Anak Negeri Menggugat

141 views

Anak Negeri Menggugat

MAYORITAS anak negeri adalah kaum buruh dan tani. Mereka tersebar di sepanjang pantai, berteduh di bawah bayang gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka mengais di pinggir-pinggir trotoar dan kaki lima ibukota.

Mereka berpacu dengan gemuruh mesin di pabrik-pabrik, terminal, dan pelabuhan, untuk menjemput kesejahteraan dan keadilan sosial, yang menjadi mimpi sekaligus janji para founding fathers NKRI.

Pemerintahan sebagai pemegang mandat estafet kepemimpinan dari founding fathers untuk melindungi sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, telah berhasil dibentuk dengan darah dan air mata sejak pemerintahan orde lama, orde baru, hingga kini order reformasi.

Tujuan yang dicita-citakan masih jauh panggang dari api, karena korupsi yang menjadi “endemik” dan utang negara yang melangit.

Korupsi dan utang negara adalah tembok kokoh penghalang anak negeri untuk mengecap manisnya kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan oleh para founding fathers NKRI.

Kini anak negeri yang sebagian besarnya berprofesi sebagai buruh dihantui oleh ide asosiasi untuk merevisi –atau tepatnya mereduksi– hak-hak mereka yang sedikit tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003.

Ide perubahan UU No 13 Tahun 2003 ini telah memposisikan anak negeri terjepit sesak oleh tembok korupsi dan utang di satu sisi dan ancaman perlindungan dan kesempatan kerja di lainnya.

Atas nama anak negeri dari ujung pantai, gunung dan bukit, sawah dan ladang, kampung dan kota, hingga sudut pabrik dan pelabuhan aku menggugat kepada bapak negeri (baca: pemerintah) untuk merobohkan tembok kokoh penghalang kesejahteraan anak negeri bernama korupsi dan utang yang berpacu melangit.

Atas nama mereka aku menggugah empati pemerintahan untuk tidak mereduksi hak-hak kaum buruh dengan tidak merevisi UU No 13 Tahun 2003.

Kesejahteraan anak negeri adalah amanah yang harus ditunai oleh pemerintah. Dukungan dalam bentuk darah dan air mata telah anak negeri berikan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah merobohkan dan menghancurkan korupsi dan membatasi atau mengurangi beban utang.

Darah dan airmata anak negeri bukan untuk melegitimasi tangan dan kaki pemerintah untuk meninggikan tembok kokoh korupsi dan utang, bukan juga untuk melegitimasi pemerintah mengubah UU yang akan mereduksi hak anak negeri mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.

Sebuah keniscayaan ketika pemerintah menambah dan memperbaiki hak-hak buruh yang ada dalam UU No 13 Tahun 2003, bukan mereduksinya sebagaimana ide asosiasi! (Litbang Members).*

 

Anak Negeri Menggugat Opini Revisi UU Suara Buruh

Related Post

Leave a reply