Apindo: UMP 2020 Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015

73 views

Gaji lulusan UI 8 Juta

Reaktor.co.id, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 diperkirakan masih akan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015, penetapan UMP itu dilakukan setiap tahun.

“Itu sudah kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja jadi untuk 2020 tetap mengacu pada formula itu dulu,” kata Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, jika ada revisi peraturan, maka pihaknya akan mencermati kembali struktur pengupahan itu. Kenaikan UMP dinilai bukan merupakan hal yang mudah bagi pengusaha apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang melesu.

“Walau belum resesi tapi kami mesti siap-siap itu. Kenaikan ini bukan hal mudah dan dari pekerja juga melihat itu, bukan hal mudah buat pengusaha tapi kami harus menghargai apa yang kami sepakati,” katanya.

Ia mendorong ada kesepakatan bilateral antara pemberi pekerja tertentu dengan pekerja apabila ada permasalahan. Untuk 2019, pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar delapan persen.

Kenaikan UMP itu menggunakan formula persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Jika kondisi itu sama diberlakukan pada 2020, Shinta mengaku kenaikan akan memberatkan pengusaha karena situasi ekonomi global yang melambat.

“Akan sangat keberatan tapi bagaimana pun harus ada dasar perhitungan. Makanya saya bilang, bagi perusahaan yang punya masalah ya dia harus bilateral dengan pekerjanya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memperkirakan upah buruh/pekerja tahun 2020 naik sekitar 8 persen dari upah yang berlaku saat ini.

Hanif menyebutkan, formula kenaikan upah buruh tahun depan akan mengikuti formula lama yang telah dirumuskan pemerintah, yaitu laju pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi.

Pertumbuhan ekonomi saat ini di kisaran 5 persen, dengan tingkat inflasi 3 persen, sehingga diperkirakan kenaian upah 8%.

Formula upah buruh tetap mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Selama ini, kami masih pakai UU dan PP yang sama, ya begitu. Sampai hari ini belum (ada perubahan formula) kecuali kalau nanti PP direvisi,” kata Hanif.*

 

UMK UMP UMSK UMSP Upah Buruh upah minimum upah pekerja

Related Post

Leave a reply