Antara Rakernas, Partai Buruh dan Haluan Negara

53 views

Organisasi pekerja atau buruh kini di persimpangan sejarah perjuangan. Kondisi politik bangsa saat ini sangat merugikan posisi kaum buruh. Organisasi pekerja dari tingkat pabrik hingga tingkat federasi dan konfederasi perlu banting setir menentukan arah baru perjuangan. Organisasi buruh kini tidak tepat lagi hanya berjuang terkait dengan hal-hal yang normatif saja. Keniscayaan, mesti berjuang totalitas dalam domain politik.

Rakernas I FSP LEM SPSI

Reaktor.co.id,- Dalam sejarah dunia tersirat antara buruh dan politik itu bagaikan sepasang kaki kuda, keduanya berderap tegap berpacu  menuju negeri harapan.

Di Indonesia organisasi buruh umurnya jauh lebih tua daripada partai politik. Bahkan super mentor partai politik pada era sebelum kemerdekaan adalah para tokoh buruh, karena lebih dahulu memiliki organisasi yang rapi dan media massa yang mengakar.

Perubahan adalah keniscayaan, jika tidak berubah akan dilindas oleh zaman. Untuk itu Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) ke-2 pada tanggal 21 -22 Oktober 2021 di Jakarta Timur. Rakernas II memiliki agenda yang sangat krusial yakni tekait dengan dampak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya tentang ketenagakerjaan dan turunannya. Yakni tentang PP Nomor 36 tentang Pengupahan yang cenderung menyengsarakan pekerja.

Isu penting lainnya yang sangat penting disikapi dalam Rakernas II adalah gugatan seru dari akar rumput buruh terkait dengan sikap dan kesaksian Ketua Umum KSPSI Yorris Raweyai yang mencederai perjuangan buruh dan sangat merugikan kaum pekerja terkait dengan persidangan di MK tentang gugatan UU Cipta Kerja.

Sikap Ketua Umum KSPSI yang telah berkhianat terhadap kaum buruh perlu disikapi secara tegas. Pengkhianatan dan sikap yang sangat tidak etis oleh ketum diatas juga mencuatkan aspirasi untuk mengganti kepengurusan atau mendirikan konfederasi baru yang lebih aspiratif, lebih bermartabat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Saat Rakernas I tahun 2019 Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi sudah memprediksi hal-hal diatas, masih hangat dalam sambutannya menyakinkan peserta Rakernas pertama bahwa kekuatan anggota bisa mewujudkan mimpi bersama yaitu kesejahtraan kaum buruh.

“Jangankan hanya ke ketua konfederasi, kita menjadi Presiden pun pasti bisa, dengan kekompakan buruh. Kita punya komunitas di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Arif saat itu.

Pengurus Partai Buruh Mendatangi Kemenkumham

Langkah awal Partai Buruh

Rakernas II FSP LEM SPSI juga diwarnai dengan euphoria sebagian organisasi serikat pekerja yang mendirikan partai buruh. Sebagai sesama pejuang kaum buruh pengurus FSP LEM SPSI turut mengucapkan selamat  kepada partai yang baru lahir itu.

Selain partai buruh, aspirasi politik kaum buruh bisa juga disalurkan kepada partai politik yang telah ada. Tentunya apirasi itu untuk partai politik yang sudah terbukti berjuang bersama buruh menentang UU Cipta Kerja.

Menurut pantauan Reaktor, langkah awal jajaran Partai Buruh adalah mendatangi kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham untuk menyerahkan dokumen terkait dengan perubahan mahkamah partai yang baru pasca Kongres yang digelar pada 4-5 Oktober 2021 lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nurzali menjelaskan, pihaknya datang ke Kemenkumham untuk menyerahkan dua dokumen yang pertama terkait dengan perubahan mahkamah partai. Sebelumnya kepengurusan mahkamah partai masih terdaftar sebagai Partai Buruh yang lama.

“Hari ini dalam rangka menyampaikan perubahan mahkamah partai pada kemenkumham. Menyampaikan perubahan mahkamah partai,” kata Ferri di kantor Kemenkumham, Kamis (14/10/2021).

Partai Buruh menyampaikan targetnya untuk lolos ke Parlemen lewat Pemilu 2024. Partai yang dikomandoi Said Iqbal tersebut memasang target 10 sampai 15 kursi di DPR RI serta 10 sampai 15 persen di DPRD.

“Target Partai Buruh adalah lolos Parliamentary Threshold jadi tidak usah terlalu muluk. Lolos parliamentary threshold 15 sampai 20 kursi di DPR,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya di Gedung FSPMI di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (8/10/2021).

Ilustrasi Haluan Negara

 

Haluan Negara Versi Buruh

Pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi saat ini mencuatkan pentingnya aktualisasi paham negara kesejahteraan (welfare state ) yang menjadi harapan para pendiri bangsa.

Namun bentuk negara kesejahteraan yang diidamkan oleh para pendiri bangsa masih sebatas bingkai. Untuk itu para tokoh organisasi buruh tingkat konfederasi maupun federasi, dan juga pengurus partai buruh perlu merancang haluan negara. Perlu merumuskan haluan negara versi buruh kemudian dikomunikasikan kepada rakyat luas.

Menurut Arif Minardi, kaum buruh mesti memiliki konsepsi haluan negara yang lebih membumi dan menuju kepada rute keadilan sosial. Jika tidak mampu merumuskan haluan negara yang bisa merebut hati rakyat, maka akan menjadi partai gurem.

Apalagi hingga saat ini semua partai politik yang memiliki wakil di parlemen memiliki sayap partai atau onderbow yang bergerak di bidang perburuhan.
“Modal perjuangan partai buruh tidak sekedar kemampuannya untuk menggalang massa. Modal pemikiran terkait dengan konsepsi haluan negara kesejahteraan perlu dirumuskan dan disosialisasikan kepada publik,’ ujar Arif.

Lebih Jauh Arif menyatakan bahwa militansi kaum buruh dalam berjuang perlu diisi dengan literasi dan pemikiran tentang peta jalan keadilan sosial dalam era disrupsi yang melanda dunia saat ini.

Tiada kata yang lebih indah dan dahsyat dalam platform organisasi buruh selain kata persatuan dan amanah. Dengan persatuan dan amanah niscaya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan persatuan, perjuangan tak bisa dikalahkan.

Dalam era transformasi digital mestinya partai buruh mampu membangun kekuatan politik jaringan secara efektif dan modern dengan biaya yang murah.

Meminjam teori manajemen dari Max De Pree bahwa tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas terkini secara tepat. Meskipun dunia sekarang ini dibanjiri oleh informasi, tetapi untuk mendefinisikan realitas terkini tidaklah mudah. Karena realitas itu membutuhkan matriks kompleks yang menekankan tradisi intelektual untuk memenangkan persaingan.

Dengan mata telanjang rakyat melihat bahwa kebanyakan tokoh parpol yang ada saat ini menjual kegenitan dan pesona yang dangkal. Akibatnya, dikemudian hari para konstituen akan menyesal karena sosok selebritis yang dipilih sebagai wakilnya ternyata kedodoran dalam mengartikulasikan aspirasi dan mengalami kebuntuan dalam mencipta solusi kebangsaan. Fenomena yang terjadi pada parpol itu jangan ditiru.

Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa reformasi pergerakan buruh kembali semarak setelah pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. 101 tentang kebebasan buruh untuk berserikat. Adanya ratifikasi tersebut memberikan angin segar bagi kaum buruh karena setiap buruh memiliki hak yang sama dan kebebasan untuk membentuk konfederasi, federasi ataupun serikat pekerja.

Namun hal diatas justru menjadi bumerang. Karena dengan banyaknya konfederasi /federasi maupun serikat maka terjadi banyak fragmentasi pemikiran dan perjuangan yang diusung. Akibatnya antar konfederasi/serikat pekerja menjadi tidak efektif dan bias disana-sini ketika menghadapi keputusan pengusaha maupun pemerintah.
Dalam konteks lain baik pengusaha maupun pemerintah juga bingung dalam menentukan konfederasi yang benar-benar merepresentasikan suara buruh.

Ilustrasi Kompas Menuju Keadilan Sosial

 

Kompas Jalan Keadilan

Organisasi buruh mesti memiliki konsepssi berupa lompatan hebat dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan hingga persoalan bangsa lainnya.

Untuk itulah organisasi buruh harus mampu menumuskan jalan keadilan sosial sesuai dengan kemajuan zaman. Mampu merumuskan haluan negara serta mampu berperan dalam hal politik anggaran. Buruh harus curah pikir dan menuntut sekuat tenaga supaya postur ABPN atau APBD betul-betul prorakyat.

Selain menjadi gudangnya pahlawan produktivitas, organisasi buruh harus mampu membuat lompatan yang bisa menjadi daya tarik investasi yang sehat (bukan investor hitam) serta mampu meraih atau mendatangkan kue globalisasi yang bertajuk outsourcing, incourcing dan bentuk-bentuk startup bisnis atau usaha rintisan.

Organisasi buruh harus memiliki langkah-langkah besar, cerdas dan inovatif. Buruh bukan identik lagi dengan sosok proletariat yang mengedepankan otot dan dengkul. Saatnya buruh mengasah akal budi dan kecerdasannya, sehingga tercipta nilai tambah (added values) yang tinggi pada diri dan organisasinya.

Akhir-akhir ini ada kegalauan para elit politik terkait tidak adanya rumusan haluan negara atau biasa disebut GBHN. Sejarah telah mengubur eksistensi GBHN. Kini tak kurang dari Ketua MPR, pimpinan parpol dan pimpinan kampus ingin agar GBHN dihidupkan kembali.

Namun demikian dalam persepsi rakyat GBHN memiliki cacat sejarah dan telah mencederai hati nurani. GBHN pada saat rezim orde baru tak ubahnya seperti sarang kecoa pembangunan. Hal itu Seperti tersirat dalam puisi karya WS Rendra yang sangat pas untuk menggambarkan glembuk atas nama pembangunan. Puisi Kecoa Pembangunan masih relevan hingga kini dan patut menjadi masukan berharga jika GBHN disusun kembali.

Melihat kondisi APBN dari tahun ketahun, buruh memandang perlu revolusi fiskal agar APBN dan kebijakan fiskal betul-betul bisa menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Revolusi fiskal terkait dengan tiga aspek, yakni revolusi penerimaan negara, alokasi dan efisiensi belanja secara ketat, serta manajemen pengelolaan APBN yang anti bocor. (*)

Haluan Negara Partai Buruh Rakernas FSP LEM SPSI

Related Post

Leave a Reply