Atasi Kemiskinan Program BPNT Mulai Januari, Namun Buruh Tetap Gigit Jari

800 views

Catatan  Arif Minardi

Bangsa Indonesia belum juga menemukan metode yang tepat untuk mengatasi kemiskinan yang kondisinya kian laten. Program kemiskinan dari rezim ke rezim penguasa lain hanya bersifat eksesif, lewat berbagai program yang kurang sistemik dan hanya populis di media massa. Mulai Januari 2020 berlaku program andalan pemerintah Jokowi yang diklaim bakal bisa atasi kemiskinan, yakni program bantuan pangan non tunai (BPNT).

 

Reaktor.co.id – Pemerintah merubah sistem untuk menanggulani kemiskinan, yakni lewat Program BPNT. Namun buruh tetap gigt jari karena tidak tersentuh oleh program tersebut, dan juga sulit mendapatkan program yang sejenis.

Padahal kaum buruh sangat rentan dengan garis kemiskinan. Segmen buruh merupakan kantong-kantong kemiskinan. Buruh juga merupakan penyumbang angka kemiskinan karena rentan kehilangan penghasilan akibat PHK dan kenaikan harga.

Nasib buruh sejak berstatus lajang dengan masa kerja nol tahun hingga kepalanya dipenuhi dengan uban tetap saja terpuruk dan hanya menjadi tumbal atas nama pembangunan. Sederet dusta pembangunan sudah sangat akrab dimata dan telinga buruh. Berbagai program pembangunan yang bersifat populis bahkan jarang sekali menyentuh kehidupan kaum buruh.

Realisasi Kartu Sembako Murah

Langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan selalu berubah-ubah. Belum ada metode yang benar-benar pas untuk mengikis kemiskinan. Cara baru untuk mengatasi kemiskinan diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi jilid dua berupa bantuan intervensi kepada masyarakat miskin akan mulai disalurkan pada Januari 2020.

Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, di bulan januari Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan PKH yang nilainya sekitar 7 triliun rupiah dan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang nilainya sekitar 2 triliun rupiah.

Pogram Ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi di masyakarat di paling bawah sehingga Pemerintah tidak sekedar memberikan atau meluncurkan program bantuan sosial tetapi juga untuk mengajak masyakarat untuk meningkatkan konsumsi.

Pemerintah mengklaim ada peningkatan index BPNT dari yang sebelumnya sebesar 110 ribu rupiah menjadi 150 ribu rubiah per KPM (keluarga penerima manfaat) dimana selisih 40 ribu di rekomendasi oleh pemerintah untuk membeli tambahan seperti ikan, tahu-tempe dan kacang-kacangan.

Penambahan selisih 40 ribu rupiah merupakan realisasi dari janji Jokowi atas kartu sembako murah, namun Permerintah tidak akan meluncurkan kartu baru tersebut, hanya saja penambahan selisih itu akan dimasukan kedalam kartu BPNT yang sebelumnya sebesar  110 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per KPM diharapkan penambahan ini dapat memberikan kekuatan baru bagi masyakarat miskin.

Tiada Lagi Penyaluran Beras Langsung

Subsidi pangan bertajuk Raskin lalu berubah menjadi beras sejahtera (Rastra) telah beralih menjadi bantuan sosial berjuluk bantuan pangan nontunai (BPNT).

Itu berarti seluruh rumah tangga sasaran (RTS) penerima Rastra yang berjumlah 15,6 juta telah dialihkan sebagai penerima BNPT. Peralihan ini diiringi sejumlah perubahan, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Saat Rastra, tiap rumah tangga menerima beras 15 kg per bulan.

Untuk itu, Bulog bertugas melakukan pengadaan di hulu (dengan menyerap beras produksi petani domestik mengacu harga yang ditetapkan pemerintah), pengelolaan cadangan dan distribusi stok di tengah, serta penyaluran beras di hilir.

Setiap tahun Bulog diberikan target penyerapan produksi domestic sebagai bagian menjaga ketahanan pangan, terutama beras. Selama 15 tahun program terintegrasi hulutengah- hilir ini berlangsung, dengan sisi baik-buruknya. Di hulu, Rastra bisa dipandang sebagai indirect income transfer.

Dalam BPNT, tidak ada lagi penyaluran beras langsung. Sebaliknya, pemerintah mentransfer langsung uang bantuan 110 ribu rupiah perbulan ke rekening RTS berkartu debit.

Uang hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok, seperti beras, gula dan telur di outlet yang ditunjuk. Uang tak bisa dicairkan. Kalau uang tidak habis dibelanjakan pada bulan transfer, akan jadi tabungan. Penyedia beras di outlet bisa siapa saja, termasuk Bulog.

Dibandingkan Rastra, BPNT dianggap bisa meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, dan administrasi. Ketepatan kualitas, harga, dan jumlah tak lagi relevan karena RTS dapat memilih beras sendiri sesuai preferensi. Skema baru ini juga tidak mendistorsi pasar gabah/beras, dan rumah tangga miskin/ rentan tak perlu menyediakan uang Rp1.600/kg beras untuk menebus seperti pada Rastra.

Dana APBD pendamping dari kabupaten/kota seperti selama ini mengiringi Rastra dapat dihapus dan direalokasikan untuk yang lain. Peralihan ini berdampak pada dua hal. Pertama, Bulog kehilangan pasar tertawan (captive market) Rastra yang amat besar: 15,6 juta RTS. Lewat Rastra, selama ini Bulog bisa menyalurkan beras dalam setahun mencapai 3,4 juta ton.

Realitas Kemiskinan

Dari tahun 1970 hingga 1996 kemiskinan turun dari 60 % menjadi 11,30 % .Tahun 1997 sampai dengan 1999 ada gejolak dan transisi ke masa reformasi, sehingga kemiskinan naik dari 11,30 % menjadi 23,43 %.

Merujuk kepada data per 10 tahun, dari tahun 1970 hingga 1999 menunjukan fluktuasi data.
Pada tahun 1996 sebenarnya tingkat kemiskinan pernah tersisa 11,3 %, artinya apabila tidak ada gejolak pada tahun 1997-1998 tingkat kemiskinan relatif hampir sama dengan saat ini (tahun 2019) hanya selisih 1,88 %, hal ini berarti penanggulangan kemiskinan mundur 20 tahun.

Penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1980, yaitu 31,4 % atau rata-rata pertahun 3,14 %.

Data kemiskinan tiap masa jabatan presiden RI :

1. Periode Presiden Suharto, perhitungan data dari tahun 1970–1996, kemiskinan turun dari 60 % menjadi 17,47  % artinya turun 42,53 % atau rata-rata turun 1,64 % pertahun.

2. Periode Presiden BJ.Habibie tidak dihitung karena masa pemerintahanya singkat.

3. Periode Presiden Abdurahman Wahid / Megawati , perhitungan data tahun 2000–2004 turun dari 19,14 % menjadi 16,66 % artinya turun 2,48 % atau rata-rata pertahun turun 0,5 %.

4. Periode pertama Presiden SBY dari tahun 2005–2009, kemiskinan turun 1,82 % atau rata-rata 0,36 % pertahun. Periode kedua Presiden SBY dari tahun 2010–2014 kemiskinan turun 2,37 % atau rata-rata 0,47 %  pertahun.

5. Periode pertama Presiden Jokowi dari tahun 2015–2019 kemiskinan turun 1,80 % atau rata-rata 0,36 pertahun.

Data 20 tahun terkhir dari tahun 2000 sampai dengan 2019 prosentase kemiskinan dari 19,14 % menjadi 9,42 % artinya selama 20 tahun kemiskinan turun 9,72 %, sehingga rata-rata penurunan kemiskinan tiap tahunnya hanya 0,49 %.

Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 untuk Mengentaskan Kemiskinan hingga kini masih belum optimal.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut mendefinisikan kemiskinan. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 1 ayat (2) Perintah Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, dan ayat (2) menjelaskan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 6 Sasaran Penanganan Fakir Miskin adalah, perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
Pekerja atau buruh yang mestinya merupakan sasaran penanganan fakir miskin ironisnya justru kurang atau sama sekali tidak tersentuh program pengentasan kemiskinan dan program jaring pengaman sosial lainnya.

Nasib buruh sejak berstatus lajang dengan masa kerja nol tahun hingga kepalanya dipenuhi dengan uban tetap saja terpuruk dan menjadi tumbal pertumbuhan ekonomi.

Sederet dusta pembangunan sudah sangat akrab dimata dan telinga buruh. Berbagai program pembangunan yang bersifat populis bahkan jarang sekali menyentuh kehidupan kaum buruh. Seperti program beras miskin atau raskin. Begitu juga dengan program populis lainnya seperti program keluarga harapan (PKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu juga program-program seperti transportasi massal dan program lain yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).Mestinya pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memunculkan dusta pembangunan terhadap kaum buruh. Pemerintah harusnya berpikir keras untuk meringankan beban kaum buruh agar upah buruh tidak semakin tergerus habis untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, biaya perumahan dan biaya pendididkan.

Selama ini ada dana alokasi khusus sektor perhubungan kepada pemerintah daerah. Namun hal itu peruntukkannya tidak efektif dan salah sasaran. Sebaiknyaa alokasi semacam itu diberikan untuk pelayanan ransportasi kaum buruh. Oleh karena itu pelayanan angkutan buruh perlu segera dipadukan dengan menyempurnakan pelayanan transportasi massal. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 158 ayat 1 UU 22/2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan.

Untuk mewujudkan stimulus transportasi buruh adalah mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk transportasi perkotaan dalam konteks sistem transit untuk membantu melayani kaum buruh secara gratis. Selama ini kaum buruh cukup menderita karena tinggal berdesak-desakan dalam kamar kontrakan yang kumuh selepas mereka bekerja keras. Hingga kini mereka sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Melihat kondisi ini perlu pengadaan rumah bagi para pekerja dalam jumlah yang cukup dengan skema pembiayaan yang bisa digapai. Harapan para pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah harus segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. (*)

Rumah LEM, 8 Januari 2020
Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

bantuan pangan non tunai (BPNT) program atasi kemiskian

Related Post

Leave a reply