Curah Pemikiran, Pemberdayaan Pekerja Terkena PHK dan Penyelamatan Perusahaan

524 views

Refleksi Hari Buruh Sedunia 2020 :

Peringatan May Day tahun ini penuh keprihatinan, dimana kita seluruh bangsa Indonesia dan warga dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak terjadinya krisis multidimensi, yakni krisis kesehatan, ekonomi, hukum dan sosial terjadi secara simultan.

 

Reaktor.co.id – Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder dalam keterangan resminya, Kamis 9 April 2020, menyatakan bahwa sebanyak 81 persen tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona. Sementara 1,25 miliar pekerja di antaranya terancam kena PHK.

Di Indonesia, data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang telah dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat imbas pandemi Covid-19.

Optimasi Peran Negara

Pemerintah telah menyikapi kondisi ini sebagaimana kita ketahui melalui pemnberitaan media. Ada baiknya kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah ; pemerintah sejatinya tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah PHK ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, tantangan menghadapi pandemi ini tidaklah mudah. Harus dihadapi bersama-sama. “Mengajak kepada para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” ungkap Jokowi, Kamis (9/4/2020).

Demikian pula, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya.

Diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Masalahnya adalah, apakah pernyataan tersebut hanyalah basa-basi politik atau dapat diimplementasikan. Ajakan tersebut sebenarnya telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003.

Kondisi saat ini berpotensi memicu terjadinya perselisihan industrial. Apabila tidak piawai, semua akan berakhir di pengadilan yang membutuhkan waktu cukup lama. Padahal sekarang dibutuhkan waktu yang cepat, tepat dan cermat untuk segera menemukan solusinya.

Disinilah peran negara perlu dioptimalkan dalam melindungi para pekerjanya terutama dari pengusaha “nakal” yang memanfaatkan wabah Covid-19 ini. Pemerintah benar-benar diuji kredibilitas dan kreativitasnya dalam mengatasi ancaman PHK dan pembayaran THR.

Khusus THR, menurut ketentuan UU, wajib dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana fungsi pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai terjadi pemanfaatan situasi.

Dibutuhkan kejujuran seluruh pihak untuk menilai perusahaan yang dapat bertahan atau yang tidak dapat bertahan.

 

Urgensi Crisis Center

Mengatasi dampak krisis multidimensi yang sangat besar bahkan lebih besar dari Great Deppression tahun1930-an, membutuhkan penanganan yang tidak biasa.

Maka sebaiknya pemerintah membentuk board atau katakanlah semacam “Crisis Center” yang bertugas untuk menghadapi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan akibat terjadinya perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis keuangan.

Crisis Center beranggotakan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan ditambah dengan para pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi sesuai kebutuhan. Hal ini pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk tim solusi “Cicak vs Buaya” ketika terjadi krisis hukum.

Dalam tim ini dapat dibicarakan tentang seluruh kemampuan perusahaan baik yang mampu bertahan maupun yang tidak mampu bertahan. Bagaimana seluruh perusahaan dapat bahu-membahu mengatasi krisis yang sedang dan akan terjadi. Juga kemampuan keuangan negara dalam mengatasi dan mencari solusi.

Hari ini, yang harus dibicarakan bukan lagi sekedar mampu bertahan atau tidak mampu bertahan. Akan tetapi bagaimana menghadapi krisis dan keluar dari krisis secara bersama-sama sebagai suatu bangsa, “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”.

 

 

Pemberdayaan Pekerja Terkena PHK dan Penyelamatan Perusahaan

Konsepnya adalah bagaimana memberdayakan pekerja yang terkena PHK agar tetap produktif sekaligus menyelamatkan perusahaan-perusahaan. Misalnya membentuk sebuah institusi semacam koperasi.

Sebelum PHK terjadi, perusahaan yang masih memiliki finansial (walaupun sudah minim), dan bagi yang terkena PHK yang masih memiliki pesangon, begitupun yang masih bekerja yang sudah pasti mempunyai pendapatan, perusahaan besar yang masih mempunyai kemampuan finansial yang kuat dan masih mempunyai peluang usaha yang bagus, di tambah finansial dari APBN Pemerintah diwadahi dalam suatu institusi koperasi.

Kemudian dicarilah peluang-peluang usaha yang dapat saling menguntungkan seluruh stakeholder. Jadi prinsipnya saling menguntungkan, perusahaan yang mempunyai finansial kuatpun juga akan diuntungkan. Bukan memberikan semacam bantuan sosial tetapi berupa modal, karena yang tergabung baik besar ataupun kecil, semuanya mempunyai saham dalam institusi tersebut.

Ditambah finansial dari APBN akan semakin memudahkan program pemberdayaan pekerja terkena PHK dan diharapkan dapat menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang hampir kolaps.

Karena apabila masing-masing, yang PHK mencari usaha sendiri, perusahaan yang hampir kolaps dibiarkan, dapat dipastikan pesangon akan habis dan perusahaan menjadi bangkrut.

Mesti diantisipasi kondisi terburuk, jika wabah virus corona ini tidak jelas berakhirnya apalagi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, adalah ketahanan pangan. Orang yang mempunyai uang tetapi bahan pangan yang mau dibelinya tidak tersedia cukup, hartanya tidak ada gunanya.

Maka institusi koperasi yang dibentuk tersebut diatas, usahanya diarahkan untuk membantu ketahanan pangan. Usaha yang paling realistis untuk tujuan tersebut adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan.

Karena bekerjanya di ruang terbuka dan otomatis phisical distancing terpenuhi. Usaha yang kedua adalah usaha pengadaan alat-alat kesehatan seperti APD, ventilator dan sebagainya.

Usaha lain tetap dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia.
Harus diingat, bahwa setiap negara akan memikirkan dirinya masing-masing, sehingga ketahanan pangan adalah hal sangat vital, karena negara kita tidak bisa lagi menggantungkan harapan dan kebutuhan kepada negara lain.

Bahkan kita optimis bisa membantu negara-negara lain dalam hal program ketahanan pangan ini, karena negara kita mempunyai potensi sumber daya alam yang subur dan melimpah. Hanya saja selama ini tidak dimaksimalkan dan hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja.

Indonesia berpotensi untuk menjadi negara pengekspor pangan terbesar. Tidak boleh ada lahan tidur apalagi terlantar. Dan lahan yang sudah produktif jangan lagi dirubah menjadi perumahan, industri, terutama di daerah yang padat, diganti dengan apartemen yang terjangkau oleh semua penduduk terutama kalangan bawah.

“Didalam Kesulitan Ada Kemudahan”, dua kali Allah SWT memberikan harapan kepada umatnya ketika berada dalam kesulitan.

Bencana wabah virus corona ini harus diambil hikmahnya bagi bangsa Indonesia, yakni dengan memanfaatkan dan menggali sedalam-dalamnya seluruh potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Inilah saat yang tepat untuk memulai bahu-membahu bangkit dari keterpurukan akibat wabah ini.

Pertimbangan yang lain pembentukan Crisis Center adalah :

1. Koordinasi antar kementerian selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, malah mungkin bisa dibilang masih buruk.
2. Korupsi yang masih tinggi.
3. Efektifitas penggunaan APBN belum terwujud.
4. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 13/2003 dan mengkonkritkan ajakan Presiden dan Menaker tentang PHK sebagai upaya yang terakhir.

Jakarta 1 Mei 2020

Arif Minardi

Ketua Umum FSP LEM SPSI

 

May Day 2020 Pemberdayaan Pekerja Terkena PHK dan Penyelamatan Perusahaan

Related Post

Leave a reply