Dikritik Bertaburan Pasal Kontroversial, Pengesahan UU KUHP Baru ‘Ditunda’

212 views

Pasal Kontroversial RUU KUHP

Reaktor.co.id — Karena begitu banyak penolakan berbagai elemen masyarakat di Indonesia terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), termasuk dari kalangan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (19/9/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

“Kurang lebih 14 pasal yang akan dikoordinasikan dengan DPR,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20 September 2019).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, diperintahkan Jokowi untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR RI. Jokowi meminta agar pembahasan RUU KUHP dilaksanakan oleh anggota DPR RI periode 2019-2024.

Mengingat banyak kalangan yang menilai adanya sejumlah pasal kontroversial di RUU KUHP, Jokowi  memerintahkan Menkumham untuk menjaring berbagai masukan untuk didalami sebagai bahan penyempurnaan RUU KUHP.

Sebelumnya, Menkumham mengungkapkan, pemerintah dan DPR RI sudah membahas draf RUU KUHP dalam 4 tahun terakhir dan hasil pembahasan itu telah siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR pekan depan.

Dalam penilaian masyarakat, setidaknya ada 12 pasal kontroversial yang termuat dalam RUU KUHP yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, melanggar ranah privat warga negara dan tidak berpihak pada kelompok minoritas.

Berikut ini sebagian pasal yang dinilai kontroversial sebagaimana dikutip detikcom dari draf RUU KUHP versi 15 September 2019, Jumat (20/9/2019).

1. Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Dalam penjelasannya ditegaskan, bila kritikan tidak termasuk penghinaan dan tidak dipidana.

“Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah,” demikian bunyi penjelasan.

Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri’ pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

“Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena ‘menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan’ (menyerang nilai universal). Oleh karena itu, secara teoretik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala perse dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisasi) di berbagai negara.”

2. Pasal Aborsi

Prinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dipenjara. Namun RUU KUHP memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

Selain itu, Pasal Aborsi juga tidak menghapus UU Kesehatan soal aborsi. Pasal 75 UU Kesehatan selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana

RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.”

Dalam penjelasan disebutkan:

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;
3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

8. Gelandangan Didenda Rp 1 Juta

RUU KUHP mengancam penggelandangan didenda maksimal Rp 1 juta. Selidik punya selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di ibu kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 juta. Adapun di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 50 juta.

9. Tindak Pidana Korupsi

Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP lebih ringan menjadi hanya dua tahun. Padahal, dalam KUHP lama, hukuman pidana bagi koruptor paling sedikit empat tahun penjara.

Menurut anggota Panja RKUHP, Nasir Djamil, fokus penegakan hukum dalam RKUHP adalah untuk mengembalikan uang negara. Jadi, tak perlu memperberat hukuman kepada pelaku korupsi.

10. Hukuman Mati

Pasal 67, pasal 99, pasal 100, dan pasal 101 masih mengatur hukuman mati. Padahal sejumlah kelompok masyarakat menilai hukuman mati melanggar hak hidup manusia.

11. Penistaan Agama

Penodaan agama diatur dalam pasal 313. Setiap orang yang menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik dapat dipidana penjara lima tahun.

12. “Delik Pers”

Kalangan pers menyoroti sejumlah pasal yang berpotensi menjadi “delik pers”, yaitu pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pers, seperti Pasal 281 RUKHP tentang penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) yang merupakan pemidanaan baru.

RUU KUHP memberikan ancaman pidana kepada orang yang dianggap bersikap tidak hormat kepada hakim atau persidangan, serta orang yang dianggap menyerang integritas hakim.

Pasal itu dinilai bisa mengancam jurnalis yang menulis berita tentang persidangan, misalnya dinilai tidak menghormati hakim atau mengkritik tugas hakim.

Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, menyebutkan 10 pasal di Rancangan KUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial.

Dilansir tirto.id, 10 pasal yang dinilai berpotensi mengkriminalkan jurnalis dan media tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden
  2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah
  3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa
  4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong
  5. Pasal 263 tentang berita tidak pasti
  6. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan
  7. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama
  8. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara
  9. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik
  10. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.*

Delik Pers Pasal Kontroversial reaktor RUU KUHP

Related Post

Leave a reply