Buruh dan Angkatan Kerja Diminta Tolak Omnibus Law

453 views

Omnibus Law

Reaktor.co.id, Jakarta — Kalangan pekerja/buruh dan angkatan kerja diserukan menolak rencana pemerintahan menyatukan sejumlah undang-undang atau Omnibus Law. Pasalnya, Omnibus Law merugikan pekerja.

Seruan itu dikemukakan politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, melalui pesan elektronik, Minggu (22/12/2019).

“Buruh dan angkatan kerja baru Indonesia harus tolak omnibus law yang terkait ketenagakerjaan,” kata Arief.

Omnibus law merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi – Ma’rif Amin yang disampaikan dalam pidato usai pelantikan pada 20 Oktober 2019.

Presiden Jokowi saat itu menyampaikan ingin menyederhanakan bahkan memotong segala bentuk kendala regulasi. Salah satu caranya dengan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut menurut Jokowi, akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja sekaligus. UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung diubah.

Menurut Arief, omnibus law dapat dianggap sebagai UU ‘sapu jagat’ yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU, seperti UU Ketenagakerjaan.

“Rencana penerapan omnibus law yang akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin terkait ketenagakerjaan hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia nantinya,” tegasnya.

Dia berpendapat, salah satu tujuan omnibus law adalah akan mempermudah penggunaan tenaga kerja asing untuk bisa berkerja di Indonesia. Artinya, angkatan kerja baru dan buruh yang sedang berkerja akan terancam tempat mencari nafkahnya.

“Pertama perusahaan perusahaan asing yang sudah settle di Indonesia akan banyak mengganti buruh-buruh Indonesia di perusahaannya dengan tenaga kerja asing yang punya skill sama dengan upah yang sama nantinya,” jelas Arief.

Kedua, masuknya investasi asing juga akan dibarengi dengan berdatangannya tenaga kerja luar yang akan digunakan oleh investor asing. Artinya, angkatan kerja baru akan kehilangan kesempatan kerja dengan masuknya investasi asing di Indonesia.

Dengan menerapkan UU Omnibus Law, lanjutnya, pemerintah juga akan mengubah aturan sanksi pidana kepada para pengusaha ‘nakal’. Sebagai gantinya, mereka hanya akan diberikan sanksi administrasi kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan.

Hal itu menurutnya akan sangat merugikan pekerja jika ada pelaku usaha asing atau lokal yang hanya modal nekat membuka usaha lalu kabur dan tidak membayar gaji buruh. Sebab, pengusaha bisa menutup usahanya dan tidak terkena hukuman pidana sehingga tak perlu membayar upah buruh.

“Karena itu saya mengajak para buruh, angkatan kerja baru yang baru lulus SMA dan universitas untuk menolak dan melawan omnibus law yang berhubungan dengan UU dan peraturan ketenagakerjaan karena akan merugikan masyarakat Indonesia,” pungkas Arief. (jpnn)

Omnibus Law

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja

Related Post

Leave a reply