Bukan Penyebab Lesunya Investasi, Serikat Pekerja Tolak Revisi

273 views

Serikat pekerja menilai ambisi pengusaha untuk merevisi atau mempreteli pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan langkah mundur bangsa dan justru menimbulkan situasi nasional yang kontraproduktif. Serikat Pekerja kompak menolak revisi. Ambisi pengusaha itu menyebabkan hubungan industrial menjadi tidak konstruktif bahkan meruncingkan rivalitas antara buruh,pengusaha dan pemerintah.

Serikat pekerja merumuskan agenda aksi (foto sekretariat Gekanas)

Reaktor.co.id – Keinginan menggebu pihak pengusaha untuk merevisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menurut kalangan serikat pekerja merupakan salah wesel dan tuntutan itu hanyalah kambing hitam atas kondisi rendahnya investasi dan jebloknya ekspor nasional.

Para pekerja berpendapat yang bermasalah itu adalah kinerja bidang investasi dan perdagangan, jadi logikanya yang mesti direvisi atau dirombak itu mestinya terkait peraturan investasi/penanaman modal dan perdagangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, revisi UU nomor 13 tahun 2003 yang diajukan Apindo dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) merugikan buruh.

“Isi revisi UU yang diajukan oleh pemerintah itu merugikan kesejahteraan dan kepentingan serikat buruh,” jelas Said kepada detikFinance.

Said mengatakan, salah satu poin yang diajukan untuk revisi yakni nilai pesangon. Kemudian, pembebasan tenaga kerja outsourcing. Sebelumnya, penggunaan tenaga kerja outsourcing dibatasi hanya 5 jenis pekerjaan.Diusulkan penggunaan tenaga kerja outsourcing dibebaskan, tanpa pembatasan.

“Kan sekarang dibatasi, yang boleh menggunakan tenaga kerja outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan, yaitu driver, security, cleaning service, catering, dan jasa penunjang tenaga pertambangan dan perminyakan,” jelas Said.

Selanjutnya menurut dia adalah point terkait kenaikan upah minimum setiap tahun rencananya lewat revisi itu akan dibatasi menjadi dua tahun sekali, dan juga hak mogok dibatasi.

Arif Minardi ( foto istimewa)

Arif Minardi ( foto istimewa)

Investasi gagal buruh dijegal

Tokoh buruh nasional Arif Minardi menyatakan pemerintah hendaknya mawas diri terkait dengan masih rendahnya kinerja investasi dan neraca perdagangan nasional yang masih pincang.

“Jangan lantas investasi masih gagal buruh dijegal lewat revisi pasal-pasal UU Ketenagakerjaan,” ujar Arif.

Mantan anggota DPR RI Komisi IX itu menekankan bahwa sebetulnya para pengusaha atau investor selama lima tahun terakhir ini sudah sangat dimanjakan dengan berbagai paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

“Masih kurang apa lagi, para pengusaha itu sudah mendapat banyak insentif dan kemudahan berinvestasi, semua sudah diberikan oleh pemerintah, semua sudah dipermudah bahkan kewenangan pemerintah daerah terkait dunia usaha juga sudah banyak yang dipangkas,” ujar Arif.

Motor penggerak Gerakan Kesejahteraan Sosial (Gekanas) itu menegaskan bahwa sederet paket kebijakan ekonomi sudah diterbitkan. Antara lain mendorong investasi dengan cara menyederhanakan perijinan dan perbaikan pelayanan serta memberikan insentif pajak. Paket diatas semuanya demi investasi.

“Memang efektivitas paket diatas masih terkendala oleh kondisi yang kurang menggembirakan terkait dengan kemampuan daerah tentang investasi. Mestinya hal itu diatasi dengan jalan menerapkan bermacam inovasi sistem pelayanan investor, bukan malah menjadikan faktor buruh sebagai kambing hitam” ujar Arif.

ilustrasi penanaman modal (ist)

Arif berpendapat hingga kini belum adanya transformasi dan difusi inovasi yang baik terkait dengan peningkatan investasi daerah secara sistemik. Yang mencakup perumusan kebijakan investasi yang berdaya saing, penyusunan master-plan investasi, pengembangan sistem informasi investasi, dan pengembangan partnership.

Hal-hal diatas belum dikembangkan secara progresif oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, implementasi UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, memang telah ditunjang oleh Perda untuk membangun Sistem PTSP berbasis teknologi informasi.

Sayangnya peran TIK dalam usaha investasi daerah baru sebatas tools, belum menjadi enabler dan transformer. Sebagai catatan, Keterlibatan TIK dalam bidang investasi daerah bisa dikategorikan menjadi tiga hal, yakni sebagai tools, enabler, dan transformer.

Menurut Arif, keterlibatan sebagai tools adalah berperan sebagai pendukung jalannya organisasi dan komputerisasi dari back office.

Dalam konteks ini TIK masih sebatas pelengkap. Sedangkan sebagai enabler terwujud jika TIK sudah menjadi penggerak tahapan investasi daerah serta membuahkan efisiensi yang signifikan bagi organisasi. Sedangkan TIK sebagai transformer yaitu sebagai penentu arah transformasi organisasi menuju efektivitas investasi, reduksi biaya dan waktu secara signifikan dengan prinsip otomatisasi dan rekayasa ulang proses.

Haryadi Sukamdani (foto istimewa)

Dalih Pengusaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengatakan, seperti dilansir oleh Pikiran Rakyat (6/7) bahwa tenaga kerja merupakan sektor penting jika Presiden Joko Widodo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan data BPS, realisasi investasi 2013 mencapai Rp 398,6 triliun. Sementara, jumlah penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun mencapai 4.594 orang.

Pada 2018, realisasi investasi mencapai Rp 721,3 triliun. Namun, penyerapan tenaga kerja per investasi Rp 1 triliun hanya mencapai 1.331 orang.

Menurut Haryadi, salah satu upaya penyerapan tenaga kerja yang banyak adalah dengan menarik investor padat karya untuk masuk Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia seringkali kalah bersaing dalam investasi karena regulasi yang rumit. Selain itu, ongkos tenaga kerja Indonesia relatif mahal. Menurut Haryadi, pemerintah perlu membenahi peraturan upah tenaga kerja.

“Kalaupun ada pihak (pengurus serikat pekerja) yang bersuara lebih keras, dia representatif gak mewakili semua tenaga kerja. Karena dari 131 juta orang tenaga kerja, yang berserikat hanya 2,7 juta orang, “ujarnya. (Totoksis).*

 

investasi Revisi UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply