Baleg DPR Sahkan Jadwal Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Keberatan Buruh tak Digubris

662 views

“Hari ini puluhan ribu WA dan SMS yang dikirim ke nomor HP saya selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI dan terus bertambah terkait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Terutama dari kawan-kawan buruh, terimakasih telah mengingatkan saya dan pimpinan baleg yang lain. Seluruh harapan kawan-kawan buruh akan kami dengar dan perjuangkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja,” bunyi lini massa Instagram milik Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Supratman Andi Agtas (Foto istimewa)

Reaktor.co.id – Namun begitu tetap saja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan jadwal pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan pemerintah.

Keberatan dari segenap serikat pekerja/buruh dan elemen rakyat agar DPR tidak membahas RUU itu dalam kondisi wabah Corona ternyata tidak digubris oleh dewan. Dewan cenderung keras kepala, dan dari jadwal yang ada terkesan ngebut agar RUU “cilaka” itu bisa secepatnya disyahkan.

Ironisnya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan tidak ada target waktu penyelesaian RUU tersebut. “Semuanya akan fleksibel dan sesuai dengan tuntutan keinginan masyarakat, itu akan dibahas dengan hati-hati dan menampung seluruh aspirasi masyarakat,” kata Sipratman.

“Baleg tidak ada target penyelesaian UU, memang ada yang berkembang. Sesuai tatib, kan dua kali masa sidang. Tapi karena wabah Covid-19, maka kami enggak ada target seperti itu,” ujar Supratman usai menggelar pleno Baleg terkait pengesahan jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja (7/4/2020).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, dalam pleno tersebut juga telah menyepakati untuk mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah. Rapat kerja tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Ciptaker ini.

“Kami belum sampai pada pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang kami putuskan adalah akan undang pemerintah untuk raker dengan Baleg dalam rangka mendengarkan pendapat dari pemerintah terkait usulan pemerintah tentang RUU itu. Apakah ada perubahan atau ada pendapat lain dalam raker akan datang,” ujarnya.

Supratman juga menuturkan, setelah raker dilakukan, Baleg akan bentuk panitia kerja (Panja) beranggotakan 39 orang dari sembilan fraksi dan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Anggota Baleg. Kemudian setelah panja dibentuk, daftar inventarisasi masalah (DIM) bisa diserahkan.

“Namun tadi oleh semua fraksi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) boleh menyusul atau setelah mendengar masukan publik berdasarkan cluster yang akan dibahas,” ucap politisi dapil Sulawesi Tengah itu.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pembahasan DIM akan dimulai dari pembahasan klaster yang paling tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Dirinya juga memastikan Baleg melibatkan aspirasi publik seluas-luasnya. “Baleg akan dengarkan masukan dan dilakukan terbuka. Karena itu pembahasannya dilakukan hati-hati dan cermat dan dengar masukan masyarakat,” tukas Supratman. (*)

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas

Related Post

Leave a reply