Banyak Polisi Jadi Pejabat Tinggi, Pengamat Pertanyakan Independensi Polri

63 views

jenderal polisi

Reaktor.co.id, Jakarta — Polisi menjadi andalan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan di periode kedua 2019-2014 bersama Wapres Ma’ruf Amin.

Sederet petinggi Polri mengisi berbagai jabatan menteri dan lembaga tinggi nomor satu di negeri ini. Terbaru adalah Komjen Pol. Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Sabtu (2/11/2019).

Eks petinggi Polri lainnya yang menduduki jabatan penting di negeri ini adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) dan Irjen Pol. Firli Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).

Sebelumnya, sejumlah jenderal polisi yang sudah menjadi pemimpin lembaga tinggi antara lain Komjen Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN), Komjen Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT), Komjen (Purn) Budi Waseso (Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik/Bulog).

Selain itu, Komjen Setyo Wasisto (Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian/Kemenperin), Irjen (Purn) Ronny Sompie (Dirjen Imigrasi), dan Jenderal (Purn) Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara/BIN).

Tak hanya itu, ada juga Irjen Pudji Hartanto (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan), Irjen Sugeng Priyanto (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja), Irjen Syahrul Mamma (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan).

Jenderal polisi yang menjabat duta besar juga ada, yakni Irjen Iza Fadri (Duta Besar RI untuk Myanmar) dan Irjen Amhar Azeth (Duta Besar RI untuk Moldova).

Petinggi Polri lain yang pernah menduduki jabatan tinggi pemerintahan antara lain Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menggantikan Asman Abnur pada Agustus 2018.

Independensi Polri Dipertanyakan

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, yang dilakukan Jokowi sangat berbeda dengan era Orde Baru yang lebih banyak memberikan jabatan strategis kepada anggota militer.

“Pengangkatan ini menunjukan Jokowi semakin memanjakan Polri,” kata Neta dalam keterangan persnya.

Sepintas, sikap Jokowi terlihat membuka kesempatan yang besar bagi perwira kepolisian, tetapi di balik itu akan muncul kecemburuan yang besar terhadap Polri.

“Muncul kesan rezim Jokowi tak ada bedanya dengan rezim orba Soeharto. Jika Soeharto memanjakan militer, sementara Jokowi memanjakan kepolisian,” jelasnya.

Sikap Jokowi yang memanjakan Polri ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi Korps Bhayangkara dalam jangka panjang.

“Sebab, dengan adanya pengangkatan Pati Polri untuk menjabat posisi strategis di pemerintahan, menunjukkan adanya kesan pemihakan Polri terhadap rezim pemerintahan,” tegas dia.

Padahal, posisi Polri dalam UU adalah sebagai Polisi Negara RI. Artinya, urai Neta, Polri harus senantiasa bisa menjaga independensinya, termasuk pada pemerintahan.

“Jika kesan pemihakan itu semakin mengental, saat rezim berganti ini tentu akan merugikan Polri di masa depan. Dampaknya profesionalisme dan independensi Polri akan terganggu.,” tambahnya.

Hal senada dikemukakan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

Menurutnya, pola pejabat tinggi negara diisi polisi baru terasa di era Presiden Jokowi. Ia menilai, pintu masuknya dari Budi Gunawan.

“Di era Jokowi, peran kepolisian ini lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Hal ini tak lepas dari peran Pak Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang berasal dari kepolisian,” ujar Bambang.

Budi Gunawan dikenal punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengantarkan Jokowi jadi presiden. Budi Gunawan adalah ajudan saat Mega menjadi wakil presiden hingga presiden.

Karpet merah Jokowi buat polisi, menurut Bambang, tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kekuatan partai politik yang mengusungnya. “Faktor BG dan PDI-P lah yang membuat Jokowi seolah lebih memprioritaskan kepolisian,” kata Bambang.

Politikus PKS Suhud Alynudin meminta Presiden Jokowi mewaspadai agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar-institusi seperti dengan TNI.

Suhud mengakui saat ini ada kesan banyak pejabat dari institusi Polri yang mengisi jabatan strategis negara. Oleh karena itu, sebaiknya Presiden Jokowi menjaga keseimbangan dalam pembagian jabatan untuk menghindari kecemburuan sosial antar-institusi.

“Memang ada kesan saat figur dari institusi kepolisian menempati jabatan-jabatan strategis dalam negara. Oleh karena itu, Presiden harus menjaga keseimbangannya agar tak menimbulkan kecemburuan institusi atau lembaga lain,” katanya.

Daftar Jenderal Polisi di Pemerintahan Jokowi

  1. Jenderal  (Purn) Tito Karnavian (Mendagri)
  2. Irjen Firli Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK)
  3. Komjen Mochamad Iriawan (Ketua Umum PSSI)
  4. Komjen Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN)
  5. Komjen Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT)
  6. Komjen (Purn) Budi Waseso (Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik/Bulog)
  7. Komjen Setyo Wasisto (Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian/Kemenperin)
  8. Irjen (Purn) Ronny Sompie (Dirjen Imigrasi)
  9. Jenderal (Purn) Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara/BIN).
  10. Irjen Pudji Hartanto (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan)
  11. Irjen Sugeng Priyanto (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja)
  12. Irjen Syahrul Mamma (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan)
  13. Irjen Iza Fadri (Duta Besar RI untuk Myanmar)
  14. Irjen Amhar Azeth (Duta Besar RI untuk Moldova).

Sumber: jpnn, detik, kompas, tribunnews

 

Independensi Polri Pejabat Tinggi Polisi

Related Post

Leave a reply