Aturan Baru KHL Terbit Awal 2020, Penghapusan UMK dalam Kajian

496 views

KHL - Kebutuhan Hidup Layak

Reaktor.co.id, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, awal tahun depan akan ada peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) baru untuk menetapkan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, penentuan besaran KHL akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali, seperti yang diamanahkan dalam PP 78/2015 tentang pengupahan.

Ia menyebutkan, komponen KHL diantaranya adalah terkait kebutuhan pangan, transportasi, dan perumahan.

“Makanya sekarang dilakukan kajian tentang komponen dari KHL. Hasilnya sudah. Tinggal rekomendasinya ke bu menteri. Awal tahun 2020 harus udah keluar permen baru. Inilah yang bakal digunakan untuk menghitung kembali berapa kebutuhan hidup pekerja yang pas, yang riil di seluruh kab/kota,” ujar Dinar di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Selama ini dalam penentuan upah minimum, kalangan pekerja/buruh menuntut besaran upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah dan Pengusaha mengatakan, besaran upah minimum setiap tahunnya sudah berdasarkan pertimbangan KHL.

Dalam setiap penentuan besaran upah minimum ditentukan berdasarkan dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh. (Kontan)

Penghapusan UMK

Selain penetapan KHL yang baru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mewacanakan penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang saat ini masih dalam kajian.

“Masih kita kaji, untung ruginya hanya ada UMP gimana, ada UMK gimana,” kata Dinar.

Dinar mengatakan, UMK yang ada tidak boleh di bawah besaran upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan.

Ia tidak mempermasalahkan, jika suatu daerah tidak memiliki UMK. Yang terang, daerah itu harus menetapkan besaran upah sesuai UMP.

“Yang namanya UMK kan yang tahu kondisi daerah kan Bupati atau Walikota upahnya berdasarkan pengusulan dewan pengupahan kab/kota, bisa mengusulkan UMK yang lebih tinggi kepada Gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya, pengusaha menilai penetapan besaran upah akan lebih mudah jika hanya berdasarkan UMP saja. Akan tetapi, serikat buruh menolak adanya wacana tersebut karena dinilai merugikan buruh.*

KHL Penentu Upah Tenaga Kerja

KHL UMK UMP upah minimum

Related Post

Leave a reply