Daftar Calon Pimpinan KPK, Dua Nama Dinilai Bermasalah

130 views

Pansel menentukan 10 nama calon pimpinan KPK dan menyerakannya kepada presiden. Salah satu nama yang dinilai bermasalah masuk dalam daftar.

Gedung KPK

Gedung KPK

Reaktor.co.id, Jakarta — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menentukan 10 nama capim KPK dalam rapat internal pansel. Ke-10 nama tersebut diseleksi dari 20 nama yang lolos seleksi sebelumnya.

Anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, rapat penentuan 10 nama capim digelar Senin (2/9/2019). Pada sore harinya, pansel menyerahkan nama 10 capim kepada Presiden Jokowi.

“Sepuluh nama kami serahkan kepada Presiden dan Presiden yang punya kewenangan untuk mengumumkan,” kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, pansel menerima masukan dari KPK, guru besar, ataupun pegiat antikorupsi mengenai kategori capim yang akan diputuskan. Hendardi menjamin capim KPK yang dipilih berintegritas.

“Semua masukan dari pihak mana pun, termasuk dari unsur-unsur KPK, akademisi, guru besar, LSM, dan lain-lain kami jadikan masukan dan pertimbangan,” katanya.

Kesepuluh nama yang lolos adalah:

1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019)
2. Firli Bahuri (Polri, Kapolda Sumatera Selatan)
3. I Nyoman Wara (auditor BPK)
4. Johanis Tanak (jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (advokat)
6. Luthfi K Jayadi (dosen)
7. Nawawi Pamolango (hakim Pengadilan Tinggi Bali)
8. Nurul Ghufron (dosen)
9. Roby Arya Brata (PNS Sekretaris Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

DPR wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden.

Kesepuluh nama capim KPK diserahkan kepada Jokowi sebelum disetor kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hasil akhir akan ditetapkan 5 nama untuk memimpin KPK di periode 2019-2023.

psikotes pansel KPK

Capim KPK Jalani Psikotes

Nama Bermasalah

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi berani menolak nama-nama capim yang diserahkan Pansel, jika nama-nama itu tidak punya integritas.

“Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak usul dari Pansel dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari Pansel Pimpinan KPK,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dikutip detik.com, Senin (2/9/2019).

Presiden Jokowi diminta merespons masukan dari kalangan masyarakat sipil terkait capim KPK yang teridentifikasi bermasalah. Presiden didesak untuk mencoret nama Capim yang dianggap bermasalah tersebut dari daftar bursa.

“Presiden Jokowi, coret Capim KPK bermasalah!” tegas Kurnia.

Kurnia mengatakan, proses pemilihan Capim KPK kali ini masih banyak menyisakan persoalan serius, mulai dari panitia seleksi (Pansel) hingga para Capim yang mendaftar.

Seperti dilansir laman Rakyat Merdeka Online, nama-nama Capim KPK yang dianggap pernah bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil yaitu Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri.

Koalisi menyebutkan, Antam diduga pernah mengintimidasi eks Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa, untuk bersaksi meringankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (saat ini Kepala BIN) yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada 2015–terkenal dengan kasus “Rekening Gendut”.

Irjen Firli yang merupakan eks Deputi Penindakan KPK diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah yang sedang dibidik KPK dalam sebuah kasus korupsi.

Firli pun dianggap melanggar kode etik KPK. Firli dinyatakan melanggar poin integritas yang melarang pegawai KPK karena mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang diketahui oleh penasihat atau pegawai terkait perkara sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas.

Presiden Tak Bisa Coret Capim KPK Bermasalah

Permintaan ICW agar Presiden mencoret nama yang bermasalah tidak bisa dipenuhi. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kepala negara tidak bisa begitu saja mencoret kandidat pimpinan lembaga antirasuah yang dipilih oleh Pansel KPK.

“Itu gak tepat dong [meminta Jokowi mencoret kandidat bermasalah capim KPK],” kata Moeldoko, Senin (2/9/2019).

“Orang Pansel integritasnya menurut saya gak perlu dipertanyakan. Ada pak Hendardi, Yenti, ada Indriyanto. Yang relatif jauh dari pemerintah,” jelasnya.

Moeldoko menilai, Pansel yang dipilih langsung oleh Jokowi memiiki independensi yang tinggi dan tidak mungkin memilih kandidat yang tidak kredibel. Menurutnya, tidak ada lagi hal yang perlu diributkan.

“Jadi ya percayakan pada itu. Toh itu juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, udah lah, percayakan kepada tim. Kalau diributkan terus gimana,” tegasnya dikutip CNBC Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menjelaskan bahwa presiden bisa digugat jika berani mencoret daftar capim pilihan pansel.

Pansel Capim KPK menyeleksi 376 pendaftar yang ingin menjadi komisioner KPK priode 2019 – 2023. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Pansel menetapkan 10 orang untuk diserahkan kepada Presiden dan DPR.*

 

Capim KPK Korupsi KPK

Related Post

Leave a reply