Demi Target 2 Triliun, Kemenkeu Bidik Pajak Bisnis Online di Media Sosial

51 views

Banyak pebisnis online beralih ke media sosial Facebook dan Instagram karena tidak kena pajak. Jualan di e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia kena pajak sejak April 2019.

bisnis online

Reaktor.co.id — Penerimaan negara dari pajak tahun 2020 ditargetkan Rp2.221,5 triliun. Salah satu upaya memenuhi target tersebut, Kementerian Keuangan membidik pajak bisnis online di media sosial.

Pemerintah juga akan mulai menarik pajak pedagang online di  e-commerce, seperti di Bukalapak dan Tokopedia.

Rencana penerapan pajak bagi pebisnis online ini dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Ya kalau lari ke sana (media sosial), ya saya lari juga ke sana,” kata Sri Mulyani dalam acara Gerakan Nasional 1000 Startup di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Menurut Sri Mulyani, penyetaraan e-commerce dengan media sosial itu penting.

“Bukan karena saya hobi memberi pajak, tapi asas keadilan bagi semua. Itu tujuan dari pemerintah,” imbuhnya seperti dilansir Kontan.

Pernyataan Menkeu sekaligus mementahkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menyatakan pemerintah tidak mengenakan pajak bagi pelaku bisnis di media sosial.

Ia mengatakan, peraturan mengenai e-commerce yang sedang disusun pemerintah tidak akan menjangkau transaksi via sosial media, seperti toko online di Facebook dan Instagram.

Rudiantara beralasan, perdagangan online di sosial media merupakan sektor informal sehingga tidak boleh diatur terlalu ketat.

“Bisnis itu harus dipermudah, bukan dipersulit. Istilahnya di kami light touch regulation. Startup aja nggak minta izin Kominfo, mereka cuma registrasi,” ujar Rudiantara usai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 hari kedua, Kamis (1/2/2018), dikutip CNBC Indonesia.

Menurut survei Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) tahun lalu, sekitar 59 persen penjual online di Indonesia kini menjajakan barangnya lewat media sosial Facebook dan Instagram. Hanya 16 persen di antaranya yang berdagang lewat e-commerce.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengeluarkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Saat itu, Ketua Umum iDEA, Ignasius Untung, menilai, ada PMK ini justru akan mengancam platform e-commerce lokal karena banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjual barang dagangannya melalui media sosial.

Kebanyakan pelaku UMKM menjual di media sosial lantaran aman, karena tidak dikenakan pajak.

“Dari studi idEA menemukan bahwa 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan di platform media sosial. Dan hanya 19 persen yang sudah menggunakan platform marketplace,” kata Untung dilansir Liputan6.

Untung mengatakan, secara otomatis pemberlakukan PMK 210 pada plaform marketplace akan mendorong pedagang untuk beralih berdagang melalui media sosial yang minim kontrol. Berbagai masalah termasuk penipuan dan perlindungan konsumen pun dikhawatirkan meningkat.

Belanja online sudah menjadi gaya hidup masyarakat era digital dewasa ini. Dengan menggunakan laptop atau smartphone yang tersambung ke internet, masyarakat dengan mudah bisa membeli baju, aksesori, gadget, makanan, atau bahkan tiket pesawat dan kereta api. Hal ini pun turut mendorong perkembangan bisnis online di e-commerce dan media sosial.

Sejak 1 Januari 2014, pemerintah menetapkan bahwa setiap pengusaha, termasuk pelaku e-commerce, dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun, wajib mengajuan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP kemudian wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksi.

Bagi pengusaha e-commerce dengan penghasilan hingga Rp4,8 miliar dalam setahun, selama ini ia dikenakan PPh final usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu 1% dari omzet.

Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) pada Januari 2018, sebagian besar e-commerce UMKM di Indonesia, atau sebanyak 43%, menawarkan barang dan jasa melalui Facebook. Sementara sebanyak 16% melalui marketplace atau pasar digital.

Sebanyak 11% berjualan melalui Facebook dan Instagram, 5% melalui Instagram saja, 7% melalui website, dan sisanya melalui peron yang lain.

Dirjen Bea dan Cukai, seperti dikutip detikFinance pada Februari 2018, menyatakan, pemerintah akan menerapkan pajak e-commerce secara bertahap, dimulai dari marketplace kemudian media sosial. Adapun sasaran dari pajak e-commerce ini ialah seluruh barang dan jasa yang ditransaksikan secara online, baik yang berwujud (tangible) atau yang tidak berwujud (intangible).*

 

Bisnis Online Ecommerce media sosial Pajak Online

Related Post

Leave a reply