Buruh Jawa Timur Tolak RUU Omnibus Law

262 views

Ribuan buruh gabungan se-Jawa Timur Kamis (30/01) berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Provinsi Jatim) di Jl. Indrapura No.1 Krembangan Surabaya.

Massa gabungan terdiri dari beberapa elemen serikat buruh/pekerja yaitu, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Timur, dan DPD Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP KAHUTINDO) Jawa Timur.

Aksi unjuk rasa yang menuntut penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) cluster ketenagakerjaan dan penolakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disambut baik oleh komisi E DPRD Provinsi Jatim Hari Putri Lestari dan YP. Puspita Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Disnakertrans Provinsi Jatim. Sehingga penyampaian aspirasi buruh yang diwakili oleh Ali Muchsin (DPD FSP LEM SPSI Jatim), Akhmad Soim (KSBSI Jatim), Agus Salim (DPD SP KAHUTINDO Jatim) dan beberapa kader terbaik organisasi lainnya membuahkan hasil yang ditulis dan disampaikan berupa berita acara.

Akhmad Soim dalam penyampaian hasil pertemuan mengatakan bahwa kita menolak kenaikan BPJS Kesehatan, kalau tidak kita KSBSI, SP LEM SPSI, SP KAHUTINDO akan mengelola sendiri iuran BPJS Kesehatan sendiri.
“Terkait upah perjam kita juga menolak, karena bisa jadi buruh yang bekerja itu hanya 2 jam atau 3 jam, kecuali negara-negara maju yang upahnya 10 kali lipat”.

“Kemudian outsourcing harus ditertibkan, yang tidak berbadan hukum harus di cabut ijinnya termasuk koperasi dan yayasan” lanjut Soim.

Sedangkan Ali Muchsin menyampaikan banyak ditemukannya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. “Kami meminta agar DPRD sidak ke imigrasi maupun perusahaan yang ada TKA nya”.

Terakhir Hari Putri Lestari membacakan berita acara kesepakatan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat menyampaikan aspirasi terhadap sikap buruh Jawa Timur yang menolak Omnibus law cluster ketenagakerjaan, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga siap memfasilitasi ke pemerintah pusat yakni Menaker, Menkopolhukam dan DPR RI, menolak penyedia dan pemborong yang tidak berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), siap sidak ke imigrasi dan perusahaan pemakai TKA, menertibkan, mencabut ijin Kitas, dan rekomendasi deportasi TKA” pungkas anggota dewan dari fraksi PDIP yang biasa di panggil mbak Tari sekaligus mengakhiri aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai sampai sekitar jam 14.00, dan massa aksi berangsur meninggalkan jalan depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur kembali ke daerahnya masing-masing.

Sesuai dengan press release aksi tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan BPJS Kesehatan bahwa RUU Omnibus Law Cilaka cluster ketenagakerjaan berisi merubah dan mengganti ketentuan yang ada di UU Ketenagakerjaan 13/2003 yang tidak lebih baik diantaranya adalah, menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan buruh kontrak diperluas, masuknya TKA unskill, jaminan sosial tenaga kerja yang terancam hilang, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Ditambah lagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan menambah kesengsaraan dan beban yang lebih berat bagi rakyat.
(Kas)

Omnibus Law

Related Post

Leave a reply