Deklarasi Lodaya Tolak Omnibus Law yang Tabrak Res Publika

175 views

RUU Cipta Lapangan Kerja yang masuk klaster UU sapu jagat alias omnibus law sangat meresahkan kaum pekerja/buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat bersama Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menolak keras omnibus law cipta lapangan kerja karena esensinya merevisi pasal-pasal penting UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13/2003).

Reaktor.co.id – Bandung- Bertempat di Aula Serba Guna KSPSI Jalan Lodaya Kota Bandung pada 4 Januari 2020 diadakan rapat konsolidasi antara GEKANAS dengan seluruh unsur KSPSI Jabar.

Tampak hadir Ketua Umum DPP SPSI FSP TSK, FSP LEM, FSP KEP, FSP RTMM SPSI,FSPI, PPMI 98, Ketua DPC/PC KSPSI, FSP KAHUT , FSP TSK, FSP LEM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP KAHUT SPSI se Jawa Barat.

Buah pertemuan tersebut berupa Deklarasi Lodaya, berisi penolakan keras terhadap omnibus law tentang  RUU Cipta Lapangan Kerja yang merugikan kepentingan pekerja dan buruh Indonesia.

Selain itu para pimpinan Federasi SPSI di Jawa Barat meminta kepada para Ketum yang menjadi Presidium GEKANAS untuk segera mengundang seluruh pimpinan nasional serikat pekerja/buruh agar mengadakan aksi bersama menolak omnibus law.

Res Publika

Tokoh buruh nasional dan presidium GEKANAS Arif Minardi yang juga pakar hukum Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penyusunan omnibus law pada hakekatnya adalah menabrak nilai konstitusi negara yang telah digariskan para pendiri Republik Indonesia.

Masih sangat relevan pernyataan Bung Karno mengenai hal ikhwal didalam menyusun undang-undang atau peraturan pemerintah pada situasi saat ini. Yakni pentingnya mencari selamatnya seluruh rakyat dan bertindak menurut wet-wetnya rakyat itu sendiri.

Menurut Arif, Presiden RI pertama menegaskan bahwa hakekat penyusunan konstitusi negara haruslah dengan entry point Res Publika. Pemerintahan Jokowi yang selama ini mengklaim akan menjalankan ajaran Bung Karno dalam mengelola negara, seharusnya konsekuen memakai logika dari makna Res Publika tersebut.

Terkait dengan pembangunan dan kebijakan ekonomi dan sosial harusnya menjunjung tinggi Res Publika. Para pendiri bangsa telah menegaskan, Res Publika Indonesia adalah menempatkan kepentingan rakyat luas/publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan NKRI. Bukan malah menempatkan dan mengutamakan kepentingan asing dalam hal ini kaum kapitalis (investor) dalam bingkai undang-undang.

Pemerintah Jokowi sebaiknya bersikap bijak dengan tidak menyengsarakan kaum pekerja dilain pihak para investor asing selama ini telah diberikan segala-galanya. Bahkan karpet merah sudah digelar, sederet insentif sudah diberikan, pajak diperingan bahkan ada yang dihilangkan, perizinan dipangkas, faktor keamanan dijamin, aset BUMN dan pemerintah turut diberikan.

“Setelah semua diberikan kepada para investor dan pengusaha, sungguh keterlaluan jika mereka juga meminta agar hak-hak normatif dan kesejahteraan pekerja mesti didegradasi lewat UU sapu jagat yakni Cipta Lapangan Kerja. Menurut kalangan aktvis serikat pekerja/buruh istilah cipta lapangan kerja tersebut sangat klise. Istilah tersebut bagaikan bungkus yang tidak sesuai dengan isinya,” ujar Arif.

Sangat disesalkan jika RUU Cipta Lapangan Kerja justru mendegradasi atau menghilangkan pasal-pasal penting dalam UU Nomor 13/2003 terutama yag terkait dengan pengupahan, pesangon PHK, jam kerja/beban kerja, pekerja alih daya, dan pasal-pasal krusial lainnya.

Muhammad Sidarta

Muhammad Sidarta

Upah Tanggung Jawab Negara

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPD Jabar FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta menyatakan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini seluruh elemen serikat pekerja/buruh hendaknya tidak lagi memandangi organisasinya masing-masing, perlu persatuan dan aksi bersama agar kesengsaraan dan penderitaan akibat omnibus law tidak dirasakan hingga tujuh turunan.

Menurut Sidarta setelah usaha beberapa pihak untuk merevisi UU 13/2003 gagal dan usulan revisi tidak masuk dalam prolegnas lantas membuat siasat baru dengan tajuk yang seoah-olah istilahnya indah, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, namun isinya justru lebih sadis ketimbang revisi UU 13.

“Masalah upah tidak bisa diserahkan kepada pasar. Upah minimum merupakan tanggung jawab negara. Karena negara didirikan untuk melindungi dan mensejahterakan segenap rakyat, “ tegas Sidarta.

Sidarta mengingatkan agar pemerintah dan DPR menjunjung tinggi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya kata kuncinya agar sesuai adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan keadilan sosial. Semua itu harus menjadi pedoman dalam haal kebijakan dan aturan.

“Pemerintah jangan menelan mentah-mentah keinginan invetor dan pengusaha yang ingin agar ketentuan tentang pesangon dipangkas mejadi 3 kali seperti di luar negeri. Karena ketentuan selama ini sebesar 9 kali lebih tinggi. Hal ini sangat menyesatkan dan menampar akal sehat, karena gaji di luar negeri sudah sedemikian tinggi,” ujar Sidarta.

Sebagai gambaran para pekerja/ buruh pabrik di Amerika Serikat saat ini memperoleh upah 76 kali lebih besar dari yang diterima pekerja pabrik yang bekerja di Indonesia. Dalam empat tahun ke depan, rasio tersebut diproyeksikan mengecil, tetapi perbedaannya masih tetap mencolok, yakni 58 kali. Sebagaimana dikutip dari Bloomberg dari hasil kajian Economist Intelligence Unit.

Disebutkan bahwa gaji buruh di AS naik sebesar 12 persen pada 2019 menjadi rata-rata 42,82 dollar AS (Rp 556.000) per jam. Sementara itu, gaji karyawan pabrik di Indonesia hingga 2019, hanya mencapai sebesar 74 sen dollar AS (Rp 9.620). Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari karyawan negara lain, seperti China yang mencapai 4,79 dollar AS per jam, Vietnam 3,16 dollar AS per jam, dan Filipina 3,15 dollar AS per jam.

Tidak semua pekerjaan dapat diterapkan skema upah kerja per jam. Hal ini diutarakan peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nawawi.

“Jadi harus bikin negative dan positive list pekerjaan mana yang bisa dibayarkan per jam. Karena di luar negeri dibatasi dengan jenis pekerjaannya, tidak semua jenis pekerjaan. Jadi, perlu ada rincian lebih lanjut,” kata Nawawi, dilansir Kantor Berita Antara.

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi wacana perubahan sistem upah kerja menjadi per jam.

Menurut dia, di negara maju skema upah kerja per jam diberlakukan tapi tidak untuk semua jenis pekerjaan.

Skema tersebut menyasar pekerja-pekerja yang bersifat paruh waktu dengan fleksibilitas sangat tinggi untuk masuk ke dan keluar dari pekerjaan.

Nawawi mengatakan, skema upah kerja per jam ini tentunya tidak menyasar pekerja penuh waktu karena akan mengurangi pendapatan mereka, tapi menyasar mereka yang bekerja di bawah 35 jam kerja per minggu.

Jika skema upah kerja per jam diterapkan, maka harus dipastikan tidak ada kerancuan dalam pekerja mendapatkan upah yang berakibat berkurangnya pendapatan mereka ke depan.

Misalnya, pekerja yang bekerja di bagian cleaning service akan terkendala dampak pengurangan upah jika dibayar per jam.

Ini kan agak rancu ketika dia (orang yang bekerja di bagian cleaning service) dibayar per jam sementara pekerjaannya misalkan tidak memerlukan waktu sampai full time artinya pasti ada pengurangan,” tuturnya.

Menurut Nawawi, saat ini seharusnya bukan menyoal upah per jam atau per bulan tapi memperhatikan hal yang lebih penting yakni berkenaan dengan pelaksanaan di lapangan terkait penerapan upah minimum yang ada sehingga baik pengawasan maupun penegakan hukumnya harus diperkuat.

“Upah minimum per bulan saja masih banyak pelanggarannya dan masih belum cukup sekali ditindak. Terlepas dari ini (upah kerja per jam) masih wacana atau belum saya pikir yang penting entah itu upah minimum kerja ataupun seperti yang sekarang ada saya pikir yang perlu ditekankan sebenarnya pelaksanaan di lapangan seperti apa,” ujarnya.

Apalagi saat ini perbedaan upah minimum begitu besar antara provinsi yang satu dengan provinsi lain dan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, sehingga masih perlu pembenahan yang lebih baik ke depan. (TS).*

Deklarasi Lodaya res publika Upah tanggung jawab negara

Related Post

Leave a reply