Digeruduk Puluhan Ribu Buruh, Ridwan Kamil Keras Kepala Tak Sudi Ubah SK UMK 2020 Diktum 7

232 views

Warna-warni bendera organisasi dan juga seragam khas para anggota serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) dalam aksi unjuk rasa 212 di Gedung Sate menunjukkan bahwa mahatma persatuan mulai merasuk hebat dikalangan pekerja/buruh di Jawa Barat. Kesetaraan dan sikap gotong royong tampak terlihat dominan pada para pengurus SP/SB saat perencanaan aksi hingga pelaksanaan serta pengawalan hasil yang dicapai.

Foto Totoksis/Reaktor

Reaktor.co.id – Seluruh organisasi Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) di Jawa Barat hari Senin (2/12/2019) bersatu padu menggebrak Gedung Sate tempat Gubernur Ridwan Kamil berkantor.

Menurut pantauan langsung Reaktor, massa buruh yang jumlahnya sekitar 20 ribu orang tumpah ruah memenuhi lapangan Gasibu dan seluruh ruas jalan di sekitar Gedung Sate.

Massa buruh berdatangan dari seluruh penjuru kabupaten/kota di Jabar menuju kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat lalu berbaris rapi menuju Gedung Sate untuk aksi unjuk rasa.

Sepanjang tahun terakhir, baru kali ini panji-panji serikat pekerja/buruh tampak lengkap berkibar bersama di jalanan sekitar Gedung Sate. Warna-warni bendera organisasi dan juga seragam khas para anggota serikat pekerja menunjukkan bahwa mahatma persatuan mulai merasuk hebat dikalangan buruh.

Foto Totoksis/Reaktor

Momentum demonstrasi kali ini menunjukkan bahwa pekerja gandrung akan persatuan dalam aksi dan pergerakan. Kesetaraan dan sikap gotong royong tampak terlihat dominan pada para pengurus serikat pekerja/buruh saat perencanaan aksi hingga pelaksanaan serta pengawalan hasil yang dicapai.

Massa buruh tampak semangat menyimak orasi yang penuh greget dari para Ketua DPD berbagai organisasi pekerja Jawa Barat serta Ketua Umum organisasi SP/SB tingkat pusat. Antara lain tampak Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi.

Orasi para tokoh buruh diatas dipandu oleh Muhamad Sidarta, yang selama ini dikenal publik sebagai Che Guevara dari Tanah Pasundan yang jago orasi dan mobilisasi massa.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto dalam orasinya secara gamblang melaporkan kepada massa buruh terkait dengan negosiasi dengan berbagai pihak, khususnya kepada Gubernur Ridwan Kamil. Tak peduli hingga larut malam Roy Jinto bersama tim gigih melakukan negosiasi terkait nasib pekerja, khususnya terkait pengupahan.

Menurut Roy, huruf D diktum 7 dalam SK UMK 2020 memberikan peluang kepada perusahaan khususnya industri padat karya untuk melemahkan buruh.

Bunyi dari huruf D diktum ketujuh dalam SK tersebut menyatakan, “dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat”.

“Padahal kita ketahui penangguhan itu harus mendapat persetujuan gubernur sehingga ada perlakuan diskriminasi dari SK tersebut,” kata Roy.

Selain meminta penghapusan poin kontroversial, serikat buruh juga meminta Ridwan Kamil segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2020.

“Karena SK sudah keluar, selanjutnya ada UMSK. Kami meminta gubernur membuat surat yg ditunjukan kepada bupati/wali kota untuk merundingkan UMSK di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Roy.

 

Foto Totoksis/Reaktor

Aksi unjuk rasa ini juga tetap meminta agar pemerintah mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Roy menambahkan, serikat buruh sepakat untuk membatalkan mogok daerah tanggal 3 dan 4 Desember 2019.

“Bahwa Serikat Pekerja / Serikat Buruh sepakat untuk membentuk tim hukum untuk mengantisipasi apabila ada gugatan PTUN dari Apindo atau pihak lain yang mengajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk pembatalan Keputusan Gubernur tentang UMK di Jabar,” tegas Roy Jinto.

Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan mengeluarkan Kegub Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Keputusan tersebut ditandatangani Ridwan Kamil tertanggal 1 Desember 2019. Dia mengatakan, UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Foto Totoksis/Reaktor

Tidak Sinkron

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum didampngi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi menerima perwakilan pengunjuk rasa.

Dalam kesempatan ini Wakil Gubernur menyatakan bahwa masalah revisi UU Nomor 13/2003 dan pencabutan PP Nomor 78 tahun 2015 adalah domain dan wewenang pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemprov akan membuat surat untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.

Sedangkan terkait dengan masalah UMSK dan masalah huruf D diktum 7 dalam SK UMK 2020 akan dituntaskan pada hari Jumat 6 Desember 2019 dalam forum Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan 15 organisasi SP/SB yang eksis. Sehingga pada 1 Januari 2020 semua persoalan sudah harus tuntas. Terkait dengan UMSK Pemprov akan segera membuat SE kepada Bupati/Walikota terkait penentuan UMSK.

Namun, dalam kesempatan terpisah ada ketidak sinkronan antara hasil kesepakatan diatas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya tidak akan merevisi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

Meskipun ribuan Serikat pekerja atau buruh melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate menuntut gubernur untuk merevisi salah satu diktum yaitu diktum tujuh pada SK tersebut yang memberi celah untuk perusahaan padat karya tidak menerapkan UMK, Ridwan Kamil berkeras kepala, tak sudi merevisi diktum 7.

“Enggak mau revisi poin 7, cukup itu saja,” ujar Ridwan ketika ditemui di Pusdai, Jalan Supratman, Kota Bandung, Senin malam (2/12/2019), dikutip laman Pikiran Rakyat.

Untuk diketahui, poin ke tujuh pada SK Gubernur Jabar soal UMK 2020 membeberkan, Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubemur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
b. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020;
c. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat; dan
d. Dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Foto Totoksis/Reaktor

Benahi Mekanisme LKS Tripartit

Dalam orasinya tokoh buruh nasional Arif Minardi menekankan bahwa sebagai ketua LKS Tripartit daerah, mestinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa efektifkan peran LKS dengan cara mengadakan pertemuan rutin setidaknya 2 kali seminggu.

Hal itu penting karena 70 persen rakyat Jabar hidup dari upah sehingga LKS Tripartit mesti dimaksimalkan perannya.

Menurut Arif yang saat ini adalah calon kuat Ketua Umum Konfederasi SPSI, selama ini di Jabar belum sepenuhnya menjalankan mekanisme sesuai dengan makna dan semangat seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

“Jika memang benar Ridwan Kamil cinta kepada buruh, mengapa tidak diajak berkomunikasi secara efektif, toh saluran komunikasi itu tersedia didalam Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeprov), ujar Arif.

Apalagi lembaga tersebut diketuai oleh Gubernur langsung dan beranggotakan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah, seharusnya ketika terjadi permasalahan atau setidaknya untuk mencegah timbulnya permasalahan, sebagai Ketua LKS Tripartit Daerah dan Depeprov, Gubernur memusyawarahkan seluruh kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan di dalam lembaga tersebut, tidak mencari pembenaran melalui instagram atau melalui surat cinta.

Menurut Arif, harusnya lembaga tersebut dimaksimalkan fungsinya mengingat ada 19 juta buruh dan ribuan pengusaha di Jawa Barat, apa kesulitan pengusaha, apa harapan buruh, dimusyawarahkan dan dikaji secara ilmiah sehingga melahirkan kebijakan yang benar-benar bijaksana, adil, dan proporsional, berdasarkan data yang akurat dari BPS misalnya, bukan berdasarkan pemberitaan. Karena Gubernur mempunyai wewenang untuk mengakses data yang diperlukan.

Sebagai tokoh buruh yang sudah masuk dalam bursa kepemimpinan nasional, Arif Minardi memiliki visi untuk menjadikan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit bisa menjadi representasi hubungan industrial sesuai dengan tuntutan zaman.

Menurut Arif untuk itu dibutuhkan platform yang tepat agar LKS bisa berkembang dan mampu melakukan pelayanan secara baik pada dunia usaha maupun pekerja sesuai tuntutan perubahan global.Utamanya dalam era Industri 4.0.

Dengan platform baru tersebut kondisi rivalitas tajam yang saling berhadap-hadapan dalam tripartit selama ini diharapkan bisa berubah kearah peningkatan produktivitas, kualitas kerja, kompetensi dan daya saing pekerja. Yang pada gilirannya bisa mempercepat kesejahteran para pekerja.

Keberadaan platform bisa menunjang Sarana Hubungan Industrial yang terdiri Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga kerjasama Bipartit, dan Lembaga kerjasama Tripartit untuk mengatasi masalah yang timbul.

LKS Tripartit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

Pada prinsipnya LKS tripartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi. Selama ini LKS Tripartit belum efektif karena terus berkutat mencari bentuk tanpa disertai platform yang tepat.

Pemerintah perlu mendorong terwujudnya platform otentik yang khas ketenagakerjaan Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai macam aplikasi bidang ketenagakerjaan. Saatnya menyambut bangkitnya era platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Mengingat platform merupakan ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh yang dapat dengan cepat pada saat ini. (TS).*

 

Gubernur Jabar SK UMK 2020 Unjuk Rasa buruh di Gedung Sate

Related Post

Leave a reply