Angka Kecelakaan Kerja Meningkat

142 views

Setahun BPJS Ketenagakerjaan rata-rata melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja. Dari kecelakaan ringan hingga yang berat dan menyebabkan kematian. Tempat kejadian kecelakaan kerja kebanyakan pada saat buruh sedang bekerja di pabrik. Sedangkan selebihnya merupakan kasus yang terjadi di luar pabrik, utamanya kecelakaan lalu lintas ketika buruh sedang menuju pabrik atau pulang kerja.

Reaktor.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyatakan pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp 1,2 triliun.

Terkait peristiwa kebakaran pabrik mancis di Binjai, Langkat, Sumut, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif mengeluarkan keterangan resminya. Bahwa pihaknya untuk sementara ini hanya akan memberikan santunan kepada satu orang korban musibah kebakaran pabrik korek api gas milik PT Kiat Unggul di Langkat, Sumatera Utara.

Menurut verifikasi pihak BPJS Ketenagakerjaan dari 27 korban hanya ada satu orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang diturunkan ke lapangan, menyatakan hanya satu orang pekerja atas nama Gusliana yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Binjai.

Mengenai PT Kiat Unggul, perusahaan ini hanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak Juni 2015 dengan jumlah pekerja sebanyak 27 orang. Namun belakangan setelah musibah diketahui, ternyata PT Kiat Unggul memiliki dua lokasi pabrik. Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk pabrik yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang sedangkan pekerja di Kabupaten Langkat belum terdaftar.

 

Ilustrasi penyerahan santunan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan (i)

Ilustrasi penyerahan santunan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan (i)

Peserta yang menjadi korban musibah kebakaran pabrik mancis dipastikan mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Gusliana, mandor yang bekerja di lokasi pabrik pada saat musibah terjadi, telah didaftarkan oleh PT Kiat Unggul sejak Oktober 2018 dengan upah Rp 2.938.525.

“Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp 150,4 Juta yang terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana,” ujar Krishna.

Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja diberikan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).  Namun demikian sampai saat ini menurut BPJS Ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan.

Perusahaan masih melakukan praktik pelanggaran yang di BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). PDS tersebut meliputi PDS upah, yakni upah yang dilaporkan oleh perusahaan belum upah yang diterima secara rutin oleh pekerja (take home pay). Kemudian ada juga PDS Tenaga Kerja, yakni belum keseluruhan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan. Serta PDS Program, yakni perusahaan yang hanya mengikuti sebagian program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Permenaker Tumpul

Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elekronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( FSP LEM SPSI ) Arif Minardi, penerapan Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan selama ini masih tumpul. Masih banyak pengelola industri atau pabrik yang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kondisinya tidak memenuhi sarat sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

“Padahal dengan permen itu sebetulnya pihak pengawas harus tajam saat menghadapi pengusaha di lapangan. Seperti tercantum dalam pasalnya yang mengizinkan pengawas ketenagakerjaan memasuki tempat kerja, tanpa pemberitahuan sekalipun,” ujar Arif Minardi.

Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi (ts)

Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi (ts)

Menurut Arif pengawas mestinya tidak boleh gentar saat mendatangi pabrik. Pengawas jangan terlalu mudah kompromi dengan pemilik usaha jika menemukan hal-hal yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja.

Mantan anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi masalah ketenagakerjaan itu menegaskan bahwa mandulnya pengawasan ketenagakerjaan di Tanah Air bertolak belakang dengan kondisi di berbagai negara yang menjalankan peraturan sangat ketat, tegas dan tidak pandang bulu.

Sebagai contoh pemerintah Brasil sangat ketat dalam mengawasi usaha kecil hingga korporasi besar. Seringkali melakukan denda besar terhadap industri pertambangan dan sering juga melakukan pemidanaan terhadap perusahaan yang proses produksinya bersifat eksplosif, gas atau berbahan baku yang mudah terbakar.

Namun begitu, ketegasan intervensi pengawas ketenagakerjaan di Brasil tidak hanya membantu perusahaan mempraktikan kepatuhan hukum tetapi juga mempromosikan inovasi solusi hukum dan/atau teknis di mana dalam beberapa kasus, meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan.

Masalah home industry yang berpotensi menimbulkan malapetaka kecelakaan kerja perlu dicarikan solusi yang mendasar. Kasus-kasus kecelakaan kerja jangan menguap begitu saja. Mengingat di Tanah Air pada saat ini terdapat sekitar 21.591.508 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen adalah usaha kecil yang menyerap 1 hingga 100 pekerja.

Arif prihatin bahwa eksistensi dan kelangsungan hidup industri rumahan menjadi dilemma besar bagi Indonesia.  Disatu pihak industri itu menopang ekonomi daerah, dilain pihak potensi bahaya kecelakaan kerja sangat besar. Karena lokasi pabrik secara tata ruang tidak memenuhi syarat. Selain itu pengusaha juga tidak mampu investasi peralatan keselamatan kerja.

Ketum FSP LEM SPSI menekankan bahwa industri yang memakai bahan berbahaya tidak boleh berada di kawasan permukiman. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri. (Totoksis).*

 

BPJS Ketenagakerjaan Kecelakaan Kerja Permenaker Nomor 33 tahun 2016

Related Post

Leave a reply