Bola Panas RUU Cilaka Ditangan DPR, “Bumi Gonjang Ganjing Langit Kerlap Kerlip”

238 views

Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diserahkan pemerintah kepada DPR. Setelah itu kondisi di lapangan bagaikan bumi gonjang ganjing langit kerlap kerlip. Dikalangan pekerja/buruh bak situasi awal terjadinya pertempuran sengit untuk mempertahankan hak dan masa depan kehidupan.

Penyerahan draf RUU Cilaka ( Foto istimewa )

Reaktor.co.id – Karena semua organisasi serikat pekerja/buruh yang jumlahnya jutaan bersiap melawan secara total lewat aksi unjuk rasa besar-besaran hingga mogok kerja nasional untuk menentang RUU tersebut.

Mereka berusaha mati-matian agar pihak DPR mendrop (mencabut dan tidak membahas) klaster ketiga omnibus law terkait ketenagakerjaan. Karena jelas-jelas klaster ketiga itu esensinya merevisi pasal-pasal yang selama ini dianggap amat penting dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003.

Bola pembahasan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law kini berada di tangan DPR. Pimpinan DPR telah menerima dua draf omnibus law, yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian, dari pemerintah pada Rabu (12/2/2020).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka) kepada Ketua DPR Puan Maharani, Rabu (12/2/2020). “Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa omnibus law Cilaka akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR,” kata Puan.

Puan menjelaskan, RUU Cilaka terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal. Ia mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cilaka akan melibatkan tujuh komisi di DPR.

Selanjutnya, draf dan surat presiden (surpres) yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.

Menteri kabinet terkait yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan gambaran yang seolah-olah memberi permen kepada publik. Seperti rencana pemberian  bonus semu bagi pekerja. Sedangkan pasal-pasal yang dapat menyengsarakan para pekerja ditutup rapat.

Tak pelak lagi, Kalangan pekerja/buruh langsung menentang keras penyerahan RUU Cilaka itu. Terlihat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada hari penyerahan itu ( 12/2) oleh beberapa elemen serikat pekerja/buruh.

Beberapa angota DPR tampak melakukan orasi di mobil komando para pengunjuk rasa.Antara lain Ribka Tjiptaning dari fraksi PDI Perjuangan. Yang selama ini sangat vokal membela kepentingan kaum buruh untuk menggapai kesejahteraan.

Para anggota DPR orasi dalam aksi unjuk rasa buruh menolak RUU Cilaka ( Foto Rumah Aspirasi RTP)

Dicatut

Sebanyak tiga organisasi serikat pekerja/buruh menyatakan nama organisasinya dicatut dalam tim pengkajian rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pengakuan itu bermula dari pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam mediasi dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2).

Setelah pengakuan itu, dua serikat buruh lainnya mengungkap hal yang sama. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan namanya dicatut dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020.

“Meski dalam SK tersebut terdapat penyebutan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam prosesnya,” kata Nining kepada CNNIndonesia.com lewat keterangan tertulis, Kamis (13/2).

Nining mengatakan beberapa kali diundang oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas RUU tersebut. Namun KASBI selalu menolak karena menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah sejak awal.

Dia juga menegaskan KASBI menolak pencatutan nama dalam tim tersebut. KASBI pun menolak terlibat karena menurut mereka tim itu tidak demokratis dan dipaksakan.

“Hari ini ada kegiatan yang dilakukan pihak pemerintah di Hotel Puri Denpasar. Kami akan menyampaikan sikap tegas kami, setelah itu kami walk out,” ucapnya.

Serikat buruh lainnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengatakan mereka tiba-tiba dimasukkan ke tim tersebut. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan pihaknya baru mendapat informasi pada Selasa (11/2).

KSPI menolak terlibat dalam tim tersebut. Selain karena pencatutan itu, KSPI juga menilai ada kejanggalan elemen buruh tiba-tiba dilibatkan setelah draf omnibus law rampung.

“Hal ini justru membuat KSPI curiga, jangan-jangan tim yang dibentuk sekadar formalitas. Seolah-olah kaum buruh sudah dilibatkan dan diajak bicara, tanpa ada perubahan yang berarti,” ucap Kahar kepada CNNIndonesia.com.

Meski melakukan penolakan, KSPI tetap akan mengawasi langkah pemerintah menyusun Omnibus Law. KSPI akan menyiapkan perlawanan jika beleid tersebut dipaksakan.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku tiba-tiba masuk tim pengkaji rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu ia ungkap saat mewakili buruh dalam mediasi dengan Komisi IX DPR RI.

“Tiba-tiba kemarin sore keluarlah SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba menjelang kami demo, dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam tim pengkajian dan berkomunikasi,” kata Andi dalam mediasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2). (TS).*

bumi gonjang ganjing langit kerlap kerlip draf RUU Cilaka diserahkan DPR

Related Post

Leave a reply