Dewan Pengupahan DKI Jakarta Dikukuhkan Anies Baswedan

131 views

Pemprov DKI Jakarta sengaja menggelar acara pengukuhan Dewan Pengupahan itu sekaligus memberikan pesan kepada semua anggota bahwa peran mereka sangat penting dalam memberi rekomendasi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Reaktor.co.id – Gubernur DKI Anies Baswedan mengukuhkan 28 anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022.

“Sebuah kehormatan untuk pertama kalinya mengukuhkan sekaligus melantik anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022,” kata Anies lewat akun sosmednya.

Lebih lanjut Anies menyatakan bahwa Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pengusaha, pemerintah, pekerja, akademisi, dan peneliti dari Badan Pusat Statistik.

“Kami berharap Dewan Pengupahan ini akan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengupahan di DKI Jakarta.

Kita ingin Dewan Pengupahan menjadi tempat di mana berbagai faktor di dalam penentuan upah itu betul-betul dipertimbangkan dengan baik karena kebijakan apapun di Jakarta punya implikasi secara nasional. Selamat bertugas, mari berkolaborasi,” ujar Anies.

Gubernur mengatakan, hal itu menjadi momen bersejarah karena pertama kali anggota Dewan Pengupahan dikukuhkan melalui acara resmi.

“Selama ini tidak pernah dilakukan proses pengukuhan, hanya dapat surat tugas saja. Tapi tahun ini kami selenggarakan,” kata Anies di di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambi, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) siang.

Anies mengatakan, pemerintah sengaja menggelar acara pengukuhan itu sekaligus memberikan pesan kepada semua anggota bahwa peran mereka sangat penting dalam memberi rekomendasi nilai Upah Minimum Provinsi.
Apalagi keberadaan mereka terdiri dari berbagai unsur seperti pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, akademisi, peneliti dan sebagainya.

“Kami ingin Dewan Pengupahan bisa betul-betul mempertimbangkan penentuan upah dengan baik, karena di Jakarta punya implikasi nasional,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

KHL DKI Jakarta

Sebelumnya, Serikat Pekerja (SP) mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 Rp 4,6 Juta atau naik dari UMP 2019 Rp 3,9 juta.

Namun, jika mengikuti Surat Edaran Kemenaker nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, persentase kenaikan UMP sebesar 8,51% sehingga UMP DKI Jakarta dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,2 juta. UMP Jakarta merupakan terbesar di Indonesia.

Usulan SP soal UMP DKI Jakarta 2020 itu dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andri Yansyah.

“Jadi sidang tadi mengakomodir usulan-usulan dari pihak asosiasi atau pengusaha. Usulannya mereka menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah (Surat Edaran Kemenaker). Sedangkan usulan dari serikat (buruh) itu Rp 4,6 juta. Sedangkan kami mengacu kepada PP 78 (tahun 2015 tentang Pengupahan),” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dikatakan juga, Pemerintah DKI telah menghitung angka-angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Survei KHL dilakukan di 15 pasar yang ada di Jakarta.

“KHL kita setelah kita melakukan survei di 15 titik pasar tiga gelombang, berkisar di antara Rp 3,965 juta,” ucap Andri dilansir Antara. (TS).*

dewan pengupahan Gubernur Anis Baswedan

Related Post

Leave a reply