Cegah PHK Massal di PT Krakatau Steel

274 views

Reaktor.co.id – Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel Tbk (KS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Teknologi Cilegon, Selasa (2/7/2019).

Dalam aksinya, para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC) menolak tindakan pengrumahan dan rencana PHK masal dengan dalih restrukturisasi perusahaan. PHK massal merupakan preseden buruk bagi industri strategis yang didirikan oleh Presiden RI pertama Soekarno.

Aksi unjuk rasa menolak PHK di PT Krakatau Steel (foto istimewa)

Aksi unjuk rasa menolak PHK di PT Krakatau Steel (foto istimewa)

Menurut pengurus FSBC, sejak 1 Juni 2019 sudah ada sekitar 529 karyawan alih daya yang dirumahkan. Ironis, pabrik baja nasional yang selama ini merupakan BUMN yang tergolong strategis masih memiliki karyawan alih daya (outsourcing) dalam jumlah hingga ribuan.

Mestinya sebagai BUMN dan anak usahanya menurut peraturan tidak boleh memperlakukan status outsourcing bagi karyawan yang memiliki kompetensi inti perusahaan. Apalagi ada karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun tetapi masih berstatus alih daya.

Warisan Pendiri Bangsa

Sejarah mencatat Indonesia memiliki industri logam dasar yang dibangun sejak era Presiden Soekarno. Pendirian pabrik baja di Cilegon karena Bung Karno terinspirasi setelah berkunjung ke Uni Soviet, pada 1956. Ketika itu Bung Karno mengunjungi pabrik baja Uralmasj Sergo Ordjonikidze.

Saat itu Presiden Sukarno sempat berdiskusi dengan tokoh buruh terkemuka di pabrik itu, bernama Yakov Lipin. Tokoh buruh itu bersedia melatih rakyat Indonesia untuk mendirikan pabrik baja sendiri.

Anjuran Lipin disambut baik oleh Bung Karno. Sejak itu Bung Karno termotifasi agar bangsa Indonesia memiliki pabrik baja sendiri dengan volume produksi yang besar sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

 

Kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada 1956 (foto istimewa)

Kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada 1956 (foto istimewa)

Presiden Soekarno menugaskan Menteri Perindustrian dan Pertambangan, Chaerul Saleh bersama Djuanda dari Biro Perancang Negara (kini Bappenas) untuk menyusun cetak biru industri baja nasional.

Indonesia yang sedang membangun membutuhkan industri pengolahan bijih besi. Biro Perancang Negara menggandeng konsultan asing untuk merintis industri baja yang bernama Proyek Besi Baja Trikora.

Setelah studi kelayakan selesai disusun, Cilegon dipilih sebagai tempat pengolahan dan produksi hasil olahan bijih besi karena memiliki kelebihan seperti, lahan luas yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, terdapat sumber air yang melimpah, aksesnya yang terjangkau dari berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua melalui pelabuhan Merak.

Penandatanganan kerjasama pembangunan dengan Tjazpromexport (All Union Export-Import Corporation) dari Uni Soviet pada 7 Juni 1960 berlanjut dengan peletakan batu pertama pabrik baja pada 20 Mei 1962.

Restrukturisasi Tanpa PHK

Pemerintah harus menjamin bahwa langkah restrukturisasi usaha dilakukan tanpa disertai dengan PHK massal. Terlihat kondisi paradoks, pembangunan sederet infrastrukltur di Tanah Air akhir-akhir ini ternyata justru membuat industri baja nasional kian terpuruk usahanya.

Akibatnya masih sekitar 2.600 karyawan di bagian produksi baja PT KS yang ketar-ketir karena terancam giliran dirumahkan dan terkena PHK.

Kawasan pabrik PT Krakatau Steel ( Foto Humas PT KS)

Kawasan pabrik PT Krakatau Steel ( Foto Humas PT KS)

Masalah ketenagakerjaan di PT KS terlihat simpang siur dan belum dikoordinasikan antar kementerian secara intens.

Pihak Kementerian yang diwakili Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno berkilah bahwa tidak ada PHK di PT KS. “Nggak ada. PHK lho ya, kalau PHK nggak ada. Nggak mungkin lah,” kata Fajar kepada CNBC Indonesia di gedung DPR, Kamis (27/6).

Fajar berdalih bahwa pekerja yang belum diangkat tidak diteruskan pengangkatannya, atau saat habis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak diperpanjang lagi oleh pihak manajemen.

Sementara itu pihak serikat pekerja telah menerima salinan rencana PHK dari Surat Nomor 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturisasi Organisasi PT KS.

Pada surat per 29 Maret 2019 untuk para General Manager (GM) dan manager di lingkungan PT KS ini, tercantum jika tujuan dari restrukturisasi adalah mendukung program perusahaan untuk memperbaiki kinerja dan daya saing perusahaan.

Terdapat tujuh poin penting pada surat tersebut. Di antaranya bahwa jumlah organisasi PT KS hingga Maret 2019 sebanyak 2.624 posisi. Jumlah tenaga kerja 4.453 orang, 71 persen dari posisi organisasi.

Kemudian dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Direktorat SDM akan melakukan restrukturisasi organisasi alias perampingan jumlah karyawan di seluruh unit kerja PT KS secara bertahap, mulai 2019.

Rencana diatas langsung mendapat tanggapan keras dari Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC). Ketua FSBC Safrudin, menolak rencana tersebut. “PHK ini tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Jika restrukturisasi dilakukan untuk menyelamatkan keuangan, memangnya PT KS pailit. Kalau pailit mana surat keputusan pailitnya,” katanya seperti dilansir oleh Kabar Banten.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Silmy Karim mestinya berusaha sekuat tenaga agar PHK massal tidak terjadi demi untuk menjaga kompetensi SDM industri baja nasional agar tidak terjadi frustrasi sosial. Proses restrukturisasi baik dari sisi organisasi dan juga keuangan karena telah bertahun-tahun merugi dan dilanda utang sedapat mungkin menghindari PHK massal.

Pendapatan Menurun 

Secara teknis sebenarnya mutu logam produksi PT KS beberapa jenis diantaranya lebih bagus dibanding produk Cina. Namun selama lima tahun terakhir kondisi PT KS mengalami kesulitan keuangan dan kalah bersaing dengan baja impor.

Produk PT KS ( foto istimewa )

Produk PT KS ( foto istimewa )

Produk logam dan perkakas dari Cina kini merajalela di negeri ini. Apalagi dengan bea masuk impor hingga nol persen dan diberlakukannya ACFTA, maka industri dalam negeri banyak yang mengalami kebangkrutan.

Keruntuhan industri logam dan perkakas lokal sudah di depan mata. Ironisnya pembangunan infrastruktur yang membutuhkan bahan baku logam yang sangat besar, justru diimpor dari Cina. Karena skema pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari utang ternyata tidak disertai dengan penggunaan bahan baku lokal seluas-luasnya.

Menurut International Standard Industrial Classification (ISIC) industri logam dasar dan permesinan memiliki nilai tambah manufaktur yang tinggi jika diterapkan standarisasi dan peningkatan kapabilitas teknologi. Selain di negeri ini juga belum banyak dilakukan program standardisasi industri, pengembangan jaringan kalibrasi dan sertifikasi mutu produk industri.

PT KS sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di industri baja mengalami penurunan pendapatan sebesar 13,82 persen pada triwulan pertama 2019. Pada periode itu, KS mencatatkan pendapatan sebesar 419 juta dolar AS. Padahal periode yang sama tahun lalu, meraup pendapatan 486,2 juta dolar AS. (Totoksis)*.

 

PT Krakatau Steel Restrukturisasi Usaha

Related Post

Leave a reply