggol DPR.

Said Iqbal pun yakin pemerintah bakal mengebut dalam membuat aturan turunan Ciptaker. “Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya dan dugaan serikat buruh hanya sebagai stempel atau alat legitimasi saja, mungkin saja cepat selesai,” ujarnya.

 

 

Basa-basi politik tingkat tinggi juga dinyatakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang seolah-olah mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, beberapa waktu lalu.

Puan mengklaim, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. “DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” klaim Puan.

Pelaksanaan Omnibus Law yang tengah disusun pemerintah mustahil dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat hukum Said Salahuddin.

Said juga menilai, janji yang diumbar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan, untuk membenahi masalah-masalah tersebut melalui aturan turunan hanyalah “gula-gula” alias basa-basi pemanis.

Ia menjelaskan adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun oleh pemerintah merupakan produk regulasi (‘regulative or executive acts’). Kesemua perangkat hukum itu dibentuk dalam rangka menjalankan produk legislasi (‘legislative acts’), yaitu undang-undang.

“Dalam konteks itu berlaku asas ‘lex superior derogat legi inferior’. Suatu aturan haruslah dibentuk dengan mendasarkan pada aturan diatasnya. Dan aturan yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” terang Said beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, jika merujuk prinsip hukum diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih tegas lagi menyatakan bahwa secara hierarki, kedudukan PP, Perpres, dan Permen, berada dibawah undang-undang.

“Dengan demikian, materi muatan PP, Perpres, serta Permen nantinya pastilah akan merujuk pada semangat yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Sebab, produk regulasi sama sekali tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk legislasi,” pungkasnya.

 

Mahasiswa unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ( Foto ANTARA )

 

Bertentangan dengan Tujuan Awal.

Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif ( Kode Inisiatif) menemukan omnibus law UU Cipta Kerja mencuatkan paradoks, karena banyak rancangan aturan turunan untuk melaksanakan undang-undang itu sendiri.

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisatif, Rahmah Mutiara mengatakan, hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang menyusun omnibus law demi menyederhanakan regulasi. “Adanya omnibus law sendiri niatnya untuk menyinkronkan dan menderegulasi peraturan yang saling tumpang tindih, tapi maraknya pendelegasian aturan ini justru bertentangan dengan tujuan awal UU Cipta Kerja itu sendiri,” kata Rahmah beberapa waktu lalu.

Salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja memangkas over regulasi yang saling tumpang tindih nampaknya perlu ditelaah mendalam. Sebab, justru UU Cipta Kerja bakal melahirnya banyak aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“UU Cipta Kerja memerintahkan pembentukan PP dan Perpres dalam jumlah yang banyak. Jumlah tersebut masih akan bertambah lebih banyak apabila menghitung jumlah peraturan di bawah undang-undang yang terdampak, mulai dari PP sampai dengan Peraturan Menteri,” ujar Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Muhammad Nur Sholikin.
.
Sholikin menilai membentuk peraturan turunan ataupun perubahan aturan terdampak menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah di tengah rendahnya legitimasi UU Cipta Kerja. Apalagi, UU Cipta Kerja itu membatasi pembentukan peraturan turunan hanya dalam waktu maksimal tiga bulan. Dia ragu dengan pendeknya jangka waktu itu, sejumlah aturan turunan dapat diproses secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dia melihat praktik penyusunan PP ataupun Perpres selama ini memerlukan waktu yang lama. Setidaknya lebih dari satu tahun. “Penentuan waktu paling lama tiga bulan untuk membentuk banyaknya peraturan turunan tersebut sangat tidak realistis,” ujarnya.

Pembuatan aturan pelaksana dalam kurun waktu yang pendek berpotensi justru menimbulkan persoalan tumpang tindih regulasi. “Proses penyusunannya pun tak ideal. Semestinya, dimulai melalui tahapan perencanaan pembentukan PP dan Perpres atau program penyusunan terlebih dahulu sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Belum lagi, kata peneliti Senior Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia ini, proses harmonisasi juga menjadi tantangan besar dalam pembentukan/perubahan aturan turunan eksisting dari 76 UU terdampak. Mulai harmonisasi vertikal ke berbagai undang-undang terkait, maupun horisontal ke PP maupun Perpres yang bersinggungan. Bila prosedur tahapan proses tak dilakukan dengan baik, besar kemungkinan implementasinya di lapangan bakal amburadul.

 

 

Esensi Desentralisasi Hilang

Menurut kajian tim Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) dalam kajian yang dituangkan dalam kertas kerja, tentang BAB XI UU Cipta Kerja yang di dalamnya diatur Pasal 174 mengenai kewenangan dan Pasal 175 yang merubah UU 30/2014.

Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pada Pasal 174 didasari pada kondisi obesitas regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron antara Pemerintah (Presiden, Menteri dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah.
Keinginan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan obesitas regulasi yang pada tataran implementatif menimbulkan banyak kesulitan termasuk untuk investasi, haruslah diapresiasi.

Namun, singkatnya pengaturan terkait kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang juga tidak disertai adanya penjelasan, menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya eksistensi desentralisasi.

Desentralisasi menekankan pentingnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya. Dalam desentralisasi, idealnya Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi.

Ada beberapa perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap UU Administrasi Pemerintahan yang diantaranya mengenai diskresi, keputusan elektronik dan ketentuan fiktif positif. Terkait diskresi, dengan menghilangkan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang sebelumnya ada di UU 30/2014, UU Cipta Kerja telah membuka lebar keran diskresi.

Meskipun hal tersebut telah sesuai dengan teori, yang dikhawatirkan adalah hal tersebut dapat dipahami secara a contrario bahwa boleh melakukan diskresi secara ‘serampangan” yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kedudukan keputusan elektronik melalui UU Administrasi Pemerintahan sebenarnya memberikan kemudahan dalam hal publikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat, karena dapat dilakukan pengunggahan melalui media elektronik.

Namun, keputusan elektronik mempunyai kerentanan keamanan terhadap adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahn teknis lainnya. Perubahan pengaturan mengenai Fiktif Positif didalam UU Cipta Kerja, di satu sisi harus diapresiasi karena menunjukkan keinginan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat. Namun, disisi lain pemendekan waktu untuk berlakunya fiktif positif menjadi 5 hari akan menjadikan permasalahan tersendiri pada tataran praktis.

Selain itu, dihilangkannya ketentuan mengenai penetapan PTUN justru menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadikan makin berlarutnya administrasi. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dalam 5 hari, yang sebelumnya dipaksa untuk mengeluarkan keputusan melalui penetapan TUN, menjadi tidak memiliki paksaan hukum untuk mengabulkan atau mengeksekusi permintaan warga negara.

Penerapan Sanksi, khususnya sanksi pidana. Bila merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, UU Cipta Kerja telah sesuai dengan paradigma tersebut.

Keadilan korektif berkaitan dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, keadilan rehabilitatif lebih pada perbaikan terhadap kesalahan, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang terdampak dari kesalahan pelaku.

Sayangnya paradigma hukum pidana moderen tersebut tidak diikuti oleh penormaan yang sesuai sehingga rentan untuk diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak memberikan kepastian hukum, multi interpretasi dan diskriminatif. (*)

 

buruh tolak terlibat penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja sosialisasi UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply