Arah Perjuangan Serikat Pekerja Pascapengesahan RUU Cipta Kerja

538 views

Catatan Arif Minardi

Suka atau tidak suka serikat pekerja/buruh akan dihadapkan kepada realitas bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja akan dipaksakana untuk disahkan. Dengan catatan ada beberapa varian, yakni disahkan tanpa klaster ketenagakerjaan. Atau disahkan dengan klaster ketenagakerjaan yang mengalami perubahan ala kadarnya terhadap pasal-pasal krusial yang selama ini dipersoalkan mati-matian oleh pekerja.

 

Reaktor.co.id – Tim RUU Cipta Kerja baik yang dibentuk oleh DPR RI maupun oleh Kemenaker, keduanya menyatakan telah selesai melakukan pembahasan dan masukan terhadap eksistensi draf klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Kondisi saat ini boleh dikatakan seperti menunggu Ibu Pertiwi yang tengah hamil tua. Menunggu kondisi bangsa yang sangat krusial dan penuh ketidakpastian sangatlah tidak enak bagi seluruh pihak.

Kondisi psikologis massa perlu dipersiapkan sebaik mungkin pascapengesahan omnibus law. Arah perjuangan serikat pekerja/buruh perlu ditata untuk menghadapi pengesahan omnibus law.

Kondisi organisasi serikat pekerja/buruh akan semakin “terpolarisasi” pascapengesahan. Para elit serikat pekerja tentunya sebagian merasa kecewa dan sebagian merasa cukup puas.

Apalagi publik telah melihat ada sebagian pengurus serikat pekerja/buruh yang dijadikan “stempel” oleh pemerintah untuk memuluskan pengesahan RUU.

Dikutip dari koran Pikiran Rakyat, bahwa Tim Tripartit Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bentukan pemerintah (Kemenaker) dan pengusaha mengklaim telah rampung membahas kluster ketenagakerjaan. Pemerintah segera menyerahkan rekomendasi tuntutan buruh dan daftar inventarisasi masalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

“Seluruh masukan dari tim tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR. Hasil rumusan penyempurnaan ini segera disampaikan ke DPR,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Jakarta.

Kawan seperjuangan Said Iqbal yang dikutip beberapa media massa menyatakan bahwa tim bersama DPR atau tim perumus memiliki posisi lebih kuat ketimbang tim teknis tripartite bentukan pemerintah bersama pengusaha.

Iqbal menilai tim teknis sekadar formalitas untuk menunjukkan buruh telah dilibatkan. Padahal faktanya, tidak ada hasil apa pun dari tim teknis.

“Ini [tim perumus] jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah diundang oleh pemerintah yang melibatkan beberapa serikat buruh juga, tetapi di sana hanya sebatas alat legitimasi atau maaf tanda petik stempel,” kata Said Iqbal kepada media massa baru-baru ini.

 

Arah perjuangan ke depan

Zaman terus bergerak. Pascapengesahan omnbus law perlu dihadapi dengan jiwa yang tegar dan arah perjuangan yang jelas dan tetap militan. Kita semua mensti lantang menyatakan “Selamat datang zaman baru yang penuh tatangan, sarat dengan vivere pericoloso, meminjam istilah Bung Karno.

Serikat bekerja segera memasuki “pertempuran” baru melawan rezim fleksibilitas. Namu begitu kondisi politik nasional menjelang kontestasi 2024 sangatlah dinamis dan akan memunculkan banyak kuda hitam sebagai kepemimpinan nasional. Dan kuda hitam itu bisa jadi akan membongkar total omnibus law yang sarat kepentingan asing itu.

Pascapengesahan omnibus law tentunya akan diakselerasi oleh pemerintah dan pengusaha untuk “mereset” ketenagakerjaan. Termasuk juga tatanan serikat pekerja/buruh yang berusaha dipinggirkan.

Dalam tingkat pabrik, hal ini semakin digencarkan, misalnya lewat kerja sama pemodal dan pemasok tenaga kerja. Buruh kontrak dipekerjakan lewat agen penyalur tenaga kerja, dan kewajiban perusahaan menjadi berkurang untuk memenuhi hak normatif buruh.

Buruh juga jadi punya dua majikan, dan sangat rentan mengalami eksploitasi dari kedua pihak (misalnya, sudah dapat upah rendah, tapi masih harus dipotong upahnya oleh agen penyalur). PHK sepihak, mempekerjakan buruh kontrak dalam sektor yang selama ini tidak boleh mempekerjakan buruh kontrak, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya jadi lebih mudah dilakukan.

Di Indonesia, konsep pasar kerja fleksibel baru benar-benar mewujud di tingkat nasional pada tahun 2003 ketika Bappenas mengeluarkan kertas kebijakan berjudul White Paper on Employment Friendly Labour Policy dengan dukungan Bank Dunia, IMF, dan CGI.

Di tingkat internasional, upaya untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja muncul lewat kesepakatan institusional, kertas kebijakan, dan berbagai indikator untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Misalnya, sejak dulu World Bank dan IMF tidak hanya melakukan kampanye untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja domestik, namun juga membuat fleksibilitas pasar kerja ini menjadi syarat bagi negara-negara yang meminjam uang mereka.

Inilah mengapa seluruh upaya untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja ini dinamakan rezim, bukan sekedar strategi. Karena dalam proses panjang peningkatan fleksibilitas pasar kerja ini, dibutuhkan seperangkat jalinan institusional dan regulasi yang secara sistematis dikembangkan oleh suatu aliansi sosial tertentu.

Mereka membutuhkan mekanisme kontrol dari tingkat pabrik, nasional hingga internasional, dan melibatkan aliansi dari berbagai pihak, dari pengusaha, agen pemasok tenaga kerja, ekonom, lembaga-lembaga akademisi, lembaga-lembaga negara yang membuat regulasi hingga aparat negara, lembaga dan asosiasi internasional, dan lain-lain.

Pasar kerja fleksibel juga melemahkan kekuatan serikat buruh. Fleksibilisasi ini di satu sisi memunculkan hierarki antar buruh tetap dan kontrak, dan mereka menjadi terpecah dan tak terorganisasi bersama. Buruh yang sudah mendapat kepastian kerja tidak kritis terhadap kondisi buruh lainnya, dan enggan menuntut perubahan karena ingin mengamankan posisi mereka sendiri.

Upaya buruh untuk menentang rezim fleksibilitas pernah terjadi di tingkat nasional muncul pada akhir 2005, ketika serikat mulai berkampanye melawan rencana pemerintah untuk lebih mendorong fleksibilitas dengan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Ratusan ribu buruh dari berbagai serikat melakukan aksi demonstrasi secara total hingga pagar DPR runtuh, hal itu untuk menolak rencana revisi tersebut. Demonstrasi besar ini akhirnya efektif, pemerintah kemudian menyatakan bahwa naskah revisi ditarik dan akan mengulang proses revisi dari awal.

 

 

Grand strategi serikat

Menghadapi rezim dan korporasi yang cenderung mendegradasi kesejahteraan pekerja dengan beleid omnibus law perlu grand strategi perjuangan. Apalagi berbarengan dengan itu serikat juga mengalami hambatan pandemi Covid-19 dan gelombang disrupsi teknologi, inovasi dan industri.

Oleh sebab itu perlu mitigasi dan penguatan kapasitas pekerja menghadapi ketiga tantangan diatas sekaligus.

Pengurus serikat pekerja/buruh berbagai tingkatan memerlukan grand strategi yang notabene adalah bagaimana cara kita “Memilih sumber daya terbaik dengan metode yang paling jitu/efektif sehingga mencapai target yang telah ditentukan”. Perlu merumuskan arah dan sasaran grand Strategi yang terdiri dari strategi-strategi yang ditempuh untuk menjalankan program prioritas hingga berhasil.

Strategi bisa dijalankan jika tersedia SDM serikat pekerja yang memiliki daya literasi (indeks literasi) yang baik/memadai. Serta didukung daya kreativitas, inovasi sosial dan langkah terobosan pengurus SP/SB.

Sebagai catatan indeks literasi bangsa Indonesia pada saat ini berada di papan bawah dibanding dengan negara lain. Padahal sejarah mencatat bahwa serikat pekerja atau serikat buruh pernah menjadi pabrik intelektual bangsa sebelum Indonesia Merdeka.

Pada saat itu buruh merupakan sumber daya unggul yang sangat dibutukan oleh seluruh partai politik pada zaman itu. Semua itu karena indeks literasi kaum buruh saat itu rata-rata jauh melampaui seluruh elemen bangsa.

Daya kritis dan kesadaran buruh pada saat itu mencapai kulminasi, hal itu bisa dibaca pada buku sejarah gerakan buruh yang ditulis oleh pakar dunia John Ingleson yang berjudul “Buruh, Serikat dan Politik”.

Dari buku ini kita juga mengetahui bahwa tradisi intelektual bangsa, daya kitis masyarakat, hingga cikal bakal media nasional (koran) semua lahir dari rahim serikat pekerja pada saat itu, tokoh pergerakan kemedekaan seperti Haji Agus Salim dan sederet lainnya adalah aktivis koran serikat pekerja yang pada saat itu pernah berjaya.

Sebelum Indonesia merdeka, pada era sekitar tahun 1930-an tingkat literasi kaum buruh di Indonesia justru pernah dalam tingkat yang tinggi. Hal itu ditandai dengan adanya media massa yakni tiga surat kabar terbesar yang dikelola sendiri oleh kaum buruh dan tokoh pergerakan bangsa yakni koran Moestika, Oetoesan Indonesia dan Soeara Oemoem.

Konten ketiga koran diatas selain menjadi senjata kaum buruh dalam hubungan kerja juga menjadi alat yang hebat untuk mendongkrak tingkat literasi kaum buruh. Tokoh pendongkrak literasi tersebut antara lain Haji Agus Salim, Surjopranoto, Sukiman, Muhamad Hatta.

Kini tantangan dan tekanan terhadap organisasi buruh semakin kompleks. Selain meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, organisasi buruh juga memiliki misi penting yakni meningkatkan literasi bagi buruh dan keluarganya.

Tingkat Literasi adalah salah satu faktor untuk menjadikan buruh mampu menempatkan dirinya bisa setara dengan pengusaha. Menurut UNESCO, definisi Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

Dengan tingkatan literasi yang meningkat buruh bisa membuat aksi lebih efektif. Meningkatkan kompetensi lebih cepat dan bisa bernegosiasi dengan piawai.

Agenda organisasi serikat pekerja membutuhkan daya literasi yang baik. Tanpa kemampuan literasi yang bagus dari pengurus organisasi buruh, maka setiap langkah perjuangannya sulit diviralkan dengan baik. Dengan kemampuan literasi yang bagus serikat pekerja bisa mengimbangi kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kaum buruh.

Dengan daya literasi yang bagus, buruh bisa membedah secara komprehensif kondisi perusahaan dan masalah kebangsaan yang terkait perburuhan.

 

 

Rekomendasi strategis

Perlu dua agenda penting menghadapi kondisi pascapengesahan omnibus law, yakni :

1.Memperkuat gerakan serikat lewat berbagai media massa dan sosial media yang menekankan keunggulan framing, semiotik dan daya wacana.

2.Merancang bentuk usaha bersama (koperasi) SP/SB dengan model usaha crowd workers dengan bantuan platform otentik Ketenagakerjaan

Memetik hikmah gerakan serikat dalam menentang omnibus law RUU Cipta Kerja selama ini perlu menekankan keunggulan framing, semiotik dan daya wacana.

Jika diakumulasikan jumlah total biaya aksi unjuk rasa buruh di seluruh tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini bisa mencapai triliun rupiah.

Ongkos total nasional ini bisa untuk membangun ribuan rumah buruh, rumah sakit buruh dan pemberian bea siswa kepada anak-anak buruh.

Sayangnya, aksi unjuk rasa buruh meskipun secara aksi massa turun ke jalan sudah masif, berjumlah besar dan sporadis, namun dalam hal perang wacana masif relatif lemah. Seringkali para pengurus serkat kesulitan membuat framing berita dan aksi demonya belum menekankan prinsip semiotik.

Manajemen komunikasi massa serikat perlu terus diperbaiki dengan penguatan daya literasi dan penetrasi media massa maupun medsos dengan berbagai cara.

Strategi besar kedua adalah merancang bentuk usaha bersama Serikat Pekerja (PT atau koperasi) dengan model usaha crowd workers dengan bantuan platform otentik ketenagakerjaan

Tentang perseroan atau bentuk usaha bersama atau dalam istilah saat ini disebut startup itu pada hakekatnya didirikan dengan semangat untuk memajukan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.

Fungsinya sebagai pembangkit daya solidaritas, kompetensi dan produktivitas yang membutuhkan media massa dengan prinsip ideagora. Istilah Yunani kuno itu punya visi sebagai pasar bagi ide, gagasan, inovasi, dan karya unik yang bermutu bagi kepentingan publik khususnya pekerja Indonesia.

Serikat mesti mulai bergerak menghimpun dan merancang startup (usaha rintisan) yang disertai dengan membangun platform yang terdiri dari aplikasi-aplikasi yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Rumah LEM, 1 September 2020

Arif Minardi.

 

Arah Perjuangan Serikat Pekerja Pascapengesahanan RUU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply