Di-PHK Sepihak, 121 Pekerja dan PUK SP LEM PT HIKARI Lakukan Perlawanan

355 views

Pengurus PUK SP LEM PT HIKARI melakukan perlawanan atas tindakan sewenang-wenang perusahaan memutuskan hubungan kerja 121 pekerja, dengan alasan yang tidak logis dan terkesan dibuat-buat. Tuntutan secara perdata akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan dilaporkan secara pidana ke kepolisian.

Reaktor. co.id – Sebanyak 121 orang pekerja PT HIKARI mengadukan nasibnya ke pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jakarta Barat (Jakbar) terkait tindakan sepihak perusahaan yang mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) mereka dengan alasan yang tidak logis.

Dalam audiensi dengan DPC FSP LEM SPSI Jakbar itu, Asrim Susanto selaku juru bicara 121 korban PHK mengemukakan kronologi fakta kejadian yang mereka alami. Asrim Susanto yang sehari-hari menjabat Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP LEM SPSI PT. HIKARI menuturkan, perselisihan terkait antara PT. HIKARI, yang beralamat Jl. Daan Mogot Gg. Macan No. 3 Jakbar dan korban PHK itu berawal dari keputusan perusahaan melalui  surat nomor : 015/HKR/XI/2018 tertanggal 26 November 2018.

Ketua PUK SP LEM SPSI PT HIKARI, Asrim Susanto

Surat itu menyatakan manajemen PT HIKARI akan melakukan PHK secara bertahap kepada pekerja. Yang menjadi alasan pihak perusahaan melakukan PHK secara bertahap, kata Asrim, adalah karena perusahaan tidak mendapatkan ijin industri (zonasi).

“Namun, tindakan PT HIKARI melakukan PHK secara bertahap atas dasar kemauan perusahaan dengan alasan perusahaan  tidak mendapatkan ijin industri atau zonasi justru bertolak belakang dengan fakta, sebab fakta di lapangan  perusahaan sampai saat ini masih melakukan aktivitas operasi dan aktivitas produksi,” ungkap Asrim.

“Sampai saat ini, PT. HIKARI malah tidak mampu membuktikan dan memberikan kepastian bahwa perusahaan akan berhenti berproduksi,” sambung Suyoto, Sekretaris PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI.

Tak berhenti sampai di situ, lanjut Suyoto, pada tanggal 15 Desember 2018, manajemen PT.HIKARI bahkan merumahkan 4 (empat ) orang Pengurus PUK SP LEM SPSI PT.HIKARI dan 29 pekerja melalui surat Nomor : 046/HKR/XII/2018.

“Keputusan manajamen perusahaan merumahkan 4 Pengurus PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI dan 29 pekerja itu tanpa terlebih dahulu melalui tahap perundingan dan pemberitahuan kepada PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI dan para pekerja bersangkutan,” cetus Suyoto lagi.

Dan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019, 4 Pengurus PUK SP LEM SPSI PT. HIKARI dan 29 pekerja yang dirumahkan itu sudah tidak lagi mendapatkan upah dari manajemen PT.HIKARI.

Pengurus PUK LEM PT HIKARI

Kembali ke Asrim, ia menggarisbawahi bahwa para pekerja PT. HIKARI lainnya, yang tidak terkena PHK sampai sekarang masih tetap melakukan aktivitas produksi seperti biasa.

Asrim mengaku pihaknya telah melakukan beberapa upaya penyelesaian sengketa secara Bipartit. Karena penyelesaiaan sengketa secara bipartit memang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).

Mengutip ketentuan Pasal 3 UUPPHI, Asrim mengatakan, perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Upaya-upaya penyelesaian secara bipartit yang telah kami lakukan di antaranya, kami selaku PUK SP LEM SPSI PT.HIKARI telah melayangkan surat ajakan perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk tahap bipartit kepada pihak perusahaan, namun faktanya pihak perusahaan tidak bersedia untuk berunding,” imbuhnya.

“Besok Kamis, kami berencana memasukkan tuntutan secara perdata ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dilanjutkan pada hari Senin, kami akan melaporkan secara pidana masalah ini ke pihak kepolisian karena sejak Februari perusahaan sudah tidak membayar upah,” tandas Asrim Susanto. (AF)*

asrim susanto bipartit phk sepihak PPHI PUK SP LEM PT HIKARI reaktor

Related Post

Leave a reply