Buruh se-Jawa Barat Gelar Aksi Demo Besar-Besaran 2 Desember

75 views

demo buruh

Reaktor.co.id, Bandung — Seluruh elemen serikat pekerja dan buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (2/12/2019).

Akis unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 dengan Surat Keputusan (SK), bukan berdasarkan dengan Surat Edaran (SE) seperti yang saat ini dilakukan.

“Seluruh pimpinan serikat pekerja se-Jawa Barat telah melakukan rapat untuk membahas teknik lapangan. Kami semua sepakat melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 2 Desember 2019 di Gedung Sate, Bandung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad, Minggu (1/12/2019).

Ia mengungkapkan, jika dalam Aksi 212 atau 2 Desember 2019 ini Gubernur Jabar masih belum memenuhi tuntutan para buruh, maka pada 3 dan 4 Desember buruh akan melakukan aksi besar-besaran di semua kawasan industri di seluruh Jawa Barat.

“Istilahnya kami akan melakukan mogok daerah. Buruh keluar dari pabrik-pabrik tempatnya bekerja untuk menyampaikan protes,” tegasnya.

“Apa boleh buat. Daripada tahun depan upah kami tidak naik, karena penetapan UMK melalui surat edaran tidak berlaku mengikat,” lanjut Rosyad dilansir Liputan6.

Gubernur Jawa Barat dinilai kalangan buruh lebih mementingkan pengusaha daripada buruh.  Ridwan Kamil dinilai mengabaikan kepentingan pekerja yang juga memiliki hak untuk bisa hidup layak.

Ridwan Kamil alias Emil sendiri sudah memberikan penjelasan. Dalam akun instagamnya, Emil mengatakan dirinya melakukan itu guna mencegah perusahaan yang tak mampu menaikkan UMK sesuai ketentuan gulung tikar atau pindah ke daerah lain.

“Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps,” ujar Ridwan Kamil akun instagram miliknya yang diunggah Selasa (26/11/2019).

Tidak Akan Mengubah SE Jadi SK

Emil bergeming dengan desakan kaum buruh yang menuntut surat edaran UMK diubah menjadi surat keputusan.

Ia menegaskan, surat edaran bernomor 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Kota Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tetap diberlakukan. Surat edaran akan diberlakukan setidaknya selama tiga bulan pertama.

“Kalau kita melihat peraturan pemerintah, memang gubernur itu tidak wajib ya, yang wajib itu upah minimum provinsi, tapi bukan UMK,” katanya dilansir Galamedianews, Sabtu (30/11/2019).

Emil mengatakan, isi surat edaran yang diterbitkan sebenarnya sama dengan jika nantinya diubah dalam bentuk SK. Perbedaan hanya pada judul dari surat tersebut.

“Isi surat edaran itu 100 persen sama, semuanya sama yang membedakan hanya judul suratnya saja. Karena dianggap surat edaran itu tidak akan dipatuhi, jadi salah satu opsinya kita tes dulu selama tiga bulan,” katanya.

Tetap diberlakukannya surat edaran itu, tidak lepas dari komitmen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk taat. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan terhadap perusahaan yang membandel.

Emil mengatakan, alasan penerbitan surat edaran tidak lain untuk melindungi sejumlah sektor industri, terutama garmen. Terlebih beberapa perusahaan memilih pindah ke daerah lain karena tingginya UMK di Jabar.

“Tujuan surat edaran untuk melindungi garmen padat karya yang hampir 100 perusahaan sudah pindah ke Jawa Tengah,” ucapnya.*

 

Aksi Demonstrasi Demo Buruh UMK

Related Post

Leave a reply