Cegah Truk ODOL, Pabrikan Sosialisasi ke Industri Karoseri dan Dealer

100 views

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mensosialisasikan ketentuan zero ODOL (over dimension over load). Pada tahun 2021 Indonesia harus bebas dari truk yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi (ukuran).

Reaktor.co.id- Persoalan truk dengan ukuran berlebih dan muatan melampaui kapasitas (over dimension over load/ODOL) menjadi perhatian serius Kemenhub.

Untuk mendukung program Kemenhub tersebut, beberapa pabrikan kendaraan mulai menekankan kepada mitranya terkait truk ODOL. Pabrikan Isuzu telah melakukan sosialiasi Zero ODOL. Disusul PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia juga menggelar sosialisasi kepada perusahaan karoseri dan dealer.

Sebanyak 50 perusahaan karoseri dan juga lebih dari 20 group dealer dari seluruh Indonesia hadir dalam acara tersebut. Mereka memperhatikan paparan yang disampaikan oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, kemenhub.

Jalan Tol Bebas Truk ODOL

Kemenhub menargetkan seluruh jalan tol di Indonesia harus bebas truk ODOL pada 2020 mendatang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, serta Korlantas Polri mengenai target tersebut.

Tidak hanya jalan tol yang akan bebas ODOL, infrastruktur penyeberangan juga akan memberlakukan bebas ODOL.

Mulai 1 Februari 2020, penyeberangan antara Pelabuhan Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung), serta Pelabuhan Ketapang (Jawa Timur) – Gilimanuk (Bali) akan menjadi wilayah yang bebas ODOL.

Dalam waktu dekat di jalan tol akan dipasangi alat pendeteksi dimensi dan alat penimbangan muatan truk. Untuk itu mulai sekarang bagi pemilik kendaraan yang dimensinya tak sesuai, harus segera menormalisasi kendaraannya. Yang masih over dimensi jangan masuk jalan tol.

Larangan juga berlaku untuk angkutan Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan (ASDP) lainnya.
Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemenhub Risal Wasal menyebutkan larangan tersebut diberlakukan sebab kendaraan dengan bermuatan berlebih membahayakan kapal karena berpotensi menyebabkan kecelakaan saat penyeberangan.

Truk ODOL yang diangkut kapal berpotensi menimbulkan bahaya karena mengurangi kinerja rem dan dapat menimbulkan patahnya water sprinkler. Untuk itu jalan tol harus terlebih dahulu bebas dari truk ODOL sehingga ketika sampai di pelabuhan semuanya merupakan mobil barang yang tak melebihi kapasitas.

Perlu meningkatkan pengawasan truk ODOL di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Mobil yang masuk jembatan tak akan dapat lolos begitu saja jika terbukti muatannya melebihi kapasitas baik dari segi berat maupun volume.

Di luar (jembatan timbang) akan memasang boneka angin untuk gantikan SDM (petugas), kami menambahkan teknologi. Di atas boneka itu ada dua CCTV. Jika dia tidak memasuki jembatan timbang, data akan dicatat. Data yang terekam tersebut akan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib agar dapat ditindak.

Dari awal tahun hingga 1 Oktober 2019 tercatat ada 1.847.654 truk dan mobil angkutan barang lainnya yang masuk Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). “Yang melanggar 724.246 kendaraan, yang tidak melanggar 1.123.408 kendaraan.

Adapaun kategori pelanggaran bagi kendaraan barang diantaranya adalah daya angkut (overload), over dimensi, tata cara muat, laik jalan, kelengkapan dokumen, dan kelas jalan. Sementara itu jenis penindakan diantaranya peringatan, tilang dan penindakan lainnya.

Adapun proses penilangan menggunakan sistem non tunai untuk mencegah praktik korupsi di jembatan timbang. Mekanisme Cashless jembatan timbang telah bekerjasama dengan Bank BRI.

Industri Karoseri

Zero ODOL ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya 2021 mendatang. Regulasi ini demi dihadirkan untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Pemerintah Indonesia menindak pelanggaran ODOL. Sanksinya berupa denda hingga hukuman pidana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 227.

Upaya ini perlu dilakukan mengingat banyak kerugian yang harus ditanggung, di antaranya merusak jalan dan jembatan, kecelakaan yang menelan korban jiwa, serta kemacetan yang berakibat pada penurunan produktivitas.

Perusahaan atau industri karoseri menjadi pihak yang paling berkepentingan, karena di sinilah kerangka badan kendaraan dibangun. Perusahaan karoseri dihimbau agar mematuhi regulasi yang berlaku, karena jika tak sesuai maka Pemerintah tak akan meloloskan berkas-berkas perijinan kendaraan seperti SKRB dan SRUT.

Regulasi tentang dimensi angkutan diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 Pasal 54 dan 55, serta Permen 33 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12. Adapun upaya pengawasan muatan barang dilakukan dengan mengawasi empat hal: pengawasan terhadap tata cara muat, daya angkut, dimensi kendaraan, serta kelengkapan administrasi mobil. (TS).*

industri karoseri truk ODOL

Related Post

Leave a reply