Beban Rakyat kian Berat, Komisi IX DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

36 views

Penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah pada rakyatnya. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah jangan memudahkan urusan dengan melempar beban berat kepada rakyat.

Netty Prasetiyani

Reaktor.co.id- Anggota Komisi IX Dapil Jabar Netty Prasetiyani menyebut langkah menaikkan iuran BPJS apalagi sampai 100 persen tidak sesuai dengan amanat DPR periode lalu yang menolaknya.

Alih-alih menjalankan amanat untuk membersihkan data kepesertaan dan mencari cara lain untuk menutup defisit BPJS, pemerintah justru menaikkan iuran yang merupakan jalan pintas semata.

“Kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat,” ucap Netty di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 31 Oktober 2019 dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah secara resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar 100 persen. Namun langkah yang tadinya ditujukan untuk mengurangi defisit BPJS ini dianggap tidak tepat oleh Komisi IX DPR RI.

Di hari kerja pertamanya, Senin, 4 November 2019, Komisi IX pun akan memanggil BPJS Kesehatan untuk membahas hal ini.

Netty mempertanyakan kemampuan BPJS untuk memastikan kalau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung negara disusun berdasarkan daftar yang tepat. Di sisi lain, BPJS pun perlu memastikan mereka yang menunggak punya kemampuan untuk membayar tunggakannya.

“Padahal penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah pada rakyatnya. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik,” ucap dia.

Netty menggarisbawahi pentingnya pemerintah membuat skala prioritas dan pentahapan dalam memandang masalah ini. Saat ini, kata Netty, yang paling darurat adalah bagaimana menyelamatkan hidup rumah sakit yang terancam berhenti akibat tunggakan BPJS. Dia juga mengingatkan tanggungjawab pemerintah akan hal mendasar dalam kesehatan yaitu perhatian yang lebih besar pada aspek promotif preventif dengan menggalakkan program hidup sehat.

“Jika rakyat terbiasa hidup sehat, maka ini akan menurunkan angka kesakitan khususnya penyakit kronis yang berbiaya tinggi (katastropis). Jadi uangnya jangan hanya dibelanjakan untuk kuratif saja,” ucap Netty yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini.

Meski demikian, Netty tak menampik kalau BPJS Kesehatan adalah badan yang baik dan oleh karena itu perlu diselamatkan. Harus ditegaskan pula, kalau orientasi BPJS Kesehatan adalah pelayanan, bukan membukukan profit. “Pengelolanya juga harus memiliki mind set sebagai pelayan, bukan eksekutif perusahaan. Ini yang harus dibenahi agar tidak terjadi fraud yang selama ini ditengarai juga menjadi penyebab BPJS tidak sehat secara keuangan,” ucap dia.

Pandangan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh. Politisi PKB ini menyesalkan keputusan pemerintah yang secara resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Nihayatul pun menyatakan DPR akan mendalami hal ini dan memanggil BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

“Sebenarnya bagaimana skema yang mereka diskusikan di internal BPJS, kenaikannya seperti apa, apakah kenaikannya itu sudah bisa menanggulangi yang selama ini kekurangan dananya sangat besar sekali,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPR juga akan mengkaji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal berimbas pada perbaikan fasilitas dan perbaikan pelayanan kesehatan yang diberikan. Sebab, menurut Nihayatul, DPR tak mau kenaikan iuran hanya untuk menutupi defisit keuangan lembaga tersebut. Nihayatul menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan seharusnya diimbangi dengan perbaikan pelayanan.

“Masyarakat sangat membutuhkan BPJS itu. Kita berharap BPJS ini stabil dan kita berharap periode 2019 – 2024 ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pelayanan BPJS ke depannya,” ucapnya. (PR).*

Komisi IX DPR Netty Prasetiyani

Related Post

Leave a reply