Bayar Kompensasi Mati Listrik Massal, PLN Siap Potong Gaji Pegawai, SP Menolak

145 views

PLN akan bertanggung jawab terkait padamnya listrik di sebagian wilayah Pulau Jawa. Dana sebesar Rp 865 miliar akan disiapkan dari pemotongan gaji 40 ribu karyawannya. Serikat Pekerja menolak.

Jaringan-Transmisi-PLN

Jaringan-Transmisi-PLN

Reaktor.co.id, Jakarta — PT PLN berencana memotong gaji pegawainya untuk membayar kompensasi kepada pelanggan akibat padamnya listrik secara massal di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu 4 Agustus lalu.

Pelanggan yang berhak menerima kompensasi 20 juta lebih. Nilanya juga terhitung besar, tembus Rp 800 miliar. Untuk menutup beban tersebut, PLN membuka opsi untuk mengurangi gaji pegawai.

Menrut Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Raharjo Abumanan, kompensasi yang dibayarkan PLN akan berpengaruh pada keuangan PLN. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen berencana mengurangi gaji pegawai.

“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” katanya di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Djoko menjelaskan, terdapat beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan ini yang bakal dikurangi.

“Di PLN itu kalau kerjanya enggak bagus potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih kalau enggak, enggak. Kaya gini (kejadian pemadaman masal) nih kemungkinan kena semua pegawai,” paparnya dikutip Antara.

Menurut Djoko, pemotongan gaji untuk membayar kompensasi akan diberlakukan ke seluruh pegawai PLN, termasuk jajaran direksi. Hal ini bentuk penghematan yang dilakukan perusahaan. “Kalau kayak gini nih kena semua pegawai‎,” tegas Djoko.

Djoko mengungkapkan, gaji yang dipotong merupakan tunjangan berdasarkan kinerja, bukan gaji dasar. “Namanya P2-nya diperhitungkan, jadi gini PLN ada tiga (jenis gaji), P1 gaji dasar, P2 kalau prestasi dikasih,‎” jelasnya.

Serikat Pekerja Menolak

Pihak Serikat Pekerja PT PLN menyaakan keberatan atas wacana pemotongan gaji tersebut. Menurut pekerja, lebih baik direksi mengikhlaskan gajinya sebagai bentuk tanggung jawab insiden tersebut.

“Dalam pemberian gaji ada prosedurnya. Jika saya jadi direksi maka tentu sebagai pemimpin perusahaan saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden tersebut,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Eko Sumantri, kepada detikFinance, Rabu (7/9/2019).

Menurutnya, pemotongan gaji juga berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Eko mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari manajemen soal pemotongan gaji karyawan tersebut. “Bisa saja pernyataan itu keluar karena direksi sedang panik atas kondisi ini,” katanya.

“Bahwasanya wacana ini kami belum sempat memberikan konfirmasi kepada yang membuat statement, karena memang belum ketemu. Mudah-mudahan saja cuma sekadar spontanitas yang lagi panik, salah sebut atau apa.”

Ia berharap, manajemen PLN tidak mengambil kebijakan yang justru menimbulkan masalah baru.

“Harapan saya itu tidak terjadi agar persoalan ini kita bisa menuntaskan persoalan blackout-nya, bukan dari mati lampu nambah lagi (masalah) ke dalam tambah luas,” ujarnya.

Eko mengatakan tidak akan buru-buru mengambil tindakan, seperti aksi turun ke jalan. Pihaknya akan memilih untuk membahasnya secara internal dan bertemu direksi untuk melakukan konfirmasi.

“Sudah pasti langkah-langkahnya kita akan menyikapi hal-hal tersebut, kita akan bahas secara internal. Mungkin, dalam waktu dekat akan ada pembahasan dululah pertemuan dengan direksi apakah betul wacana itu atau nggak,” katanya.

“Jangan sampai ketika hal terjadi malah melemahkan semangat orang bekerja, ujungnya padam lagi listriknya. Saya berharap nggak terjadi,” ujarnya.

Tanggung Jawab Direksi dan Menteri

Penolakan juga disuarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. “Kami tidak setuju pemotongan upah karyawan untuk ganti rugi akibat padamnya listrik kemarin,” kata Iqbal dikutip Liputan6.com.

Iqbal menilai, pemotongan upah akibat listrik padam melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut Iqbal, padamnya listrik di hampir semua daerah di Jawa kemarin bukan kesalahan karyawan. Tetapi yang harus bertanggung jawab adalah seluruh Direksi PLN dan Menteri terkait.

“Mereka harus mengundurkan diri untuk memperlihatkan jiwa ksatria. Jangan hanya berlindung di balik Presiden, karena permasalahan ini bukan hal teknis yang menjadi tanggung jawab Presiden,” tegasnya.

“Tidak hanya dipotong gajinya, tapi seluruh direksi direksi harus dipecat dan menteri terkait harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab,” lanjutnya.

Iqbal juga menekankan, ganti kerugian konsumen akibat listrik padam bisa dilakukan dengan membebaskan 100 persen biaya listrik konsumen dalam bulan berjalan. “Bukan dengan cara memotong gaji karyawan PLN,” ujarnya.

Kompensasi Cair September 2019

PT PLN memastikan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman listrik (blackout) mulai dilakukan awal September 2019.

Skema pemberian kompensasi ini mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Pelayanan.

PLN menyiapkan dana hingga Rp 839,88 miliar untuk ditebar kepada 21,9 juta pelanggan. Biaya ganti rugi dipastikan berasal dari dana operasional perusahaan.

“Insya Allah bulan September ini. Normalnya seharusnya Oktober. Tapi kami bisa dilakukan September awal,” kata Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono kepada JawaPos.com, Rabu (7/8/2019).*

 

blackout Gaji Pegawai PLN Listrik Mati Listrik Padam PLN

Related Post

Leave a reply