Deindustrialisasi : Dari Tekstil sampai Otomotif Terkena Dampak Pandemi

222 views

Sebagian sektor industri menghentikan produksi yang berakibat pengrumahan hingga PHK terhadap karyawan. Deindustrialisasi sudah di depan mata. Pemerintah harus berani banting setir untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar serta membatalkan rencana pindah ibukota negara yang menyedot anggaran besar. Proyek mercusuar seperti kereta cepat China yang tidak banyak menyentuh kepentingan rakyat luas selayaknya segera dihentikan. Selanjutnya dana untuk proyek mercusuar itu dialihkan untuk menyelamatkan industri nasional yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Ilustrasi deindustrialisasi akibat pandemi Covid-19

Reator.co.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hampir semua sektor industri terdampak oleh penyebaran wabah virus. Untuk itu, pemerintah perlu segera memberikan perhatian lebih agar industri tak bangkrut.

“Perlu perhatian lebih, di antaranya sektor otomotif, besi baja, pesawat terbang (maintenance, repair, overhaul— MRO), industri kereta api dan galangan kapal, industri semen, keramik, kaca, regulator, peralatan listrik dan kabel, industri elektronika dan peralatan-peralatan telekomunikasi, tekstil,” kata Agus kepada kalangan media dalam rapat kerja virtual bersama Komisi VI DPR-RI.

Beberapa sektor lainnya yang terdampak adalah industri petrokimia dan karet. Kendati demikian industri petrokimia saat ini mulai mengalihkan produksi ke produk yang paling dibutuhkan di kondisi pandemi virus seperti sekarang, yakni alat kesehatan. “Khusus untuk industri petrokimia, mengalihkan produksinya ke alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh kita semua untuk menangani wabah,” kata Agus.

Penyelamatan bangsa dari kondisi deindustrialisasi tidak hanya bisa diatasi dengan anggaran yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam Perpu itu pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi Covid-19 memaksa pembangunan nasional harus ditinjau lagi. Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang terglong mercusuar dan rencana pemindahan ibukota seharusnya dihentikan. Untuk selanjutnya dana itu dialihkan kepada sektor industri yang memiliki nilai tambah dan banyak menyerap tenaga kerja.

Indonesia saat ini sedang dirudung oleh permasalahan deindustrialisasi. Kondisi seperti ini tentu memerlukan perhatian pemerintah agar efek yang ditimbulkan tidak semakin katastropik dan membuat masyarakat kian gusar.

Deindustrialisasi merupakan negasi dari industrialisasi, yaitu penurunan peranan sektor industri manufaktur secara signifikan baik dalam kontribusi jumlah output maupun kontribusi jumlah pekerja dalam sebuah perekonomian. Menurut Jalilian dan Weiss (2000) pengertian deindustrialisasi adalah penurunan nilai tambah sektor manufaktur atau penurunan kontribusi sektor manufaktur dalam pendapatan nasional secara signifikan.

Stop Produksi Karena Covid-19

Industri otomotif termasuk motor dan mobil mulai limbung akibat dampak pandemi corona atau covid-19. Tak sedikit pabrik motor atau mobil yang menghentikan produksi sementara hingga beberapa pekan di April 2020 antara lain pabrik mobil Honda, Suzuki (motor dan mobil), Wuling, hingga Yamaha.

Namun, ada sebagian yang masih mempertahankan produksi, tapi hanya mengurangi produksi saja. Ini terjadi pada pabrik-pabrik mobil dan motor di bawah grup Astra antara lain Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan sepeda motor Astra Honda Motor (AHM).

Toyota, melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menegaskan tak menghentikan produksi. Sampai pekan lalu, produksi mobil merek Toyota yang dioperasikan oleh TMMIN masih norma”Belum sampai yang menyetop produksi,” kata Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN, Bob Azam, dikutip CNBC Indonesia.

Daihatsu melalui Astra Daihatsu Motor (ADM) juga masih tetap produksi, tapi tetap dengan jumlah terbatas.

“Kami memilih kerja dua hari sekali supaya karyawan tidak mudik. Kalau libur dua minggu (sekaligus) karyawan umumnya balik kampung. Kami mau mendukung pemerintah mengatur supaya karyawan tidak mudik,” kata Corporate Planning & Communications Director ADM Amelia Tjandra kepada CNBC Indonesia, pekan lalu.

Astra Honda Motor, produsen motor Honda juga mereka hanya melakukan perubahan sistem kerja, dan belum ada penghentian produksi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan memberi stimulus kepada industri otomotif. Industri ini diperkirakan turun 50 persen akibat berkurangnya permintaan mobil di pasar domestik dan ekspor. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) telah menyampaikan koreksi target penjualan di tahun 2020,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Putu Juli Ardika lewat keterangan tertulis kepada media.

Sebagai gambaran, selama Januari-Februari tahun 2020 ini saja, jumlah penjualan mobil terus menurun. Pada Januari 2020, penjualan sebesar 80,4 ribu unit atau turun sebesar 1,1 persen dari periode sebelumnya. Kemudian pada Februari 2020 penjualan mobil sebesar 79,5 ribu unit atau turun sebesar 3,1 persen dari periode sebelumnya.

Terganggunya industri otomotif, tentu akan berdampak pada perekonomian nasional. Industri otomotif memiliki kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) khususnya terhadap PDB nonmigas sebesar 3,98 persen pada 2019. Untuk itu, Putu menyampaikan bahwa Kemenperin telah mengusulkan pemberian stimulus fiskal, non-fiskal, dan moneter untuk pelaku industri otomotif nasional.

Untuk stimulus fiskal Kemenperin memberikan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25 selama enam bulan, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat selama enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 23/2020, serta memberikan pengurangan bea masuk impor.

Sementara stimulus non-fiskal diberikan dengan skema penyederhanaan atau pengurangan larangan dan atau pembatasan (lartas) ekspor dan impor untuk bahan baku, percepatan proses ekspor-impor untuk trader bereputasi, serta penyederhanaan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

Adapun stimulus moneter akan diberikan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Relaksasi Program Jaminan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek).

“Usulan Paket Stimulus Ekonomi untuk sektor industri, termasuk industri otomotif telah masuk ke dalam paket stimulus tahap pertama dan tahap kedua. Saat ini, usulan sedang dibahas guna kemungkinan pemberian stimulus baru,” kata Putu.

Terkait dengan stimulus tahap kedua, Kemenperin juga mengusulkan pembebasan bea masuk impor terhadap industri otomotif. Berdasarkan surat Menperin, sebanyak 593 pos tarif diberikan pembebasan impor yang terbagi dalam 27 kelompok sektor.

Adapun untuk sektor industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer diusulkan sebanyak 45 pos tarif dengan prognosa impor April hingga September 2020 sebesar 632.170 dolar Amerika Serikat (AS) dan potential lost negara sebesar Rp 924 miliar.

“Walaupun ada pabrikan otomotif yang terganggu produksinya akibat wabah, kami memastikan ketersediaan produk dan suku cadang kendaraan bermotor, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor,” kata Putu. (*)

deindustrialisasi akibat covid-19 stop produksi

Related Post

Leave a reply