Buldoser Asing yang Mencederai Ketenagakerjaan

313 views

Catatan Arif Minardi

Eksistensi Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Kepmenaker Nomor 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh TKA telah melukai tenaga kerja lokal.

Kedua peraturan itu bisa diibaratkan sebagai buldoser asing terhadap dunia ketenagakerjaan di Tanah Air. Tanggul yang selamai ini untuk mencegah banjir TKA kini sudah dijebol oleh buldoser.

Reaktor.co.id – Luka segenap serikat pekerja/buruh belum juga kering akibat keputusan Presiden yang telah menerbitkan Perpres 20/ 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasal-pasal dalam Perpres selain mencederai SDM nasional juga bertentangan dengan UU Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan.

Luka diatas semakin menganga ketika Menaker Hanif Dhakiri menerbitkan Kepmenaker 228/2019 yang telah ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2019.

Terlihat secara gamblang, baik Perpres 20/2018 maupun Kepmenaker 228/2019 tersebut pada prinsipnya sangat mempermudah izin bagi TKA untuk bekerja di Indonesia.

Kedua peraturan itu bisa diibartkan sebagai buldoser asing terhadap dunia ketenagakerjaan di Tanah Air. Tanggul yang selamai ini untuk mencegah banjir TKA kini sudah dijebol oleh buldoser. Semua pasal-pasal Perpres ibarat menggelar karpet merah bagi warga asing untuk bekerja mengeruk uang di Tanah Air.

 

Sarat Keganjilan

Disebutkan, penerbitan Kepmenaker 228/2019 “seolah-olah” dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Banyak keganjilan terkait keputusan menteri diatas, antaa lain jabatan Manajer Umum (General Manager/GM) disebutkan boleh diduduki oleh TKA. Keganjilan yang lain adalah terkait jabatan Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager) boleh diduduki oleh TKA. Sebagai contoh, untuk kategori usaha Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, jabatan Manajer Hubungan Industrial termasuk dalam Daftar lampiran.

Hal ini patut menjadi perhatian seksama mengingat umumnya,dalam proses hubungan industrial, ada kalanya dilakukan perundingan dalam penyelesaian perselisihan. Termasuk di dalamnya proses perundingan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini tekait erat dengan penentuan upah, jam kerja dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya.

Sudah terbayang, betapa krusialnya proses perundingan perselisihan antara pekerja atau serikat pekerja/buruh yang notabene warga negara asing (WNI) dan Manajer Hubungan Industrial yang jelas-jelas warga negara asing (WNA).

Khusus untuk kategori Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, untuk jabatan Manajer Hubungan Industrial yang ditempati TKA, ada keterangan tambahan : “hanya untuk investasi baru atau bagi perusahaan yang melakukan pengembangan industry/perluasan kapasitas paling sedikit 30% dari kapasitas terpasang dengan masa kerja dua tahun.

Untuk kategori Konstruksi misalnya, dalam Kepmenaker itu ditentukan terdapat 181 jabatan yang bisa diisi oleh Tenaga Kerja Asing, mulai dari Manajer, Ahli Geofisika, Ahli Geokimia, Ahli Tehnik hingga Arsitek, Tenaga Survei dan Topografer.

Dalam ketentuan sebelumnya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 247/MEN/X/2011, hanya terdapat 66 pos jabatan pekerja asing di bidang konstruksi.

Demikian juga dalam kategori Pendidikan, kini terdapat 143 jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pustakawan, Manajer Penerimaan Siswa, Dosen, Guru, hingga Instruktur Keterampilan.

Pada ketentuan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Kepmenakertrans 462 Tahun 2012 hanya terdapat 115 pos pekerjaan.

Sementara untuk jabatan pada industri kimia dan barang dari bahan kimia, dalam Kepmenaker in terdapat 33 jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Sebelumnya sesuai Kepmenakertrans Nomor 463 Tahun 2012 hanya terdapat 14 jabatan.

Disebutkan juga pada saat Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 ini berlaku, maka: a. Kepmenakertrans Nomor: 247/2011; b. Kepmenakertrans Nomor 462/2012; c. Kepmenakertrans Nomor 463/2012; d. Kepmenakertrans Nomor 463/2012; e. Kepmenakertrans Nomor 707/2012; dan sejumlah keputusan menteri yang mengatur jabatan-jabatan tertentu yang bisa diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ilustrasi TKA

Merugikan Generasi Mendatang

Perpres TKA sangat merugikan kaum pekerja anak negeri saat ini dan generasi mendatang. Beberapa pasalnya berpotensi merugikan pekerja Indonesia, yakni  :

1. Ketentuan tentang RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) dan izin amat sangat longgar, seenak udelnya pemberi kerja/pengusaha. Mestinya RPTKA harus dinilai oleh lembaga profesi,kampus dan lembaga yang selama ini bertugas melakukan audit teknologi yang terkait dengan pengembangan lapangan kerja bagi SDM lokal.

2. Kententuan tentang TKI Pendamping TKA juga sangat longgar dan tidak jelas/kabur kriterianya. Kewajiban alih teknologi dan alih keahlian tidak ada target dan ukurannya. Bagaimana mungkin TKA dari Cina yang selama ini notabene buruh kasar proyek infrastruktur bisa alih teknologi. Mestinya ada test khusus terhadap TKA untuk mengukur keahliannya.

3. Pasal ketentuan tentang pendidikan TKA dan TKI pendamping juga tidak jelas ukurannya. Ketentuan tentang sistem pengawasan dan pelaporan TKA sangat lemah. Pasal tentang sangsi sangat ringan.

4. Pihak SP/SB di Tanah Air secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU 13/ 2003 diwajibkan ada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tetapi dalam Perpres 20/2018 tersebut dibuat kelonggaran bagi beberapa jabatan yang tidak dibutuhkan PRTKA seperti jabatan komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. Pasal ini jelas bertentangan dengan UU. Mestinya pemerintah mematuhi Pasal 42 sampai 49 UU 13 / 2003.

5. Mestinya pembuatan Perpres melibatkan Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dan pihak pengusaha dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pembuatan Perpres ini terkesan tegesa-gesa dan mengandung sponsor asing, sehingga pasal-pasalnya tidak konsistensi, seperti misalnya Pasal 5 dan Pasal 11 ayat 2d yang terkait dengan pembuatan visa tinggal terbatas (vitas) yang bisa diurus di luar negeri, hal ini memberi celah TKA untuk bekerja dulu baru kapan-kapan mengurus izin kerja.

6. Keberadaan Pasal 6 ayat (1) berpotensi menutup ruang pekerja profesional Indonesia untuk menduduki jabatan di perusahaan karena TKA boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan.

7. Pasal 9 Perpres tersebut yang menyatakan pengesahan RPTKA adalah izin menggunakan TKA adalah sebuah kekeliruan karena RPTKA itu beda dengan izin TKA yang di Perpres 72 Tahun 2014 disebut Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Pepres 20 ini menghapuskan IMTA padahal rencana kerja dan izin adalah hal yng berbeda.

8. Terkait Pasal 10 Perpres 20/2018 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu izin lagi. Mereka kerja tanpa izin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100 US dolar per orang per bulan akan sirna.

9. Meskipun masih ada RPTKA dan IMTKA tetapi di Perpres 20/2018 ini IMTA hilang. Melanggar ketentuan UU 13 / 2003 yang menyatakan ada RPTKA dan IMTKA. Sekedar catatan RPTKA dan IMTKA itu beda dan diwajibkan ada di UU 13 / 2003. “Kehadiran Vitas dan Izin Tinggal Terbatas (Itas) di Pasal 17 membuka ruang TKA bekerja tanpa adanya pemberi kerja sehingga berpotensi TKA dipekerjakan oleh perseorangan. Padahal Pasal 42 ayat (2) UU 13 / 2003 melarang perseorangan mempekerjakan TKA.

10. Dengan adanya vitas yang menjadi pemberian Itas maka izin TKA dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Imigrasi, dan PNBP-nya masuk ke Kemkumham. Padahal di aturan UU 13 / 2003 yang memberikan izin TKA itu Kemenaker.Lalu masa izin vitas bisa sampai dua tahun. Kalau visa bekerja mestinya hanya 1 bulan.

Peraturan buldoser asing menibulkan paradoks. Karena selama ini perluasan lapangan kerja yang sering dinyatakan oleh pemerintah merupakan jenis profesi yang rentan dan kurang memiliki prospek dan daya saing global alias usang.

Perlu mengembangkan jenis profesi yang berdaya saing regional dan global. Pemerintah pusat dan daerah masih gagal mengembangkan portofolio profesi. Jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia dimasa depan belum dipersiapkan secara baik.

Harusnya secara tegas tidak boleh terjadi penyimpangan kompetensi TKA, sehingga jenis-jenis pekerjaan teknisi rendahan tida dicaplok oleh para TKA. Hal itu terlihat pada megaproyek infrastruktur ketenagalistrikan.

Hal serupa juga terjadi di proyek infrastruktur jalan tol, kereta cepat, bendungan, telekomunikasi dan transportasi. Ironisnya, peran tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam berbagai proyek infrastruktur hanya sebatas jenis pekerjaan kasar seperti sopir, satpam, cleaning service dan tenaga kasar non teknis lainnya. (*)

Rumah LEM, 6 September 2019
Arif Minardi

Pemimpin Umum Reaktor.co.id
Ketua Umum FSP LEM SPSI

Permenaker 228/2019 Perpres 20/2018 Tenaga Kerja Asing (TKA)

Related Post

Leave a reply