Buruh: Kenaikan Harga BBM Akan Picu Inflasi dan PHK

12 views

Buruh menilai kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan PHK besar-besaran. Pihak pengusaha juga menyatakan tidak siap jika BBM naik sekarang.

Harga BBM Pertamax Naik Lagi

Reaktor.co.id — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memicu inflasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran karena biaya produksi akan naik.

Demikian dikemukakan Ketua Serikat Pekerja Jawa Timur, Jazuli, menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurutnya, massa buruh/pekerja dari sejumlah kota di Jawa Timur akan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (31/8).

Jazuli mengatakan, massa buruh berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi.

Mereka akan mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Jalan Frontage Ahmad Yani pukul 12.00 WIB untuk kemudian bergerak bersama ke Gedung Negara Grahadi.

“Tuntutan demo buruh kali ini yaitu, kami menolak dan mengecam rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM,” kata Jazuli.

Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5 persen.

“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang rencananya dipatok Rp.10.000, akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen, saat ini inflasi sudah 4,9 persen,” ucapnya.

Jazuli menyebut lonjakan inflasi bisa berdampak ke pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi sudah tiga tahun berturut-turut ini buruh pabrik tidak naik upah minimumnya.

“Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) akan membuat daya beli terpuruk anjlok hingga 50 persen lebih,” ujarnya.

Mereka khawatir, jika harga BBM naik, maka hal itu akan berdampak pada bengkaknya biaya produksi perusahaan. Buntutnya akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

“Harga BBM yang naik, juga akan membebani biaya produksi perusahaan, tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh,” ucap Jazuli.

Menurutnya, pemerintah juga tidak bisa membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain tanpa melihat income per kapitanya.

“Tidak tepat jika alasan kenaikan Pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel,” kata dia.

Ia menilai, ada sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, mereka akan sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Kami menyarankan agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi, karena orang kaya rata-rata tidak menggunakan mobil tua,” usulnya.

Pengusaha Tidak Siap

Kalangan pengusaha juga menyatakan tidak siap jika harga BBM dinaikkan sekarang ini karena waktunya tidak tepat.

“Yang jelas kalau ditanya kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dikutip Antara, Selasa (30/8).

Shinta memaparkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang terbilang baik dan kuat. Konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II tahun ini.

Namun, imbuhnya, pemerintah harus berhati-hati mengingat krisis global mengintai dengan lonjakan inflasi dan harga komoditas.

Meski tidak siap, pengusaha juga tidak bakal bisa berbuat banyak. Pengusaha hanya bisa menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) jika kenaikan harga BBM dilakukan tepat untuk menopang daya beli masyarakat.

“Bantuan sosial ini sangat dibutuhkan dengan kondisi di mana kita harus meningkatkan daya beli,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 16 juta pekerja.

BLT ekstra tersebut diberikan dari pengalihan subsidi BBM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada tiga bansos yang disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM.

BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu.

Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja.

“Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan,” imbuh Ani.

Ketiga, pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri akan menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan.

Total bansos Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga barang dan jasa. (CNN)

 

Demo BBM Harga BBM PHK

Related Post

  1. author

    […] Jakarta — Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar, serta Pertamax pada Sabtu, 3 September 2022. Pemerintahan […]

Leave a Reply