Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Banyak Dihadiri Massa Buruh

512 views

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuntut agar pemerintah lebih bertanggung jawab mengatasi berbagai krisis yang sangat menyengsarakan rakyat.

Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi ( Foto istimewa )

Reaktor.co.id – Sejumlah tokoh publik berkumpul di Lapangan Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8), menjelang deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban. Kemudian hadir pula, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, dan Jumhur Hidayat. Selain itu, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga disebutkan hadir pada aksi pembacaan deklarasi ini.

Acara deklarasi tersebut juga banyak dihadiri oleh massa pekerja/buruh yang datang dari berbagai daerah.
Tampak antara lain massa pekerja/buruh dari Banten yang tergabung dalam KSPSI. Juga tampak satgas organisasi pekerja yang turut membantu kelancaran acara deklarasi.

 

Massa buruh dalam deklarasi KAMI ( Foto DPD KSPSI Banten )

Deklarasi KAMI menghasilkan 8 butir maklumat. Sayangnya butir-butit tersebut kurang lugas dan sangat normatif. Dinilai kurang memberikan tekanan kuat kepada pemerintahan yang kondisinya saat ini amburadul dan dan sarat penyelewengan.

Perlu tindak lanjut yang lebih konkrit setelah deklarasi ini. Jangan sampai setelah deklarasi eksistensinya hilang tertiup angin lalu.

Mengingat banyak kaum pekerja yang hadir, diharapkan kepada KAMI agar segera bergabung membantu organisasi pekerja/buruh yang kini tengah berjuang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan KAMI telah menyiapkan delapan tuntutan untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Delapan tuntutan itu diantaranya berisi butir keprihatinan terhadap kondisi negara, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, hingga sumber daya alam.

“Kami akan menjelaskan pada setiap sektor dari kehidupan nasional itu, apa yang kita nilai terjadi kerusakan penyimpangan dan penyelewengan, dan baru kemudian di bagian akhir kami mengajukan delapan tuntutan,” ujar Din dalam konferensi pers daring, Sabtu (15/8) lalu.

Din sendiri pernah mengumumkan keberadaan KAMI pada 2 Agustus lalu. Beberapa tokoh yang turut hadir pada acara yang digelar di suatu restoran di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan itu adalah Mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, MS Kaban, Jumhur Hidayat, hingga Sri Bintang Pamungkas.

 

Maklumat KAMI

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh- sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga- lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesian. (*)

Deklarasi KAMI

Related Post

Leave a reply